Serang- Pemerintah pusat berencana akan menaikan iuran BPJS Kesehatan terhitung, 1 Januari 2020. Tak tanggung-tanggung kenaikan direncanakan akan melambung 100 persen.
Meskipun tidak diterapkan bagi seluruh kelas keanggotaan, rencana kenaikan tersebut mendapatkan banyak penolakan dari berbagai pihak.
Salah satunya, Pemerintah Kota dan DPRD Kota Serang. Mereka menolak kenaikan itu berdampak pada menurunnya jumlah peserta penerima bantuan iuran (PBI) BPJS dari pemerintah kota (Pemkot) Serang, yang semula di rencanakan 40 ribu akan menjadi 20 ribu penerima.
“Kalau keseluruhan Pemerintah pusat menaikan BPJS kami belum mampu, artinya kami mengharapkan membatalkan kenaikan tersebut, mungkin kami akan bersurat,” kata Syafrudin kepada awak media di gedung DPRD Kota Serang, Senin 16 September 2019.
Syafrudin berencana akan melakukan konsultasi dengan unsur pimpinan dewan Kota Serang, untuk membentuk surat penolakan kaikan iuran BPJS.
“Saya kira kalau semua kepala daerah menolak, mungkin pusat juga akan mempertimbangkan,” ucapnya.
Sementara itu Pimpinan sementara DPRD Kota Serang Budi Rustandi mendukung penuh adanya penolakan dari Walikota Serang terhadap rencana kenaikan iuran BPJS mencapai 100 persen.
“Jelas ditolak, dulu dianggarin 40 ribu jiwa dengan anggaran Rp11,5 miliar, tetapi adanya kenaikan ada 20 ribu jiwa, separuhnya pasti akan hilang (dari daftar PBI BPJS),” papar Budi.
“Kita tidak bisa usulan ke pusat DPRD doang, semua elemen kalau bisa. (Usulan) harus ada rapat khusus, nah tanya Walikota kapan akan rapat menolak BPJS ini,” sambungnya.
Untuk diketahui, Kenaikan 100 persen hanya berlaku untuk peserta BPJS Kesehatan Kelas 1 dan Kelas 2. Sementara untuk kelas 3 mengalami kenaikan 65 persen, yang semua Rp 25,5 ribu menjadi Rp 42 ribu.
Editor: Fariz Abdullah
