Pandeglang – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pandeglang mengeluhkan ketidak pastian Pemkab Pandeglang dalam memberikan biaya Pilkada tahun 2020.
Padahal, KPU sudah beberapa kali menggelar petemuan untuk menanyakan kepastian penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) oleh Pemkab Pandeglang.
“Mereka (Pemkab) belum memberikan kepastian anggaran untuk Pilkada. Karena saat ini DPRD juga belum selesai melakukan proses penyusunan AKD (Alat Kelengkapan Dewan). Jadi kami menunggu saja,” kata Ketua KPU Pandeglang, Ahmad Suja’i, Senin, 16 September 2019.
Menurut Suja’i, jika mengacu pada PKPU RI Nomor 15 Tahun 2019, batas waktu penyerahan biaya Pilkada melalui NPHD dilakukan pada 1 Oktober 2019. Oleh karenanya, KPU Pandeglang akan berkordinasi dengan KPU RI, kaitan NPHD yang molor.
“Soal potensi penetapan APBD Perubahan yang molor, nanti akan kami sampaikan kepada KPU RI, melalui provinsi kira-kira bagaimana jika ditanggal 1 Oktober belum bisa dilakukan NPHD,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pandeglang, Pery Hasanudin beralasan, belum ditetapkannya NPHD lantaran Pemkab dan DPRD belum melakukan pembahasan kelanjutan APBD Perubahan. Mengingat usulan pimpinan DPRD definitif belum ditetapkan Gubernur Banten.
“Masalah ini kan pembahasan APBD. Kata siapa tidak jelas? Pembahasan ini kan ada mekanismenya. Kita belum bisa menyampaikan segini nilainya, karena harus dibahas dengan DPRD. Kan di DPRD belum menetapkan pimpinan definitif,” kilahnya.
Editor: Fariz Abdullah
