Connect with us

METROPOLITAN

Sekda Banten Bantah Tudingan Bohong soal ASN Biayai Ongkos Haji Sendiri, Ini Penjelasan Lengkap soal TPHD 2019

Published

on

Sekda Banten Al- Muktabar ketika memberikan sambutan dalam acara seminar akselerasi wisata melalui desa wisata di Kantor BI Banten.(Foto: Biro ARTP Setda Banten)

Serang – Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Banten Al Muktabar membantah tudingan dirinya telah melakukan kebohongan publik seperti yang disuarakan massa aksi Aliansi Banten Menggugat saat berunjuk rasa di Kantor Kejati Banten, Rabu, 18 September 2019.

“Mohon diluruskan (pemberitaannya) tidak ada kebohongan publik,” kata Al Muktabar memberikan klarifikasi lewat telepon kepada BantenHits.com, Kamis, 19 September 2019.

Menurut Al Muktabar, sejak TPHD Banten menjadi polemik, dirinya berkali-kali sudah memberikan penjelasan kepada awak media. Dari 14 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Banten yang masuk TPHD, sebagian membayar ongkos haji sendiri.

“Berkali-kali sudah diklarifikasi. Bahwa di antara (ASN) yang menjadi pembimbing haji itu ada yang membiayai ongkos sendiri,” jelas Al Muktabar.

ASN Tak Dilarang Jadi TPHD

Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Banten Irvan Santoso menambahkan, TPHD Banten 2019 berjumlah 73 orang, dimana 14 di antaranya adalah ASN di lingkungan Pemprov Banten.

Terkait ASN menjadi petugas haji, Irvan merujuk Pasal 30 ayat (3) huruf f Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler yang menyatakan, petugas haji terdiri dari PNS, TNI, Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pembimbing haji.

“Kalau membandingkan dengan daerah lain, DKI misalnya. Dalam Pergub DKI 45 tahun 2017 itu petugas TPHD semuanya ASN,” kata Irvan kepada BantenHits.com di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Jumat, 20 September 2019.

Ketentuan yang disampaikan Irvan soal unsur ASN pada TPHD, selaras dengan surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 16 Juli 2019 soal imbauan tidak melakukan perjalanan dinas luar negeri sebagai petugas penyelenggara ibadah haji (PPIH) dengan pembiayaan dibebankan pada APBD.

Seleksi TPHD Terbuka

Irvan memastikan, TPHD Banten 2019 yang berjumlah 73 orang semuanya ditetapkan setelah melalui serangkaian seleksi yang dilakukan terbuka.

Menurut Irvan, proses seleksi memang hanya diumumkan di website resmi Biro Kesra Setda Provinsi Banten. Seleksi tak diumumkan di media massa karena kewenangan mengumumkan di media massa ada pada Kominfo.

“Seleksi terbuka diikuti 169 peserta. Ini luar biasa, walau diumumkan di web kesra, peserta seleksi cukup banyak,” terangnya.

Peserta yang lolos seleksi, lanjutnya, telah mengikuti pelatihan bersama Kementerian Agama selama tiga hari.

“Tahun depan, proses pelatihan akan kami buat selama 10 hari supaya kinerja petugas lebih maksimal dalam melayani,” ungkapnya.

Irvan menerangkan, secara psikologis, petugas haji hasil seleksi akan berbeda dibandingkan hasil penunjukan.

“(Petugas hasil seleksi), mereka paradigmanya melayani jemaah haji. Beda jika petugas diitunjuk, mereka inginnya justru dilayani,” ucapnya.

Tafsir Pejabat dalam Surat Mendagri

Terkait soal surat Mendagri, Irvan menjelaskan beberapa hal, mulai dari surat Mendagri yang dinilai terlambat terbit, belum tersedianya aturan pelaksana untuk Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, hingga definisi pejabat yang jadi polemik.

Soal surat Mendagri, kata Irvan, surat tersebut terbit 16 Juli 2019. Sementara sebagian petugas haji Banten ada yang sudah berangkat ke Mekah sejak 14 Juli 2019.

“Saya sendiri, tanggal 14 Juli sudah berangkat. Ketika surat Mendagri terbit saya sudah di sampai,” jelasnya.

Sementara, terkait imbauan Mendagri harus merujuk Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, pihaknya sudah berkonsultasi dengan Kementerian Agama.

“Menurut Kementerian Agama, aturan ini belum bisa dilaksanakan karena belum dilengkapi dengan peraturan pelaksananya, yakni peraturan menteri,” ucapnya.

Lalu soal definisi pejabat, Irvan berpendapat, tidak semua ASN pejabat negara. Definisi pejabat diatur dalam Undang-undang ASN.

“Jadi pejabat yang dimaksud, gubernur, bupati, wali kota atau pejabat eselon II ke atas,” ujarnya.

Soal pembiayaan petugas haji, Irvan merinci, 48 orang petugas biayanya ditanggung APBD Provinsi Banten, 16 orang ditanggung APBD kabupaten atau kota. Sementara, sembilan petugas haji lainnya memilih mengeluarkan ongkos haji sendiri.

Dari 14 ASN Pemprov Banten yang masuk dalam TPHD Banten 2019, tiga ASN yang menurut Irvan dikategorikan pejabat negara, dipastikan membiayai ongkos sendiri.

Mereka adalah Asisten Pembangunan dan Perekonomian Provinsi Banten yang sekaligus Koordinator TPHD Banten Ino S Rawita, Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan Provinsi Banten, M. Yusuf; dan Kepala BKD Provinsi Banten, Komarudin.

“Enam petugas lainnya yang membayar ongkos haji sendiri dari luar ASN,” ungkap Irvan.

Ongkos haji yang dikeluarkan oleh petugas haji yang membayar sendiri, nilainya jauh lebih mahal dibanding peserta haji, yakni dua kali lipat dari ongkos yang dikeluarkan jemaah haji.

“Jemaah haji biasa (ongkosnya) Rp 35 juta, kalau petugas haji dua kali lipat sampai Rp 70 juta,” tandasnya.

Irvan juga tak menampik, TPHD Banten 2019 menggunakan anggaran APBD melalui instansi yang dipimpinnya sebesar Rp 3,5 miliar dengan rincian penggunaan, diantaranya untuk ongkos haji 48 orang dan biaya pelatihan.

Editor: Darussalam Jagad Syhadana

Darusssalam Jagad Syahdana mengawali karir jurnalistik pada 2003 di Fajar Banten--sekarang Kabar Banten--koran lokal milik Grup Pikiran Rakyat. Setahun setelahnya bergabung menjadi video jurnalis di Global TV hingga 2013. Kemudian selama 2014-1015 bekerja sebagai produser di Info TV. Darussalam JS, pernah menerbitkan buku jurnalistik, "Korupsi Kebebasan; Kebebasan Terkorupsi".

Trending