Connect with us

METROPOLITAN

Menerawang Masa Depan BPO Gubernur; Payung Hukumnya Digugat di MA, Penggunaan Dananya Dilaporkan APH

Published

on

Gubernur Banten Wahidin Halim ketika memberikan sambutan Penandatanganan Dokumen Kerjasama dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan dan Penertiban Barang Milik Daerah se-Provinsi Banten tahun 2019 di Pendopo Gubernur, KP3B, Curug, Kota Serang pada Senin (13/5/2019).

Tangerang – Penggunaan dana biaya penunjang operasional atau BPO Gubernur Banten tahun anggaran 2017 dan 2018 masih menjadi polemik.

Perkumpulan Masyarakat Pemerhati Kebijakan Publik Indonesia atau Maha Bidik menduga, penggunaan dana BPO Gubernur Banten menyalahi aturan, karena penggunaannya tidak dilengkapi surat pertanggungjawaban atau SPJ yang menjadi ketentuan penggunaan dana yang bersumber APBD atau APBN.

Hal tersebut diketahui setelah Ketua Perkumpulan Maha Bidik Indonesia Moch. Ojat Sudrajat mendapatkan keterangan Biro Umum Pemprov Banten yang menyatakan penggunaan dana operasional gubernur dan wakil gubernur Banten tidak memakai SPJ.

Keterangan Biro Umum Pemprov Banten disampaikan dalam sidang sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Banten, 10 Juli 2019.

Maha Bidik pun melaporkan dugaan penyalahgunaan dan BPO Gubernur Banten ke aparat penegak hukum atau APH, yakni Bareskrim Polri, 2 Agustus 2019 dan ke Komisi Pemberantasan Korupsi 22 Agustus 2019.

BACA JUGA: Geger Penggunaan Dana Penunjang Operasional Gubernur Banten Tak Pakai SPJ, Ternyata Angkanya Fantastis

Selain melaporkan ke penegak hukum, Maha Bidik juga melayangkan gugatan uji materil atas Pergub Banten Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun 2019 yang menjadi payung hukum penggunaan dana BPO Gubernur ke Mahkamah Agung (MA),11 September 2019.

Gugatan tersebut telah diterima MA sesuai tanda terima bukti pembayaran dan penerimaan berkas perkara tertanggal 11 September 2019. Tanda terima ditandatangan Plt. Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara, Ria Susilawesti.

BACA JUGA: Mabes Polri Terbitkan Nota Dinas terkait Dugaan Penyimpangan Dana Penunjang Operasional Gubernur Banten?

MA Terbitkan Nomor Registrasi Perkara

Sehari setelah menerima berkas gugatan uji materil atau 12 September 2019, MA menerbitkan registrasi perkara tersebut dengan nomor 72P/HUM/2019.

“Dengan ini kami beritahukan bahwa permohonan hak uji materil melalui Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung tanggal 11 telah kami registrasi dengan nomor registrasi 72P/HUM/2019,” demikian tertulis dalam surat atas nama Panitera Muda Tata Usaha Negara MA yang ditandatangani Ashadi, SH.

Dengan terbitnya nomor registrasi perkara, maka MA resmi menangani proses hukum atas uji materil Pergub Nomor 33 Tahun 2018 tersebut.

Belum diketahui pasti sikap Pemprov Banten terkait gugatan uji materil terhadap payung hukum biaya penunjang operasional gubernur Banten ini.

Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Komunikasi Publik Diskominfo Provinsi Banten Amal Herawan, tak merespons upaya konfirmasi yang diajukan BantenHits.com sejak Kamis, 19 September 2019.

Dua kali panggilan telepon BantenHits.com, Kamis, 19 September 2019 jam 09.32 dan 09.34 WIB tak dijawab, begitu juga pesan WhatsApp yang dilayangkan sejak Kamis hingga berita ini dipublikasikan tak kunjung dibalas.

BantenHits.com mencoba dua kali menghubungi kembali Amal Herawan, Sabtu, 21 September 2019, jam 10.06 dan 10.08 WIB, namun masih belum direspons.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten Al Muktabar mengaku melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait penggunaan dana penunjang operasional gubernur dan wakil gubernur yang dilaporkan Ketua Perkumpulan Maha Bidik Indonesia Moch. Ojat Sudrajat ke Bareskrim Mabes Polri.

BACA JUGA: Sekda Banten Konsultasi ke Kemendagri soal Penggunaan Dana Penunjang Operasional Gubernur Banten Dilaporkan Bareskrim Polri

Meski tak menjelaskan secara konkret hasil konsultasi dengan Kemendagri, Al Muktabar menyebut, penggunaan dana penunjang operasional gubernur dan wakil gubernur secara umum kegiatannya melekat kepada agenda kegiatan yang memang prosedur, model dan pertanggungjawaban secara teknisnya itu berbeda dengan kegiatan pada umumnya.

“Khusus terkait biaya operasional, jadi agenda itu adalah hal yang memang ada mekanisme dan aturan. Nah ini yang sedang saya review sekarang,” kata Al Muktabar menjawab pertanyaan BantenHits.com di Gedung DPRD kota Serang, Sabtu 10 Agustus 2019.

BPK RI Perwakilan Banten mengakui pihaknya tidak menjadikan penggunaan Dana Penunjang Operasional Gubernur Banten sebagai sampel pemeriksaan saat menerbitkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) keuangan Pemprov Banten. 

Hal tersebut disampaikan Kepala Sub Bagian Humas dan TU BPK RI Perwakilan Banten Eka Rosatiawan Rosadi kepada BantenHits.com melalui aplikasi pesan WhatsApp, Minggu malam, 18 Agustus 2019.

“Menurut tim pemeriksa kebetulan tahun kemaren (2017) tidak jadi sampel pemeriksaan” jelasnya.

Editor: Darussalam Jagad Syahdana

Darusssalam Jagad Syahdana mengawali karir jurnalistik pada 2003 di Fajar Banten--sekarang Kabar Banten--koran lokal milik Grup Pikiran Rakyat. Setahun setelahnya bergabung menjadi video jurnalis di Global TV hingga 2013. Kemudian selama 2014-1015 bekerja sebagai produser di Info TV. Darussalam JS, pernah menerbitkan buku jurnalistik, "Korupsi Kebebasan; Kebebasan Terkorupsi".

Trending