Connect with us

METROPOLITAN

Sepanjang 2019, Empat Pj Kades di Pandeglang Terlibat Korupsi Dana Desa

Published

on

ILUSTRASI Kejati Banten Tetapkan Tiga Tersangka Korupsi Pengadaan Genset di RSUD Banten

Ilustrasi Korupsi. (Net)

Pandeglang – Sepanjang tahun 2019, Empat Pj Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Pandeglang, terlibat dugaan penyelewengan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD). Ironinya, ke empat orang Pj Kades itu, merupakan ASN yang bertugas dilingkup Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

Pada Senin, 15 Juli 2019 lalu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang telah menetapkan tiga Pj Kepala Desa di Kabupaten Pandeglang, sebagai tersangka kasus penyalahgunaan ADD dan DD. Ketiga Pjs Kades itu, yakni Pj Kades Pari, Kecamatan Mandalwangi, AS. Pj Kades Sindangresmi, Kecamatan Sindangresmi, DH dan Pjs Kades Ciandur, Kecamatan Saketi, IS.

Ketiga ASN itu, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi ADD dan DD tahun anggaran 2016 setelah dilakukan penyidikan dan penyelidikan. Adapun modus para pelaku sebagian besar berkaitan dengan pemalsuan nota kosong untuk sejumlah kegiatan. Kemudian ada pula modus me-mark up pembiayaan sejumlah proyek.

Akibat ulah ketiganya, negara mengalami kerugian lebih dari Rp1 Miliar, masing-masing Pj Kades merauk uang negara ratusan juta, seperti Pj Kades Sindangresmi, mencapai Rp471 juta. Lalu Pj Kades Ciandur, yang merugikan negara hingga Rp416 juta. Sedangkan Pj Kades Pari, Kecamatan Mandalwangi, tercatat merugikan negara senilai Rp311 juta.

Parahnya, saat Kabupaten Pandeglang di cabut sebagai daerah tertinggal oleh Kemendes PDT melalui surat Nomor 79 Tahun 2019, tetang penetapan Kabupaten Daerah tertinggal yang terentaskan tahun 2015 – 2019. Kasus serupa kembali terjadi.

Kasus dugaan penyelewengan DD itu, dilakulan mantan Pj Kades Senangsari, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang berinisial MR. MR yang diketahui merupakan seorang pegawai di Kecamatan Pagelaran diduga hanya menyalurkan sebagian uang ADD dan DD tahun anggaran 2017, akibatnya negara kembali dirugikan dengan taksiran kerugian kurang lebih sebesar Rp500 juta.

“Untuk jumlah pasti (Kerugian Negara) kami masih menunggu audit dari BPKP,” kata Kanit Tipikor Satreskrim Polres Pandeglang, Ipda Ridho Pandu Abdillah, Jumat, 20 September 2019.

Namun demikian, MR masih bebas berkeliaran, karena menurut penanganan kasus korupsi berbeda dengan pidana umum, penyidikan dan penyelidikan kasus ini membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga tidak dilakukan penahanan karena dikhawatirkan waktu penyidikan tidak cukup.

“Kami tidak lakukan penahanan dengan alasan tersangka tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti dan tidak mengulangi perbuatannya,” jelasnya.

Selamatkan ADD dan DD!

Aktivis Anti Korupsi di Banten, Uday Suhada menyayangkan para ASN yang diberikan amanah untuk menggunakan DD dengan baik malah menggunakan uang itu, untuk keuntungan pribadi. Dia juga mengapresiasi kinerja Kejari dan Polres Pandeglang yang telah mengungkap kasus tersebut.

Namun menurut Uday, ada persoalan yang harus di sikapi oleh aparat penegak hukum. Salah satunya, kegiatan Bimtek ke Djogjakarta tahun lalu, Bimtek di Hotel Sofyan In Altama Pandeglang, dan Bimtek ke Bali yang setiap desa di pungut biaya mencapai Rp8-10 Juta.

“Masih ada persoalan lain yang patut disikapi oleh aparat penegak hukum, di antaranya soal adanya potensi penyelewengan ADD/DD dari program yang dijalankan selama ini,” jelasnya.

Untuk menyelamatkan DD menjadi bancakan para Kepala Desa, Uday meminta agar aparat penegak hukum dapat melakukan audit kepada tiga kegiatan itu.

“Saya pribadi meminta agar aparat penegak hukum, melakukan audit. Biar bagaimanapun, kita harus menyelamatkan uang itu agar benar-benar terasa manfaatnya oleh masyarakat,” tandasnya.

Cegah Korupsi ADD dan DD Dengan Pembinaan

Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Pandeglang, mengaku sudah sering melakukan pembinaan untuk mengantisipasi terjadinya korupsi ADD dan DD kepada pihak Kecamatan maupun Desa.

“Kita sudah sering menyampaikan agar hati-hati dalam menggunakan uang itu, apalagi dalam pembangunan,” kata Kepala BKD Pandeglang, Ali Fahmi Sumanta.

Menurut Fahmi, Pj Kades yang terlibat korupai sudah dikenakan sangsi oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Namun, Pemkab sendiri hanya memberikan sangsi kepada Pj Kades Pari, AS dan Pj Kades Ciandur, IS sedangkan Pj Kades Sidangresmi, DH tidak dikenakan sangsi karena sudah pensiun.

“Yang dua sudah kita kenakan sangsi dengan di potong gajihnya Rp50 persen, nanti kalau sudah inkracht batu kita pecat secara tidak terhormat. Kalau yang di tangani Polres kita belum menerima laporan,” tandasnya.

Editor: Fariz Abdullah

Memulai karir jurnalistik di BantenHits.com sejak 2016. Pria kelahiran Kabupaten Pandeglang ini memiliki kecenderungan terhadap aktivitas sosial dan lingkungan hidup.

Trending