Pandeglang – Sepuluh bulan pasca-Tsunami Selat Sunda di Kabupaten Pandeglang, kondisi masyarakat yang berada di sekitar pesisir pantai Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) seperti di Kampung Tanjung Lame, Desa Ujung Jaya, Kecamatan Sumur berangsur membaik.
Namun tak dapat dipungkiri, masih ada anak-anak dan orang dewasa merasa ketakutan ketika mendengar suara gemuruh yang ditimbulkan oleh berbagai aktivitas pekerjaan.
“Masih was-was ketika mendengar suara gemuruh. Apalagi anak saya langsung mengajak mengungsi saja,” kata Aja, warga sekitar saat berbincang dengan BantenHits.com, Minggu, 6 Oktober 2019.
Aja mengungkapkan dua hari pasca Tsunami, Kampung paling ujung Pulau Jawa itu lambat tersentuh bantuan oleh pemerintah, karena akses jalan sempat terputus. Namun, beberapa relawan seperti Walhi Jakarta dan Yayasan Sheep Indonesia berhasil menembus wilayah itu.
“Sampai sekarang relawan itu masih mendampingi kami untuk bangkit dari bencana, sudah berapa bulan di sini saja,” ujarnya.
Sementara Manajer Proyek Kebencanaan Selat Sunda, Yayasan Sheep Indonesia, Suparlan mengaku sudah lama melakukan advokasi dan pendampingan kepada masyarakat korban tsunami bersama Walhi Jakarta.
Selain melakukan pendampingan, mereka juga membangunkan beberapa fasilitas untuk masyarakat, seperti sarana air bersih dan taman bermain anak-anak.
“Kalau di Pandeglang dari 1 Januari, setelah asessment kita ke sini, karena di sini perlu intervensi,” kata Suparlan.
Direktur Walhi Jakarta, Tubagus Sholeh menambahkan Walhi bersama Sheep Indonesia juga memberikan pelatihan lingkungan hidup kepada masyarakat.
“Agenda kedepan kita juga penguatan basis produksi masyarakat,” jelas Bagus.
Selama kurang lebih 4 bulan melakukan advokasi dan pendampingan, Walhi Jakarta merasa perihatin dengan kondisi Banten. Menurutnya, 55 Persen wilayah Banten sangat rawan bencana. Tetapi kebijakan, yang dibuat Pemprov Banten belum berpihak kepada kebencanaan.
“Kalau pemerintah tidak membuat kebijakan yang berpihak kepada bencana maka kerentanan atau ancaman warga Banten akan semakin besar, terutama di beberapa wilayah yang rentan bencana,” ungkapnya.
Seharusnya, lanjut Bagus, risiko bencana harus sinkron dengan tata ruang. Dia juga mencontohkan ketikidak sinkronan itu ada di draf Perda RZWP3K yang masih memasukan wilayah pesisir sebagai area pertambangan.
“Harusnya analasisa resiko bencana itu harus diperitungkan secara matang. Kenapa harus di peritungkan secara matang? Mereka masih memasukan daerah rawan bencana sebagai wilayah pertambangan,” tandasnya.
Editor: Darussalam Jagad Syahdana
