Pandeglang – Meski tahapan pemilihan kepala daerah atau pilkada Pandeglang 2020 baru akan dimulai November 2019, namun suhu politik di Kabupaten Pandeglang telah panas sejak satu pekan terakhir. Hal tersebut ditandai perang pernyataan sejumlah elit politik di media massa.
Jika dibandingkan dengan tiga wilayah lainnya di Banten yang sama-sama menggelar pilkada pada 2020, kondisi politik di Kabupaten Pandeglang jauh lebih dinamis.
Menyikapi kondisi politik kekinian di Kabupaten Pandeglang, Wakil Ketua Kadin Banten, Suherman Gurrah Renrawijaya meminta agar para elite politik yang bakal meramaikan Pilkada Pandeglang dapat memberikan contoh demokrasi yang dewasa agar masyarakat tidak terkotak-kotak.
Pria yang kerap disapa Capung menilai, Pilkada Pandeglang harus berlangsung demokratis, sehingga tidak bisa diklaim oleh golongan atau kelompok mana pun. Semua orang memiliki hak untuk mencalonkan menjadi bupati Pandeglang selama memenuhi syarat dan tidak bertentangan aturan yang berlaku.
“Kita harus berkaca pada Pilpres, bagaimana efek Pilpres mengkotak-kotakan masyarakat. Semoga itu tidak terjadi di Pandeglang saat Pilkada nanti,” kata Capung, kepada BantenHits.com, Senin, 7 Oktober 2019.
Dewan Pembina Serikat Pengusaha Muda (SPM) Pandeglang ini juga meminta, agar masyarakat tidak larut dalam opini politik yang tengah dibangun para elit politik.
Dia berharap masyarakat Pandeglang tetap tenang dan bersabar menunggu tahapan Pilkada secara bijak dan demokratis. Mengingat KPU Pandeglang belum membuka pendaftaran bakal calon bupati.
“Kita jangan dulu terbawa opini para elit, tahapan pendaftaran dari KPU juga belum dibuka,” tandasnya.
Editor: Darussalam Jagad Syahdana
