Connect with us

METROPOLITAN

Eksploitasi Pasir Laut, Reklamasi hingga Mafia Tanah di Balik Cerita Terhambatnya Investasi Rp 50 T Perusahaan Korsel di Banten

Published

on

Lokasi lahan reklamasi PT Lotte Chemical Indonesia. (BantenHits.com/ Iyus Lesmana)

Cilegon – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional bersama Polda Banten merilis kasus praktik mafia tanah di Banten, Jumat, 11 Oktober 2019.

Akibat ulah mafia tanah, investasi PT Lotte Chemical Indonesia, sebuah perusahaan asal Korea Selatan di Kota Cilegon senilai Rp 50 triliun terhambat.

Sofyan Djalil mengatakan, penyelesaian kasus tanah ini penting lantaran beberapa waktu lalu, presiden kecewa karena ada 31 perusahaan Cina yang keluar dari Indonesia. Namun, tak satupun dari perusahaan tersebut yang masuk ke Indonesia.

Sofyan Djalil menyebutkan dalam kasus di Banten itu, selain bisa menghambat paling sedikit Rp 50 triliun, dampaknya juga luar biasa.

“Di atas HPL (hak penggunaan lahan), yang dikuasai sejak tahun 1960-an oleh PT Krakatau Steel, tiba-tiba diklaim hak milik seseorang,” kata Sofyan pada konferensi pers di Kementerian ATR/BPN Jakarta, Jumat, 11 Oktober 2019 seperti dilansir Tempo.co.

Sofyan menjelaskan bahwa selain menghambat investasi, pada beberapa kasus lainnya mafia tanah juga telah merugikan masyarakat dan mengeruk keuntungan hingga Rp 200 miliar.

Berdasarkan catatan BantenHits.com, investasi PT Lotte Chemical Indonesia berkaitan dengan aktivitas eksploitasi pasir laut yang akan disedot dan digunakan untuk mereklamasi lahan seluas 12 hektar di Kelurahan Rawa Arum, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon.

Untuk bisa melakukan reklamasi di lahan seluas itu, PT Lotte akan mengeruk pasir laut sebanyak 3,5 juta kubik di Selat Sunda.

Masyarakat Cilegon Menolak Reklamasi

Sejumlah elemen seperti tokoh masyarakat, pengusaha lokal hingga nelayan di Kota Cilegon, sepakat menolak dengan tegas adanya rencana proyek pematangan lahan PT Lotte Chemical Indonesia. Pasalnya proyek tersebut di indikasi akan menggunakan pasir laut hasil penambangan di Perairan Selat Sunda.

“Ada inidikasi proyek pematangan lahan di PT Lotte ini dengan menggunakan pasir laut. Maka dengan itu, kami dari berbagai elemen masyarakat tegas menolak,” kata tokoh masyarakat Grogol, Rebudin, kepada awak media di Sekertariat Persatuan Masyarakat Asli Gusuran (PMAG) di Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, Selasa, 2 Juli 2019.

BACA JUGA: Nelayan Cilegon Sepakat Tolak Proyek Pematangan Lahan PT Lotte Chemical Indonesia

Rebudin menilai bukan hanya dapat merusak ekosistem laut, aktivitas pengerukan pasir laut bisa lebih berbahaya jika di lakukan di sekitar Pulau Sangiang dan Anak Gunung Krakatau.

“Zona yang terindikasi yang akan dikeruk itu di sekitar Pulau Sangiang dan Anak Gunung Krakatau. Apalagi yang dikeruk itu mencapai jutaan kubik,” imbuhnya.

Aktivitas reklamasi PT Lotte Chemical Indonesia (LCI). Mesi belum kantongi izin, PT LCI sudah lakukan pengerukan dan membuang lumpur di lahan milik Pelabuhan Warnasari yang merupakan milik BUMD Kota Cilegon. (BantenHits.com/ Iyus Lesmana)

Izin Sedot Pasir dan Reklamasi Tak Terbit

Kekhawatiran masyarakat terkait rencana reklamasi PT Lotte Chemical Indonesia dengan menggunakan pasir hasil penambangan di Perairan Banten, akhirnya terjawab.

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banten membenarkan rencana proyek reklamasi PT LCI dengan menggunakan pasir laut hasil penambangan di Perairan Banten.

Namun, hingga Juli perusahaan kimia yang berlokasi di Kecamatan Grogol, Kota Cilegon tersebut belum mengantongi surat izin kerja keruk dan reklamasi (SIKKR)  dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) .

“Penyedotan pasir dam reklamasi itu belum bisa dilakukan, karena SIKKR untuk PT LCI  itu masih proses di Kemenhub. Belum keluar.” ungkap Kepala Bidang Lalu Lintas Laut KSOP Kelas I Banten, Hotman Sidjabat kepada wartawan  saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis, 4 Juli 2019.

BACA JUGA: KSOP Kelas I Banten: PT Lotte Chemical Indonesia Belum Kantongi Izin Sedot Pasir dan Reklamasi

Setelah SIKKR dikeluarkan, pihak perusahaan harus menempuh beberapa prosedur agar untuk dapat memulai kegiatan Eksploitasi pasir laut. Untuk saat ini PT LCI diketahui telah mengantongi ijin dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK Provinsi Banten tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Pabrik Petrokimia.

“Kalau penyedotan pasirnya memang ada karena di izin LH-nya juga sudah ada namanya perusahaannya, PT Seven Gates Indonesia kalau nggak  salah untuk ekspolitasi pasir itu. Tapi kalau dia mau bekerja harus terpenuhi SIKKR-nya itu, kalau belum terpenuhi SIKKR itu belum bisa melakukan reklamasi dan penyedotan,” ungkapnya. 

Berpolemik dengan PT Krakatau Steel

BantenHits.com memperoleh informasi, belum dikeluarkannya SIKKR dari Kemenhub terkait rencana eksploitasi pasir laut untuk reklamasi lahan PT Lotte Chemical Indonesia diduga karena lahan yang akan digunakan untuk reklamasi dengan luas sekitar 15 hektar tersebut masih bermasalah dengan PT Krakatau Steel (KS). 

BACA JUGA: PT Krakatau Steel ‘Diseret’ dalam Polemik Reklamasi PT Lotte Chemical Indonesia

Saat dikonfirmasi General Manager PT LCI  di Kota Cilegon, Mr.Park membenarkan jika kerjasama Bussiness to Bussiness (B2B) antara PT  Lotte dan PT KS soal lahan reklamasi masih dibahas oleh kedua belah pihak.

” Itu sedang proses bersama KS,” ujarnya melalui sambungan telepon, Jumat, 5 Juli 2019.

Park membeberkan, jika SIKKR masih belum diterbitkan oleh Kemenhub akibat terdapat area lahan yang akan digunakan untuk melakukan aktivitas reklamasi belakangan diketahui telah diklaim oleh PT KS.

“Sesuai dengan kemarin KSOP, masih diproses izin reklamasi. Tetapi ada gangguan KS itu, kira-kira muncul katanya tanah dia (KS), di laut. Gimana itu. Katanya dipatok sama BPN di laut,” ujarnya. 

Terpisah Direktur Utama PT KS, Silmy Karim saat dikonfirmasi membantah jika lahan yang dibahas oleh pihaknya dengan Lotte bersengketa. Ia menegaskan masing-masing pihak sedang memproses berdasarkan peraturan yang berlaku.

“Gak ada sengketa. Masing-masing menghormati aturan dan proses,” tandasnya.

Herul Saleh, perwakilan keluarga Maryadi Humaedi saat memberikan keterangan kepada wartawan. (BantenHits.com/ Iyus Lesmana)

Warga Klaim Diserobot

Meski SIKKR belum terbit, PT Nira sebagai perusahaan sub kontraktor dalam proyek reklamasi PT Lotte Chemical Indonesia (LCI) telah melakukan pengerukan dan pembuangan lumpur. Aktivitas tersebut disebut telah merusak hutan mangrove di kawasan Kecamatan Warnasari, Kota Cilegon.

Lumpur hasil pengerukan di lokasi tersebut dibuang di lahan Pelabuhan Warnasari yang merupakan perusahaan BUMD milik Pemkot Cilegon.

BACA JUGA: Lahan BUMD Dipakai untuk Buang Lumpur Reklamasi PT Lotte Chemical Indonesia, Kok Pemkot Cilegon Diam?

Selain merusak hutan bakau, proyek pengerukan dan pembuangan lumpur diduga telah merusak lahan milik warga di sekitar lokasi yang berada di kecamatan lainnya.

Keluarga Maryadi Humaedi, selaku warga yang mengklaim pemilik tanah yang lokasinya berbatasan dengan pembangunan pabrik kimia yang berada di Kecamatan Grogol, Kota Cilegon tersebut disebut akan melaporkan PT LCI ke polisi.

Informasi yang berhasil dihimpun, PT LCI diduga kuat telah melakukan pengerusakan batas-batas lahan milik keluarga Maryadi Humaedi. Hal tersebut diketahui setelah adanya pengrusakan lahan keluarganya di atas luasan lahan sekitar 2,4 hektar yang notabene ditetapkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) berstatus quo.

Herul Saleh mengungkapkan, dugaan perusakan lahan milik keluarganya itu bukan tanpa dasar. Ia mengatakan lahan atas nama keluarganya yakni Maryadi memiliki sejarah sengketa yang cukup panjang. Kisruh sengketa lahan Maryadi sudah diawali sejak emapt tahun silam, jauh sebelum proyek pabrik Lotte bernilai Rp 55 Triliun dicanangkan pemerintah dibangun di Kota Cilegon.

“Kepemilikan lahan milik keluarga Maryadi awalnya didapat dari pengajuan sertifikat kolektif oleh BPN yang kala itu Girig bernomor 828 dan M 45 atas nama Kamsah pada 2007 silam. Sertifikat 5 bidang lahan bernomor M.1671-1.675  kemudian diterbitkan BPN dan disepakati keluarga atas nama Maryadi Humaedi,” ungkapnya, Senin, 8 Juli 2019.

Saleh mengatakan, di tengah perjalanan sekitar tahun 2014, kepemilikan dua sertifikat Maryadi disengketakan. Namun dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) diputuskan sengketa diselesaikan dengan penyelesaian hak hukum adat.

“Di tengah perjalanan Amoko gugat kita terhadap sertifikat 1672 dan 1673 melalui PTUN. Dan sertifikat itu dibatalkan oleh PTUN. Yang dimana BPN mengembalikan kepada hak adat atas nama Maryadi. Jadi kembali kepada hak warkah,” ujarnya.

“Karena di lokasi sudah dilakukan perusakan, maka saya menginstruksikan ke lawyer keluarga, untuk melaporkan persoalan ini ke pihak berwajib,” ungkapnya. 

Saleh juga menduga, perusakan pagar gubuk dan jembatan di lahan keluarganya tak jauh dari rentetan masalah yang terjadi selama ini, terutama masalah lahan yang akan dibangun pabrik.

“Intinya kami tidak mau pusing, kalau Lotte mau menguasai lahan kami ya bayar. Tapi kalau tidak sanggup bayar, kami yang akan  bayar semua lahan milik Lotte itu,” tegasnya. 

Editor: Darussalam Jagad Syahdana

Trending