Connect with us

METROPOLITAN

RZWP3K Masih Dibahas, Kenapa PT Lotte Chemical Indonesia Sudah Kantongi Izin Keruk Pasir dan Reklamasi?

Published

on

Nelayan Pangsoran, Bojonegara, Kabupaten Serang, saat melakukan unjuk rasa di tengah laut menolak reklamasi di Kawasan Industri Terpadu Wilmar. (BantenHits.com/ Iyus Lesmana)

Serang – Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Kelas I Banten, Herwanto memastikan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi serta Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Banten telah menerbitkan izin pengerukan pasir laut dan reklamasi untuk PT Lotte Chemical Indonesia.

Dalam surat persetujuan itu, lokasi pengerukan pasir berada di dekat lokasi perusahaan, tepatnya di area Gosong Serdang. Di mana diketahui lokasi tersebut masih merupakan TUKS (terminal untuk kepentingan sendiri) selain itu juga merupakan alur laut tempat hilir mudik kapal.

Namun jika pasir yang disedot dari TUKS kualitasnya kurang bagus, kata Herwanto, PT Lotte Chemical Indonesia diizinkan menyedot pasir di sekitar Pulau Sangiang sesuai yang diizinkan oleh LH Banten.

BACA JUGA: Akhirnya PT Lotte Chemical Indonesia Diizinkan Keruk 3,5 Juta Kubik Pasir Laut di Selat Sunda untuk Reklamasi

Lembaga Bantuan Hukum Rakyat (LBHR) Banten menilai aneh terbitnya izin pengerukan pasir dan reklamasi untuk PT Lotte Chemical Indonesia. Pasalnya, hingga saat ini Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) belum disahkan dan masih dibahas di DPRD Banten.

“Sampai saat ini RZWP3K belum sah. Darimana mereka mendapatkan ijinnya?” kata Ketua LBHR Banten Aeng kepada BantenHits.com, Senin, 14 Oktober 2019.

“Sebenarnya pertanyaan kami adalah, kenapa harus ada lagi penambangan pasir di sekitar Selat Sunda?” sambungnya.

LBHR Banten yang selama ini konsisten memperjuangkan hak-hak masyarakat pesisir pantai dan mengawal pembahasan RZWP3K di Provinsi Banten memastikan, titik-titik yang disebutkan menjadi lokasi pengerukan pasir belum dapat persetujuan masyarakat.

“Dan mengenai aturannya, apakah benar ijin itu sudah keluar? Jangan samapi pihak swasta meligimasi pengerukkan pasir atas dasar persetujuan sepihak saja,” tegasnya.

“Gimana amdalnya, gimana mitigasi bencananya sudah terpenuhi belum? Karena sudah cukup beberapa tahun lalu kawasan perairan Banten dijadikan penambangan pasir laut. Biota laut banyak yang mati. Hasil tangkap nelayan pun mulai berkurang malah sama sekali tidak mendapatkan hasil,” lanjutnya.

Aeng juga meminta, pemerintah tidak menutup mata di pesisir Banten yang hingga saat ini masih banyak nelayan, penambak, dan petani garam.

Menurut Aeng, jangan sampai karena investasi dan pendapatan daerah atau negara pemerintah lupa, di pesisir pantai ada masyarakat yang bertahan hidup dari hasil laut.

“Mereka bertumpu kehidupannya di laut. Karena adanya nelayan kita bisa makan. Dan mereka juga yang menjaga laut,” tegasnya.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Banten belum berkomentar terkait izin yang disebut telah dikeluarkan untuk PT Lotte Chemical Indonesia. Upaya konfirmasi BantenHits.com sejak Senin, 14 Oktober 2019 belum direspons.

Editor: Darussalam Jagad Syahdana

Memulai karir jurnalistik di BantenHits.com sejak 2016. Pria kelahiran Kabupaten Pandeglang ini memiliki kecenderungan terhadap aktivitas sosial dan lingkungan hidup.

Trending