Connect with us

METROPOLITAN

Pemprov Banten Akui Terbitkan SKKL untuk Pengerukan Pasir Laut dan Reklamasi PT Lotte Chemical Indonesia

Published

on

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, M Husni Hasan, mendesak Kota Tangerang dan Kota Cilegon segera membangun Laboratorium Lingkungan Hidup.(BantenHits.com/ Mahyadi)

Serang – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau DLHK Banten mengakui telah menerbitkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan untuk aktivitas pengerukan pasir laut dan reklamasi PT Lotte Chemical Indonesia.

“LHK mengeluarkan izin lewat SKKL (surat keputusan kelayakan lingkungan) setelah melakukan kajian AMDAL yang diajukan perusahaan,” kata Kepala DLHK Banten M. Husni Hasan saat dihubungi BantenHits.com, Jumat, 18 Oktober 2019.

“Artinya, kegiatan yang akan perusahaan lakukan kita pelajari dan kita berikan masukan kepada industri/perusahaan, (mereka) harus melakukan apa dan harus bagaimana agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan,” lanjutnya.

BACA JUGA: Eksploitasi Pasir Laut, Reklamasi hingga Mafia Tanah di Balik Cerita Terhambatnya Investasi Rp 50 T Perusahaan Korsel di Banten

Menurut Husni, SKKL yang diterbitkan untuk PT Lotte Chemical Indonesia berisi dokumen AMDAL yang jadi rujukan perusahaan melaksanakan kegiatannya dan memberikan rambu-rambu terhadap pengelolaan lingkungan.

Terkait perizinan lainnya yang berhubungan dengan aktivitas pengerukan dan reklamasi PT Lotte Chemical Indonesia, lanjutnya, semuanya diterbitkan Kementerian Perhubungan.

“Untuk izin lainnya berada di sektor lain, baik pusat maupun daerah untuk kegiatan ini berada di wilayah DLKR-DLKP yang kewenangannya berada di Kementerian Perhubungan sehingga izin pengerukan dan izin reklamasi oleh Menteri Perhubungan,” ungkapnya.

Ketika ditanya kapan SKKL diterbitkan dan apakah SKKL juga menentukan lokasi penambangan, Husni mengaku tak bisa menjawab secara detail karena butuh waktu untuk menjelaskan. Sementara saat dihubungi, Husni sedang bersiap untuk melaksanakan Salat Jumat.

“Maaf, untuk detailnya silahkan ke kantor. Akan disampaikan secara lengkap. Saya butuh waktu untuk mengetik dan mengumpulkan data, sedang saat ini harus siap-siap untuk Jumatan,” jelasnya.

Namun, Husni tak memastikan kapan BantenHits.com bisa mewawancarai Husni secara langsung di kantornya. Ketika ditanya kepastian waktu wawancara, Husni sudah tak merespons pesan WhatsApp BantenHits.com.

Sejak Senin, 14 Oktober 2019, wartawan BantenHits.com Mahyadi sudah melayangkan izin wawancara terkait izin pengerukan pasir laut dan reklamasi kepada Husni namun tak pernah direspons.

BACA JUGA: Akhirnya PT Lotte Chemical Indonesia Diizinkan Keruk 3,5 Juta Kubik Pasir Laut di Selat Sunda untuk Reklamasi

Sebelumnya, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banten, Herwanto mengungkapkan bahwa surat persetujuan aktivitas pengerukan dan reklamasi PT Lotte Chemical Indonesia langsung dikeluarkan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi serta Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Banten.

Namun saat ini, kata Herwanto, PT Lotte Chemical Indonesia diketahui masih melakukan persiapan aktivitas pekerjaan.

“Untuk pelaksanaan pengerukan dan reklamasi di Lotte itu memang izinnya sudah keluar dari Kemenhub. Untuk memulai pekerjaan memang sekarang belum sepenuhnya dimulai, sekarang persiapan pengerjaan, ada pemasangan buoi, pipa, dan persiapan teknis lainnya,” katanya kepada awak media, Sabtu, 12 Oktober 2019.

Dalam surat persetujuan itu, terdapat keterangan lokasi pengerukan pasir yakni berada di dekat lokasi perusahaan tepatnya di area Gosong Serdang. Di mana diketahui lokasi tersebut masih merupakan TUKS (terminal untuk kepentingan sendiri) selain itu juga merupakan alur laut tempat hilir mudik kapal.

“Yang akan disedot itu sebetulnya masih menggunakan kolam labu TUKS di situ dia akan mengeruk,  kalau  di situ pasirnya bagus dipakai untuk reklamasi . Tapi kalau tidak bagus pasirnya akan disedot dari sekitar Pulau Sangiang sesuai yang diizinkan oleh LH Banten, kita awasi dalam pelaksanaanya jangan sampai nanti mengganggu pelayaran,” bebernya.

Terpisah, Manajer Operasional PT Seven Gates Indonesia, Tommy mengatakan bahwa terdapat lokasi lain yang menjadi alternatif bedasarkan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Banten bilamana pasir di Gosong Serdang tidak bagus untuk kebutuhan reklamasi.

“Sebenarnya  Sangiang  itu sebagai alternatif saja jika pasir di Gosong Serdang nggak bisa dipake untuk reklamasi, Sekarang masih dalam persiapan segala macem, pekerjaannya baru akan kita  dimulai awal November,” ujarnya.

Lembaga Bantuan Hukum Rakyat (LBHR) Banten menilai aneh terbitnya izin pengerukan pasir dan reklamasi untuk PT Lotte Chemical Indonesia. Pasalnya, hingga saat ini Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) belum disahkan dan masih dibahas di DPRD Banten.

“Sampai saat ini RZWP3K belum sah. Darimana mereka mendapatkan ijinnya?” kata Ketua LBHR Banten Aeng kepada BantenHits.com, Senin, 14 Oktober 2019.

“Sebenarnya pertanyaan kami adalah, kenapa harus ada lagi penambangan pasir di sekitar Selat Sunda?” sambungnya.

BACA JUGA: RZWP3K Masih Dibahas, Kenapa PT Lotte Chemical Indonesia Sudah Kantongi Izin Keruk Pasir dan Reklamasi?

LBHR Banten yang selama ini konsisten memperjuangkan hak-hak masyarakat pesisir pantai dan mengawal pembahasan RZWP3K di Provinsi Banten memastikan, titik-titik yang disebutkan menjadi lokasi pengerukan pasir belum dapat persetujuan masyarakat.

“Dan mengenai aturannya, apakah benar ijin itu sudah keluar? Jangan samapi pihak swasta meligimasi pengerukkan pasir atas dasar persetujuan sepihak saja,” tegasnya.

Editor: Darussalam Jagad Syahdana

Darusssalam Jagad Syahdana mengawali karir jurnalistik pada 2003 di Fajar Banten--sekarang Kabar Banten--koran lokal milik Grup Pikiran Rakyat. Setahun setelahnya bergabung menjadi video jurnalis di Global TV hingga 2013. Kemudian selama 2014-1015 bekerja sebagai produser di Info TV. Darussalam JS, pernah menerbitkan buku jurnalistik, "Korupsi Kebebasan; Kebebasan Terkorupsi".

Trending