Connect with us

METROPOLITAN

DPRD Minta Dindikbud Pandeglang Tak Biarkan Yayasan Tanggung Beban Kelas TK dan Paud Izzul Qur’an yang Ambruk

Published

on

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Pandeglang, Habibi Arafat memberikan komentar soal ambruknya kelas TK dan Paud Izzul Qur’an. (BantenHits.com/ Engkos Kosasih)

Pandeglang – Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Pandeglang, Habibi Arafat meminta agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Pandeglang tidak membebankan rehab ruang kelas TK dan Paud tidak dibebankan ke yayasan Izzul Quran selaku pemilik.

Habibi memandang, ambruknya sekolah tersebut harus menjadi perhatian sekaligus bahan pelajaran pemerintah daerah, dalam menyusun anggaran pendidikan. Dia juga mendang bahwa Dindikbud tidak cekatan dalam mengalokasikan bantuan anggaran untuk sekolah swasta. 

“Justru itu, kalau memang tidak ada atau disediakan anggarannya, saya sangat menyayangkannya. Karena PAUD dan TK itu dasar untuk membuat karakter manusia. Artinya itu menjadi prioritas pemerintah,” kata Habibi, Rabu, 24 Oktober 2019.

Habibi mengakui, selama ini pemerintah sudah mengalokasikan anggaran untuk PAUD dan TK. Namun hal itu masih sebatas bantuan operasional, belum spesifik menyentuh pada bantuan fisik. 

“Kalau bantuan memang ada, tapi mungkin itu cenderung ke operasionalnya, bukan fisiknya. Sepengetahuan saya memang itu (bantuan untuk sekolah swasta) tidak menjadi prioritas. Tapi kalau DAK (Dana Alokasi Khusus), saya kira itu bisa alokasikan. Karena Dindikbud kan banyak juga anggaran dari pusat,” terangnya.

Maka dari itu ke depannya, dia meminta pemerintah membuat regulasi khusus untuk memberi porsi bantuan pada sektor fisik bangunan untuk sekolah PAUD dan TK.

“Saya kira Dindikbud harus membuat regulasi agar itu legal untuk mendapatkan bantuan bangunan fisik. Karena kalau seperti ini, ribed juga kalau tidak ada regulasi. Dindikbud kenapa tidak bilang kalau tidak ada anggaran untuk bangunan PAUD dan TK?” tanyanya heran.

Sedangkan menyikapi insiden ambruknya bangunan sekolah berusia 16 tahun itu, Habibi tetap menekankan pemda untuk membantu dengan kemampuan yang ada tanpa melabrak regulasi. Hal itu penting dilakukan mengingat sekolah swasta juga ikut memiliki andil besar dalam membangun, membina, dan mendidik masyarakat.

“Saya kira ini menjadi pengalaman bagi pemda. Artinya swasta dan negeri itu prinsipnya sama, membangun, membina, dan mendidik masyarakat. Kalau saya harapannya harus tetap dibantu dengan tidak melanggar aturan yang ada,” tandas politisi Golkar itu.

Editor: Darussalam Jagad Syhadana

Trending