Lebak- Pemerintah Kabupaten Lebak terpaksa melakukan efisiensi anggaran untuk mengatasi membengkaknya defisit yang diprediksi mencapai Rp150 miliar pada tahun 2020.
Pembengkakan defisit sendiri salah satunya dipicu oleh iuran BPJS Kesehatan yang mencapai 100 persen.
“Kami efisiensi semua termasuk kegiatan-kegiatan kami pangkas, termasuk untuk operasional seperti listrik dan lain-lain, OPD mengacu ke 2019,” kata Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya, Selasa, 5 November 2019.
Bukan dari bantuan keuangan (Bankeu) Provinsi, Iti mendorong agar kegiatan-kegiatan yang dilakukan dari Pemprov Banten untuk ditambah. Menurutnya, jika hal itu bisa diakomodir akan mengurangi defisit.
“Misalnya menambah kuota untuk PBI dari APBD provinsi, misalkan 50 ribu untuk Lebak, karena hampir seluruh kabupaten mengalami hal ini, yang APBD nya besar juga sama minta bantuan pemprov untuk mencari solusi terkait kenaikan iuran BPJS,”tuturnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Lebak Dede Jaelani mengatakan, pengurangan perjalanan dinas sudah dilakukan, bahkan ada dua OPD yang tidak memiliki biaya perjalanan dinas.
“Dinas Kelautan dan Dinas Koperasi, tapi nanti kami evaluasi lagi. Kemudian secara terpaksa kami akan menunda dulu kegiatan-kegiatan yang sudah tercantum di KUA-PPAS,”ucapnya.
“Semua penting, tapi karena kondisi keuangan yang kurang apa boleh buat mungkin akan kami potong beberapa kegiatan, mungkin juga pengurangan volume kegiatan lainnya,” jelasnya.
Editor: Fariz Abdullah
