Serang- Organisasi Masyarakat (Ormas) Badan Aspirasi Kemajemukan Banten atau Badak Banten menggeruduk Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Kamis, 7 November 2019. Mereka berteriak mempertanyakan carut marutnya pembangunan infrastruktur di Banten.
Aksi pasukan loreng biru hitam di kantor Gubernur Banten ini tak terbendung petugas, di bawah komando Eli Sahroni dan Aziz Hakim mereka menerobos dan mendobrak gerbang utama yang dijaga ketat Petugas kepolisian dan Satpol PP sehingga berorasi di dalam kawasan KP3B.
Dalam orasinya, Eli mengatakan sistem pembangunan jaringan jalan primer untuk ruas Cikotok – Batas Jawa Barat, senilai Rp21 miliar dirasa telah dibangun secara asal-asalan lantaran diduga pihak pelaksana proyek menggunakan material yang tidak berkualitas dan tidak sesuai standar nasional.
“Ini akan mengakibatkan kualitas badan jalan yang dipastikan tidak akan baik dan tidak hanya pemerintah yang akan dirugikan, tetapi juga masyarakat yang mendambakan adanya prasarana jalan yang mulus,”Kata Eli.
Eli mendesak Gubernur Banten Wahidin Halim harus berani memutus kontrak pembangunan jalan tersier di ruas Cikotok – Batas Jabar, yang didanai APBD Banten 2019 senilai Rp 21 miliar.
“Kami pun minta Gubernur, memerintahkan Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten untuk mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan terebut. Usut dugaan keterlibatan pejabat Provinsi Banten dalam proyek kongkalingkong ini,”tandasnya.
Evaluasi RSUD Malingping
Fakta di lapangan, kedatangan ratusan massa Ormas Badak Banten di kawasan kantor Gubernur Banten tak hanya menyoroti kondisi carut marutnya pembangunan infrastruktur di Tanah Jawara.
Mereka mendesak Gubernur Banten Wahidin Halim, untuk segera membenahi keberadaan Rumah Sakit Malingping. Pasalnya, alih-alih memperbaiki fasilitas dan pelayanan, malah tata kelola Rumah Sakit Malingping semakin memburuk.
Menurut Eli, sejumlah tenaga medis dan karyawan RSUD Malingping telah melayangkan surat menyoal masalah ketiadaan direktur RSUD, yang kini dijabat Pelaksana Tugas (Plt).
“Ketiadaan direktur, bukan hanya menghambat pelayanan rumah sakit. Tetapi juga membuat hak-hak para karyawan terlantar. Misalnya, hingga saat ini, gaji pegawai mandek karena tidak ada pucuk pimpinan yang bisa mengambil kebijakan. Belum lagi uang jasa pelayann medis yang tertunda, sejak November 2018 hingga sekarang. Kondisi ini, membuat situasi Rumah Sakit Malingping terus memburuk,”tuturnya.
Karenanya, kata Eli, Badak Banten meminta agar pemangku kebijakan untuk melakukan pembenahan RSUD Malingping secara menyeluruh dan komprehensip, serta memastikan RSUD Malingping bukan dijadikan jualan politik, untuk medulang kepentingn elit semata.
“Kami minta, pastikan keberadaan RSUD Malingping benar-benar untuk membenahi kesehatan masyarakat Banten Selatan. Singkirkan orang orang yang diduga selama ini menjadi sumber masalah dalam pengelolaan RSUD Malingping. Kami minta juga, segera hak-hak pegawai dipenuhi, demi kelangsungn dan kenyamanan pelayanan di RSUD Malingping,”pungkasnya.
Hingga berita ini publish BantenHits.com masih mengupayakan konfirmasi Pemerintah Provinsi Banten dan Pihak terkait lainnya.
Editor: Fariz Abdullah
