Connect with us

METROPOLITAN

Gila! Biaya Merokok Warga Lebak Setara 20 Persen APBD

Published

on

Pusat Kajian Kesehatan (Puskakes) Uhamka menggelar pertemuan lintas OPD Pemkab Lebak dalam rangka penyusunan raperda kawasan tanpa rokok. (FOTO: Dok. Puskakes Uhamka)

Lebak – Pervalensi perokok di Kabupaten Lebak pada tahun 2017 mencapai 36,84 persen. Angka tersebut di atas rata-rata Provinsi Banten, yakni 31, 5 persen dan prevalensi Indonesia sebanyak 28, 9 persen.

Jumlah perokok di Kabupaten Lebak diperkirakan 322.941 jiwa dan rata-rata konumsi rokok 12 batang per hari, penduduk Kabupaten Lebak mengkonsumsi 27 miliar batang per minggu atau 111 milar batang per bulan.

BACA JUGA : Buset! Warga Lebak Sebulan Isap 111 Miliar Batang Rokok

Dengan asumsi harga rokok Rp 300 per batang, konsumsi rokok di Lebak setara dengan 33 miliar per bulan atau 400 miliar per tahun. Jumlah ini sama dengan 19 persen APBD Lebak, yakni Rp 2,1 triliun atau 86 persen PAD Lebak, yakni Rp 467 miliar pada 2017.

Lebih Besar dari Pengeluaran untuk Beras

Menurut Statistik Kesejahteraan Kabupaten Lebak tahun 2018, konsumsi rokok di Lebak
menghabiskan 10-14% pengeluaran keluarga di Lebak. Pengeluaran di kelompok masyarakat termiskin di Lebak adalah Rp 67.635 per bulan pada tahun 2018.

Angka ini 13 kali lebih banyak dari pengeluaran untuk daging, yakni Rp 5.189; enam kali pengeluaran telur dan susu Rp 11.753; atau buah-buahan Rp 11.116), serta tiga kali pengeluaran untuk sayuran Rp 19.639. Bahkan untuk 40 persen kelompok menengah dan 20 persen kelompok terkaya, pengeluaran rokok melebihi biaya belanja beras dan padi-padian.

Tingginya konsumsi rokok juga bisa mengganggu berbagai program pengentasan kemiskinan di kabupaten Lebak. Tingginya pengeluaran rokok bisa mengurangi pengeluaran masyarakat di bidang lain termasuk pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan dan pemenuhan gizi pada anak, masalah stunting dan masalah sosial lain.

Fakta tersebut terungkap dalam pertemuan lintas OPD Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dengan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Rabu, 6 November 2019.

Pertemuan lintas organisasi perangkat daerah digelar untuk memasukkan rancangan pembuatan perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Kepala Pusat Kajian Kesehatan (Puskakes) Uhamka Mouhammad Bigwanto yang menjadi salah satu pembicara dalam pertemuan OPD Soal Perda KTR menyatakan, KTR adalah bentuk perlindungan kesehatan sebagai syarat dasar dari pembangunan.

“Hanya dengan modal manusia yang sehat maka kita bisa mencapai produktifitas maksimal untuk menggapai kesejahteraan,” katanya dalam keterangan tertulis.

Bigwanto menyatakan, jika Lebak tidak mengendalikan masalah rokok, akan sulit terbebas dari berbagai masalah kesehatan termasuk soal penanggulangan masalah stunting yang saat ini sedang digalakkan di Lebak.

Selain itu, menerapkan KTR juga akan membantu pemerintah dalam mendapatkan kota layak anak dan kota sehat.

Kepala Bagian Hukum Pemda Lebak Lina Budiarti menambahkan, rancangan peraturan daerah soal kawasan tanpa rokok ini akan dimasukkan sebagai salah satu usulan Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kabupaten Lebak untuk 2020.

Berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Lebak menyambut baik inisiatif untuk menyusun soal Perda KTR ini.

Editor: Darussalam Jagad Syahdana

Darusssalam Jagad Syahdana mengawali karir jurnalistik pada 2003 di Fajar Banten--sekarang Kabar Banten--koran lokal milik Grup Pikiran Rakyat. Setahun setelahnya bergabung menjadi video jurnalis di Global TV hingga 2013. Kemudian selama 2014-1015 bekerja sebagai produser di Info TV. Darussalam JS, pernah menerbitkan buku jurnalistik, "Korupsi Kebebasan; Kebebasan Terkorupsi".

Trending