Connect with us

METROPOLITAN

Mall Pelayanan Publik Pandeglang Adopsi dari Bogor dan Banyuwangi, Tanto Ingatkan Soal Keluhan Masyarakat

Published

on

Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban saat memberikan keterangan pers mengenai tunggakan BPJS kesehatan ke RSUD Berkah. (Dok. BantenHits.com).

Pandeglang – Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban mengingatkan agar Mal Pelayanan Publik (MPP) di DPMPTSP Pandeglang dapat di rasakan manfaatnya oleh masyarakat di daerah selatan, seperti Cikeusik dan Sumur.

Oleh karena itu, Tanto menyarankan agar MPP memiliki cabang di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Pandeglang.

“Saya menyampaikan seperti itu, karena kami tidak ingin semua pihak berfikir MPP sukses saja, akan tetapi setelahnya juga harus difikirkan apakah memuaskan masyarakat atau tidak. Jadi harus berfikir seribu langkah kedepan,” kata Tanto, Rabu, 13 November 2019.

Saat ini, rencana pembangunan MPP bakal mengadopsi sistem dari Pemkab Bogor dan Banyuwangi. Hal itu karena Pemerintah Kabupaten Pandeglang belum mampu berinovasi, dalam melakukan pemgembangan MPP yang menelan anggaran sekitar Rp7 Miliar dari APBD Pandeglang.

“Belum tentu sistem mereka (Pemkab Bogor dan Banyuwangi) bisa terapkan di Pandeglang, karena ada hal yang berbeda. Makanya, kami ingatkan pihak DPMPTSP agar memikirkan keluhan masyarakat yang bakal bermunculan,” ujarnya.

Tanto juga meminta agar intansi terkait yang menangani MPP memiliki inovasi untuk kedepannya. Karena belum tentu sistem hasil adopsi itu bisa memuaskan masyarakat Pandeglang.

“Intinya, harus membuat cabang MPP, dan harus difikirkan untuk rencana selanjutnya. Alasanya, itu tadi sistem aplikasi adopsi dari Bogor dan Banyuwangi itu belum tentu memuaskan masyarakat Pandeglang. Makannya harus ada inovasi dari kita,” tandasnya.

Sementara, Kepala DPMPTSP Pandeglang, Ida Novaida mengatakan dari 73 rencana aksi proses pembangunan MPP, sudah mencapai sekitar 60 persen. Dia mengklaim, untuk mensukseskan MPP tersebut pihaknya sudah melakukan rodshow kebeberapa Kementerian terkait, BUMD dan BUMD.

“Sudah 60 persen yang kami lalui. Selain dari OPD kita, kedepannya yang bakal bergabung di MPP itu diantaranya, BPN, Pajak Pratama, BPJS Kesehatan dab Ketenagakerjaan, Taspen, PLN, Imirgasi dan Polres,” tambahnya.

Editor: Fariz Abdullah

Trending