Connect with us

METROPOLITAN

Gara-gara Mobil Dinas, Fraksi Gerindra Walk Out saat Paripurna RAPBD Lebak Tahun 2020

Published

on

Suasa sidang Paripurna pembahasan RAPBD Lebak Tahun 2020 dengan Agenda pengesahan RAPBD Tahun 2020. (BantenHits.com/Fariz Abdullah).

Lebak- DPRD Kabupaten Lebak menggelar sidang paripurna pembahasan Raperda APBD Kabupaten Lebak Tahun 2020, Kamis, 21 November 2019.

Dalam sidang dengan agenda pengesahan RAPBD Kabupaten Lebak Tahun 2020 sejumlah anggota legislatif (Aleg) dari beberapa fraksi ramai-ramai menyatakan interupsi.

Hal itu dipicu setelah Agil Zulfikar salah satu aleg Fraksi Gerindra lebih awal menyatakan interupsi dalam awal-awal sidang paripurna. Politisi muda itu meminta pimpinan dewan untuk menskors jalannya sidang 10 menit lantaran terdapat beberapa kejanggalan dalam RAPBD.

Baca Juga: Paripurna Pengesahan RAPBD Lebak Tahun 2020 Banjir Interupsi

Meski dikabulkan, namun satu persatu aleg partai besutan Prabowo Subianto itu tiba-tiba meninggalkan ruang sidang atau walk out.

Bukan tanpa alasan, mereka kompak meninggalkan sidang yang dihadiri Wakil Bupati Lebak Ade Sumardi lantaran adanya kejanggalan dalam RAPBD salah satunya mengenai usulan pembelian 3 mobil dinas baru untuk wakil pimpinan DPRD.

Kepada awak media, Agil Zulfikar menerangkan Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya menyampaikan opini bahwa Pemerintah Kabupaten Lebak tengah mengalami defisit sehingga perlu dilakukan langkah konkret seperti efisiensi, rasionalisasi hingga mencoba permohonan penambahan bantuan keuangan (Bankeu) Provinsi Banten.

“Maka dari itu DPRD bekerja hingga menghasilkan penambahan Bankeu Provinsi Banten yang tadinya Rp55 Miliar jadi Rp65 miliar. Kemudian kita rasionalisasi kepada OPD-OPD yang jumlahnya sampai Rp17 Miliar,”kata Agil saat ditemui awak media usai walk out.

Namun, sambung Agil dari hasil rasionalisasi itu terdapat kejanggalan dimana adanya permintaan untuk pembelian 3 unit mobil dinas untuk para wakil pimpinan DPRD Lebak.

“Bayangkan ada kegiatan OPD di rasionalisasi untuk efisiensi senilai Rp17 miliar lalu kemudian kita menggunakan sebagian dana itu untuk pembelian mobil dinas untuk wakil dewan bukan ketua dewan,”ujarnya.

Padahal, jelas Agil dalam KUAPPAS tidak ada cantolan untuk pembelian tiga unit mobil dinas untuk para wakil pimpinan DPRD Lebak.

“Tidak ada di KUAPPAS tiba-tiba muncul usulan itu. Bukan hanya itu anggaran Kunker DPRD Lebak juga membengkak meskipun untuk persoalan anggaran Kunker tercantol di KUAPPAS,”jelasnya.

Sementara Sekwan DPRD Lebak, Finrian membenarkan adanya usulan-usulan untuk pengadaaan tiga unit mobil dinas untuk wakil pimpinan dewan. Namun, seiring berjalannya waktu itu dihilangkan terlebih kondisi APBD yang sedang defisit.

“Oh itu awalnya seperti itu, setelah tiga hari terakhir kita TAPD dan Badan anggaran tidak ada itu untuk kendaraan dinas, tidak ada di RKA setwan,”ucapnya.

Editor: Fariz Abdullah

Trending