Connect with us

METROPOLITAN

Pejabat Pandeglang Dapat Randis Mobil Mewah, Aktivis Antikorupsi: Mereka Tutup Mata dengan Kesulitan Warga

Published

on

Aktivis anti-korupsi Banten Uday Suhada saat melaporkan dugaan korupsi berjamah di Banten yang diduga melibatkan orang-orang dekat Gubernur Banten Wahidin Halim. (Istimewa)

Pandeglang – Sejumlah pejabat di Kabupaten Pandeglang seperti Bupati Irna Narulita dan Sekda Ferry Hasanudin, mendapatkan kendaraan dinas atau randis berupa mobil mewah.

Irna diketahui mendapatkan Toyota Land Cruiser jenis Prado seharga Rp 1,9 miliar untuk tunggangan operasionalnya. Sementara Ferry mendapatkan Toyota All New Fortuner seharga Rp 550 juta.

BACA JUGA: Dapat Randis Baru All New Fortuner Seharga Rp 550 Juta, Sekda Kabupaten Pandeglang Ngaku Randis Lama Dipakai Istri

Pembelian mobil dinas tersebut mendapatkan sorotan dari aktivis antikorupsi yang juga Direktur Eksekutif ALIPP Uday Suhada. Menurutnya, pembelian mobil mewah itu, sangat memalukan dan pejabat terkesan tidak memiliki beban moral kepada masyarakat Pandeglang yang saat ini mengalami kesulitan dari mulai infrastruktur, kesehatan dan air bersih.

“Saya kira ini sesuatu yang sangat memalukan, karena dari sisi asas kepantasan dan kepatutan itu sama sekali tidak dipikirkan oleh mereka,” kata Uday, Kamis, 21 November 2019.

Dengan mementingkan membeli mobil mewah, lanjutnya, telah membuktikan semua pemangku kepentingan, baik legislatif maupun eksekutif semakin menutup mata dengan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat Pandeglang. 

“Padahal di depan mata persoalan mendasar di Pandeglang begitu banyak, seperti pelayanan kesehatan, infrastruktur jalan dan sarana prasarana pembangunan lainnya. (Kondisinya) jauh tertinggal dibandingkan dengan wilayah lain. Kenapa kondisi terpuruk seperti ini, malah beli mobil mewah lagi?” tegas Uday.

Uday juga menyingung sikap 50 anggota legislatif di Kabupaten Pandeglang yang memilih diam dengan pembelian mobil mewah ini. Padahal, sebagai wakil rakyat para anggota dewan itu bisa tegas melakukan penolakan.

“Ternyata tidak ada anggota DPRD menyuarakan itu. Itu katanya sudah dianggarkan di APBD, ya kenapa mereka meloloskan itu? Masa mereka tak punya kepekaan sosial sama sekali,” katanya. 

“Ini bagian evaluasi terhadap anggota DPRD. Mereka itu wakil rakyat. Di mana letak keterwakilan rakyat kalau persoalan-persoalan seperti ini diperlihatkan mereka,” tandasnya. 

Editor: Darussalam Jagad Syahdana

Memulai karir jurnalistik di BantenHits.com sejak 2016. Pria kelahiran Kabupaten Pandeglang ini memiliki kecenderungan terhadap aktivitas sosial dan lingkungan hidup.

Trending