Connect with us

METROPOLITAN

Honor Harian Kunker DPRD Lebak Naik Jadi Rp1,5 Juta Perhari, Badak Banten: Evaluasi! Atau Kami Kepung

Published

on

Ilustrasi. APBD (republika)

Lebak- Organisasi Masyarakat (Ormas) Badak Banten mengkritisi alokasi anggaran DPRD Kabupaten Lebak yang menembus angka Rp34 Miliar di tahun 2020. Padahal, kondisi APBD Lebak tengah dilanda defisit.

Berdasarkan data hasil investigasi Badak Banten yang diterima BantenHits, biasanya anggaran untuk DPRD Lebak hanya berkisar di angka Rp26 miliar. Namun, di tahun 2020 para wakil rakyat mendapatkan tambahan kucuran dana senilai Rp8 miliar sehingg total menjadi Rp34 miliar.

Baca Juga: Gara-gara Mobil Dinas, Fraksi Gerindra Walk Out saat Paripurna RAPBD Lebak Tahun 2020

Hal ini membuat ormas yang dikomandoi Buya Sujana Karis ini merasa prihatin. Padahal sebagai wakil rakyat seharusnya para anggota legislatif memikirkan pembangunan di kabupaten Lebak yang berpihak pada rakyat.

BACA :  Kapolri: Bom Tangerang Selatan Low Eksplosive

“Bayangkan anggaran untuk anggota dewan lebak mencapai Rp34 milyar. Angka yang sangat fantastis,”kata Ketua DPD Badak Banten Lebak, Eli Sahroni kepada BantenHits, Minggu, 24 November 2019.

Eli menduga kenaikan anggaran DPRD Lebak dipicu karena honor harian kunjungan kerja (Kunker) para wakil rakyat yang biasanya Rp950 ribu perhari di tahun 2020 menjadi Rp1,5 juta perhari.

“Belum lagi biaya transportasi dan dana perumahan. Kalau uang APBD Lebak sebesar Rp8 miliar bisa membangun atau merehab puluhan gedung sekolah dasar atau bisa membuat puluhan jembatan gantung,”terangnya.

Eli juga mendukung aksi Walk out yang dilakukan Fraksi Gerindra pada Paripurna Pengesahan RAPBD Lebak 2020 beberapa waktu lalu. Ia menilai langkah pasukan partai besutan Prabowo itu merupakan keputusan tepat dan mencerminkan wakil rakyat yang pro terhadap rakyat.

BACA :  Pemkab Pandeglang Akan Panggil Pengelola SPDN Panimbang

“Kami bersama rakyat Lebak akan kepung kantor DPRD Lebak jika usulan itu tidak di revisi,”tegas Eli.

“Walaupun sudah di sahkan itu belum dikatakan sah karena masih ada kewenangan gubernur banten untuk mengevaluasi RAPBD artinya bisa di batalkan oleh gubernur Banten,”sambungnya.

Hingga berita ini publish, BantenHits.com masih mengupayakan konfirmasi pihak DPRD Lebak.

Editor: Fariz Abdullah



Terpopuler