Connect with us

METROPOLITAN

Mahasiswa: Punya Pergub Penempatan Tenaga Kerja Banten Malah Juara Pengangguran di Indonesia

Published

on

Aksi mahasiswa Komunitas Soedirman 30 meminta Gubernur Banten Wahidin Halim bertanggungjawab soal tingginya angka pengangguran di Banten. (Istimewa) 

Serang – Tingginya angka pengangguran di Provinsi Banten menjadi sorotan banyak kalangan. Giliran mahasiswa yang tergabung dalam Komunitas Soedirman atau KMS 30 menyuarakan pendapatnya lewat aksi yang digelar di Kantor Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Curug, Kota Serang, Kamis 28 November 2019.

Dalam aksinya mahasiswa menilai pengangguran seakan menjadi prestasi bagi Provinsi Banten,  karena sejak beberapa tahun ke belakang persoalan penuntasan penganguran tidak menemukan titik terang.

“Karena saat ini Badan Pusat Statistik (BPS Banten) kembali mengeluarkan rilis terkait tingkat pengangguran terbuka, dan yang lebih miris BPS menyebutkan bahwa provinsi Banten kembali menempati peringkat pertama dalam bidang pengangguran,” ujar Koordinator Aksi Wawan Khoirul Anwar dalam keterangan tertulis yang di terima BantenHits.com.

Wawan menjelaskan, BPS secara terang dan gamblang menyebut Pemprov Banten menempati peringkat pertama angka pengangguran tertinggi di Indonesia dengan persentase 8,11 persen. Data ini lebih besar dari provinsi-provinsi lainnya.

BACA :  Bus Murni Jaya Hantam Truk Beras di Cisantri Pandeglang

“Padahal Pergub No 9 tahun 2018  yang di mana itu menjadi sarana informasi lapangan pekerjaan dan penempatan tenaga kerja ini seharusnya menjadi salah satu keunggulan untuk pemprov mengurangi tingkat pengangguran terbuka,” paparnya.

Disebutkan dalam poin  A dalam pergub tersebut agar masyarakat dapat bekerja dengan kompetensinya dan perusahaan dapat merekrut dan menempatkan tenaga kerja sesuai bidang keahliannya.

“Seharusnya ini menjadi kekuatan yang dimiliki gubernur, tapi sayangnya peraturan itu seakan tak menjadi jawaban atas banyaknya orang yang menganggur di Provinsi Banten,” tegasnya.

“Seharusnya ini menjadi kekuatan yang dimiliki gubernur, tapi sayangnya peraturan itu seakan tak menjadi jawaban atas banyaknya orang yang menganggur di Provinsi Banten,” sambungnya.

BACA :  Sebanyak 76.592 Warga Tangsel Belum Rekam E-KTP

Ia berpendapat, Slseharusnya Gubernur Banten Wahidin Halim bisa menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan siap bersaing dengan para pendatang. Karena, dalam catatannya kabupaten atau kota sebagai penyumbang terbesar pengangguran merupakan daerah yang masuk dalam daerah industri. 

Melihat dari persoalan, pria yang akrab disapa Qiwong itu mengatakan, bawa atas dasar itu Komunitas Soedirman 30 menuntut kepada gubernur dan wakil gubernur untuk segera berkomitmen mengentaskan masalah pengangguran. 

“Realisasikan Pergub No. 09 Tahun 2018, masifkan info lowongan kerja kepada masyarakat, sediakan lapangan pekerjaan yang sesuai kualitas masyarakat Banten dan sesuaikan peran BBLKI,” tukasnya.

Editor: Darussalam Jagad Syahdana

Terpopuler