Connect with us

METROPOLITAN

Persoalan Aset Jadi Catatan BPK, Gubernur Banten Undang Pemkab dan Pemkot Serang

Published

on

Kepala BPK Perwakilan Banten, Agus Khotib saat memberikan keterangan pers soal aset Pemkab dan Pemkot Serang. (Mahyadi/BantenHits.com).

Serang- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Banten telah mencatat persoalan aset di Pemkab dan Pemkot Serang.

Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Banten Agus Khotib menyarankan sebaiknya Pemkab segera menyerahkan asetnya kepada Pemkot, meski menjadi catatan hal ini masih terbilang aman selama aset tersebut di kuasai oleh pemerintah.

“Kami kasih catatan kalau ini belum diserahkan,” kata Agus kepada awak media di pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Senin, 2 Desember 2019.

Sementara  Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan akan segera memfasilitasi masalah aset antara Pemkot dan Pemkab Serang.

“BPK sudah catat. Nanti kami undang (Pemkab dan Pemkot),”katanya.

Baca Juga: Sindiran Menohok DPRD Banten untuk Ratu Tatu soal Lambatnya Serah Terima Aset Pemkab ke Pemkot Serang

Pemprov Banten sebagai perwakilan pemerintah pusat, apabila ada sengketa atau konflik, gubernur yang harus segera menyelesaikan, apalagi hal ini sudah menjadi temuan BPK.

Gubernur meminta Pemkab Serang agar bantuan keuangan (bankeu) yang digulirkan Pemprov dapat digunakan untuk pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

“Bukan untuk itu (pembangunan Puspemkab-red),” pungkasnya.

Untuk diketahui Seluruh aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang yang ada di wilayah Kota Serang harus dilimpahkan ke Pemkot paling lama lima tahun sejak lahirnya Kota Serang. Hal ini tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang.

Editor: Fariz Abdullah

Trending