Lebak- Sejumlah mahasiswa yang tergabung ke dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Lebak, Rabu, 4 Desember 2019.
Mereka berteriak mengenai beberapa kebijakan pemerintah daerah yang dinilai tak pro terhadap rakyat. Salah satunya kenaikan anggaran DPRD Lebak di tahun 2020. Padahal kondisi APBD Lebak tengah defisit.
Hal ini jelas tidak sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan. Salah satu contohnya pasangan suami-istri di Kecamatan Cibadak harus tinggal di Pos ronda lantaran rumahnya ambruk dan tak tersentuh bantuan pemerintah.
“Wakil rakyat yang terhormat ingin anggaran kunjungan kerja meningkat maka anggaran Dewan dinaikan lagi menjadi Rp34 miliar. Padahal mereka baru saja melakukan efisiensi dan rasionalisasi,”teriak korlap aksi Yusuf Permana dalam orasinya.
“Ditengah proses itu ada rumah warga Cibadak ambruk dan satu keluarga terpaksa tinggal di pos ronda karena tak tersentuh perhatian pemerintah,”sambung Yusuf.
Baca Juga: Gara-gara Mobil Dinas, Fraksi Gerindra Walk Out saat Paripurna RAPBD Lebak Tahun 2020
Karenanya, teriak Yusuf, HMI MPO mendesak agar anggaran DPRD Kabupaten Lebak sebesar Rp34 miliar di evaluasi lantaran penambahan anggaran kunjungan kerja dinilai tidak memberikan dampak positif terhadap masyarakat Lebak.
“Para wakil rakyat ingin anggaran kunjungan kerja meningkat padahal hal itu tidak memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Kita ingin anggara itu segera dievaluasi,”tandasnya.
Editor: Fariz Abdullah
