Serang- Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kemensos RI M.O Royani meminta pemerintah kota (Pemkot) Serang untuk melakukan pemutakhiran data penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Alasannya, jumlah data penerima PKH mengalami error atau tidak sinkron sekitar 5 persen.
“Pemutakhiran itu adalah kewajiban dari pemerintah Kota Serang jadi pak wali kota pak kepala Dinas Sosial mereka kirimkan ke kementerian sosial nanti kementerian sosial kita tetapkan,”kata Royani kepada awak media di Kecamatan Serang, Jumat 6 Desember 2019.
Ia juga meminta agar masyarakat tidak langsung ribut ketika adanya salah data penerima. Pasalnya, penanganan kemiskinan di Indonesia sudah lebih baik dibandingkan dengan penanganan kemiskinan di luar negeri.
“Data kita sudah baik dibandingkan dengan data penanganan kemiskinan di luar negeri paling error kita lima persen lima persen, cuma masalahnya kita ini suka terfokus ada yang salah gitu kan misalkan dari 100 orang yang salahnya tuh, satu atau dua tapi kita fokus pada yang 2 orang itu tidak fokus pada yang bener yang 98,” jelasnya.
Kata dia saat ini pemerintah tidak hanya membantu orang yang miskin saja, adapula orang yang rentan miskin pun dibantu misalkan seperti layanan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial).
“Kalau kita menggunakan pendekatan angka kemiskinan hanya 94,41 persen yang layak bantu karena dia miskin. Padahal dibantu 40 juta (masyarakat) artinya hampir 40 persen yang rentan yang kategori rawan miskin lah kita bantu juga,” ungkapnya.
Editor: Fariz Abdullah
