Connect with us

METROPOLITAN

Peringatan Hari HAM Sedunia, Front Perjuangan Rakyat Sebut Rezim Jokowi Pendindas

Published

on

Massa Front Perjuangan Rakyat saat aksi Peringatan Hari HAM Sedunia di Jakarta, Selasa, 10 Desember 2019. Massa menyebut rezim Jokowi pendindas. (Foto: Istimewa)

Jakarta – Sedikitnya 50 anggota Front Perjuangan Rakyat atau FPR Banten bergerak ke Jakarta mengikuti Peringatan Hari HAM Sedunia, Selasa, 10 Desember 2019.

Perwakilan FPR Banten ini bergabung dengan FPR Jakarta untuk menggelar aksi yang mengusung tema, “Galang Persatuan, Lawan Kebijakan Pemerintahan Jokowi – Mar’uf Amin Perampas dan Penindas Hak Rakyat”.

Turut hadir dalam aksi tersebut, Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI), Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Serikat Perempuan Indonesia (Seruni), Pemuda Baru Indonesia (Pembaru Indonesia), Front Mahasiswa Nasional (FMN), Serikat Demokratis Mahasiswa Nasional (SDMN), PMII Universitas Nasional, GMNI Universitas Nasional, PMII Unindra, Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (Kabar Bumi), Jaringan Aksi Perubahan Indonesia (JAPI), Institute for National and Democracy Studies (INDIES)

Sekretaris FPR Banten, Ega Khairunisa mengatakan, 2019 adalah tahun perampasan bagi hak–hak rakyat Indonesia. Rakyat dipaksa untuk menerima berbagai kebijakan pemerintah yang tidak adil tetapi memberi berbagai fasilitas dan keistimewaan bagi klas yang berkuasa dalam sistem setengah jajahan setengah feodal.

“Beban rakyat semakin berat dengan pemaksaan berbagai pungutan dan iuran, sementara upah pekerja terus dibatasi. Kenaikan BPJS kesehatan 100% dengan dengan ancaman berbagai sanksi mempersulit akses layanan publik seperti pembuatan dan perpanjangan SIM, sertifikat tanah, ijin mendirikan bangunan (IMB) dan layanan publik lainnya,” jelas Ega dalam keterangan tertulis kepada BantenHits.com, Selasa 10 Desember 2019.

Harga Manusia Murah

Aksi Front Perjuangan Rakyat di Jakarta, Selasa, 10 Desember 2019. (Foto: Istimewa)

Tidak hanya itu, lanjut Ega, pemerintah juga menaikan tarif dasar listrik, tarif tol dan memperluas pungutan pajak, bahkan hingga ke pajak perdagangan online. Ini kebijakan ia nilai sebagai diskriminatif dan merampas hak rakyat atas keadilan serta kesejahteraan sosial. 

BACA :  Bawa Bantuan Kedua Kalinya, Gapensi Sisir Korban Banjir Bandang di Wilayah Perbatasan Kabupaten Lebak-Bogor

“Jokowi telah menempatkan harga manusia begitu murah, bahkan lebih rendah dari nilai barang komoditas. Hal ini disebabkan oleh penetapan persentase kenaikan Upah Minimum Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun 2020 hanya sebesar 8,51% berdasarkan formulasi Peraturan Pemerintah No.78/2015 tentang Pengupahan,” katanya.

Dengan penetapan ini, menurut Ega, disparitas upah semakin timpang dan defisit upah dengan kebutuhan hidup layak bagi pekerja semakin lebar.

Padahal lanjut Ega, semua kebijakan ini hakikatnya merampas hak-hak ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan bagi rakyat. Perampasan dan monopoli tanah menjadi semakin luas dan massif, jutaan kaum tani semakin tak bertanah, berpraktik produksi terbelakang, dihina dengan upah rendah.

“Akhirnya tak sanggup memenuhi kebutuhan hidup dan layanan sosial. Jutaan orang dari pedesaan terpaksa memilih bermigrasi ke kota bahkan keluar negeri menjadi buruh migran demi harapan penghidupan yang lebih baik meski menanggung berbagai risiko,” tegasnya.

Perampasan Hak Sipil Meningkat

Aksi Front Perjuangan Rakyat di Jakarta. (Foto: istimewa)

Ega juga memaparkan, berbagai tindakan pelarangan berserikat dan hak bereskpresi dan berpendapat dilakukan dengan cara refresif, seperti yang dialami rakyat di Papua.

Pemerintahan Joko Widodo juga menunjukkan refresifitasnya saat menindas perjuangan massa di periode September hingga Oktober 2019 yang mengakibatkan dua orang mahasiswa Kendari ditembak polisi dan ratusan mahasiswa dan pelajar menjadi korban.

“Kekerasan dan kriminalisasi. Secara khsusus, militerisasi dan tindakan represif aparat semakin intensif diterapkan untuk membungkam rakyat, seperti yang terjadi di Papua. Sedangkan ruang bagi suara, tuntutan, dan partisipasi demokratis rakyat atas agenda pembangunan semakin tertutup dan diabaikan. Untuk kekerasan, pelecehan, dan diskriminasi terhadap kaum perempuan juga semakin meluas,” tegasnya.

BACA :  Naikan Sekoci Secara Manual, ABK Trimas Kanaya Tewas Dihantam Engkol Pada Bagian Kepala

Situasi ini kata Ega, menunjukan bahwa sudah saatnya rakyat menuntut perubahan yang fundamental. Di sektor agraria, perubahan fundamental harus dilakukan untuk menghentikan sistem produksi setengah feodal yang berbasiskan kepemilikan monopoli tuan tanah besar atas tanah dan tenaga kerja kaum tani yang tidak bertanah.

“Menggantinya dengan sistem pertanian yang maju dan adil, gotong-royong dan modern,” katanya 

Ega menjelaskan, ko-eksistensi pertanian kecil perseorangan dengan pertanian besar setengah feodal yang menggunakan kapital utang dan investasi imperialis sangat menyengsarakan kaum tani.

Kaum tani, lanjutnya, dipaksa berproduksi menanam tanaman komoditas di atas tanah tuan tanah besar dan di atas tanah kecil perseorangan berorientasi ekspor dengan harga murah. Tanaman-tanaman pangan hasil produksi pertanian seluruhnya dipaksa menjadi komoditas ekspor termasuk padi dan palawija dengan bibit dan input pertanian impor dari produksi imperialis. 

“Reforma agraria palsu yang telah dijalankan selama lima tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah terbukti gagal,” tegasnya. 

“Hanya landreform sejati yang bisa menjamin perbaikan nilai tukar yang drastis dan mengungtungkan bagi kaum tani dan buruh tani,” sambungnya.

Menurutnya, perubahan fundamental yang harus dilakukan untuk industri adalah mengubah karakter industri yang terbelakang dengan teknologi yang rendah menjadi industri nasional yang mandiri dan berdaulat. 

“Hanya ini saja yang akan membuat kelas buruh memiliki masa depan di Indonesia. Selama ini Indonesia menjadi tempat produksi mengandalkan mesin bekas dan terbelakang, organisasi kerja yang tradisional dan pembuangan bahan baku impor sebagai syarat utang dan kapital produktif. Hal tersebut adalah penghinaan berkelanjutan terhadap klas buruh, rakyat dan bangsa Indonesia secara keseluruhan,” jelas Ega.

BACA :  Program KB Meningkat Signifikan di Banten

Kebijakan Menindas dan Menghambat

Ega mendesak, penemuan dan penggunaan secara bebas pengetahuan dan mesin oleh rakyat untuk perkembangan industri. Eksplorasi dan eksploitasi serta  pengiriman energi dan mineral utama Indonesia ke luar negeri atas dasar perjanjian produksi dan perdagangan yang timpang harus dihentikan. 

“Indonesia ini kehilangan syarat menciptakan industrialisasi sendiri karena praktek ini dan industri nasional harus dibangun berdasarkan pada hasil produksi pertanian setelah adanya landreform sejati,” jelasnya.

Sama halnya dengan sistem pendidikan dan kebudayaan di Indonesia yang harus diubah dari pandangan bahwa pendidikan berkualitas dan membebaskan mensyaratkan kemampuan keuangan. 

“Anak di pedesaan memiliki hak yang sama atas kualitas guru, administrasi pendidikan alat bantu pendidikan yang sama majunya dengan yang lain. Sama halnya dengan anak di sekolah swasta berhak atas kualitas guru, administrasi pendidikan dan alat bantu pendidikan yang sama dengan sekolah-sekolah negeri. Kurikulum hanya akan maju jika ada pendidikan sejarah tentang perjuangan peradaban rakyat Indonesia yang sudah lahir dalam waktu lama,” ungkapnya. 

Untuk kekayaan alam dan tenaga Indonesia menurutnya sudah berlimpah dan lebih dari cukup untuk membebaskan bangsa dan rakyat akan tetapi berada dibawah kontrol imperialis dan dan kepentingan segelintir klas yang berkuasa.

“Sekali lagi perubahan fundamental ini tidak akan diberikan cuma–cuma oleh pemerintahan Joko Widodo jika tanpa perjuangan rakyat diberbagai sektor dan klas. Momentum hari HAM 2019 ini menjadi bagian penting dari perjuangan rakyat sedunia atas berbagai perampasan hak rakyat. Dalam momentum hari HAM 2019 ini, kami dari Front Perjuangan Rakyat (FPR) mengajak segenap rakyat Indonesia untuk bersatu, bersama–sama memajukan isu dan tuntutan rakyat di hadapan pemerintah Indonesia,” tukasnya.

Editor: Darussalam Jagad Syahdana



Terpopuler