Jakarta – Wall Street Journal (WSJ), salah satu media berpengaruh di New York, Amerika Serikat, menerbitkan laporan mengejutkan terkait upaya pemerintah China membungkam Muslim di Indonesia soal dugaan kekerasaan terhadap kelompok minoritas Muslim Uighur, di Xinjiang.
Laporan WSJ yang terbit Rabu, 11 Desember 2019 seperti dikutip BantenHits.com dari Okezone menyebutkan, dua organisasi massa (ormas) Islam terbesar di Indonesia dibujuk China agar bungkam terkait masalah Muslim minoritas Uighur di Xinjiang.
Para pakar dan kelompok hak asasi manusia PBB memperkirakan lebih dari satu juta warga Uighur dan anggota kelompok etnis lainnya telah ditahan di kamp-kamp penahanan di Xinjiang, yang disebut China sebagai kamp pendidikan ulang.
Surat Terbuka ke China
Para pemimpin Muhammadiyah disebutkan, mengeluarkan surat terbuka pada bulan Desember 2018 yang mencatat laporan kekerasan terhadap komunitas Uighur yang “lemah dan tidak bersalah”, yang sebagian besar Muslim, dan meminta penjelasan China.
Setelah adanya desakan dari Muhammadiyah, lapor WSJ, China mulai meyakinkan otoritas agama dan jurnalis Indonesia bahwa kamp pendidikan ulang di wilayah Xinjiang adalah upaya mereka untuk menyediakan pelatihan kerja dan memerangi ekstremisme.
WSJ dalam laporannya menyebutkan puluhan tokoh agama Indonesia dibawa ke Xinjiang untuk mengunjungi fasilitas kamp penahanan atau pendidikan ulang versi China. Tur diikuti wartawan dan akademisi.
Otoritas China memberikan penjelasan soal serangan teroris yang mereka klaim dilakukan oleh Uighur dan mengundang tamunya untuk berdoa di masjid-masjid setempat.
Di kamp mereka mengunjungi ruang kelas di mana mereka diberitahu siswa menerima pelatihan dalam segala hal mulai dari manajemen hotel hingga peternakan.
Kamp Disebut Bukan Penjara
Setelah kunjungan ke kamp, seorang ulama senior Muhammadiyah yang mengikuti tur ke Xinjiang dikutip dalam majalah resmi Muhammadiyah mengatakan bahwa sebuah kamp yang dia kunjungi sangat bagus, memiliki ruang kelas yang nyaman dan tidak seperti penjara.
“Ada masalah dengan ekstremisme di Xinjiang dan mereka [China] menanganinya,” kata Masduki Baidlowi, seorang tokoh dari Nahdlatul Ulama, yang juga politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga mengunjungi kawasan itu dalam tur.
“Mereka memberikan solusi, pelatihan keterampilan,” lanjut Masduki yang kini menjabat Staf khusus Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Ketua PBNU Said Aqil Siroj, tulis WSJ, menanggapi masalah Uighur di Xinjiang dengan meminta warga khususnya Muslim tidak mudah percaya pada laporan media dan televisi dengan situasi Xinjiang. Hal itu disampaikannya dalam sebuah kalimat pengantar untuk buku yang diterbitkan NU cabang China.
Tidak Membiarkan Praktik Kezaliman
Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas menolak tuduhan pemberitaan asing soal ormas Islam yang disuap China agar bungkam soal isu hak asasi manusia etnis Uighur.
“Apakah dengan mengundang tokoh-tokoh dari ketiga ormas ke Uighur China lalu ketiga ormas itu akan melemah kepada pemerintah China? Tidak,” kata Anwar kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 13 Desember 2019 seperti dilansir Rakyat Merdeka Online (RMOL).
Dia merinci tiga ormas dimaksud adalah Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah.
“China menyuap MUI, NU dan Muhammadiyah? Bagaimana caranya mereka menyuap ketiga organisasi tersebut,” katanya.
Anwar yang juga Sekretaris Jenderal MUI mengatakan, sikap ormas-ormas Islam itu sudah jelas yaitu “amar ma’ruf nahi munkar” atau mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran.
Jika tindakan pemerintah China itu baik, kata dia, tentu didukung. Tapi jika zalim kepada rakyat Uighur maka sikap dari ormas Islam sudah jelas.
“Kita tidak akan membiarkan praktik kezaliman itu ada,” kata dia
Oleh karena itu, Anwar mengutuk sikap dan tindakan pemerintah China terhadap umat Islam Uighur. Hal itu juga berlaku bagi Amerika Serikat yang zalim terhadap rakyat Afghanistan dan Palestina.
MUI dan Muhammadiyah, kata dia, cinta damai dan keadilan. Maka, meskipun seribu kali pemerintah China mengundang MUI dan Muhammadiyah untuk datang ke China sikap terhadap Uighur tidak akan berubah.
“Maka selama pemerintah China tidak bisa menghormati hak-hak beragama dari rakyat Uighur maka MUI dan Muhammadiyah akan tetap bersuara dengan lantang melawannya,” katanya.
Demikian juga, kata dia, untuk kasus di Afghanistan dan Palestina. Selama Amerika tidak menghormati hak-hak rakyat Afghanistan dan Palestina maka MUI dan Muhammadiyah jelas tidak akan tinggal diam.
MUI dan Muhammadiyah, kata dia, tidak memusuhi China dan Amerika.
“Yang kami musuhi adalah perbuatannya yang tidak benar dan tidak manusiawi tersebut,” kata dia.
China Perlu Diadukan ke PBB
Isu Pemerintah China yang coba membungkam Indonesia dalam menyuarakan soal kaum minoritas Muslim Uighur patut disikapi dengan serius. Bahkan bisa dilaporkan ke PBB.
Peneliti senior LIPI Siti Zuhro mengatakan, sikap Pemerintah China yang mengintervensi Indonesia perlu diadukan kepada mahkamah dunia atau PBB. Lantaran berusaha untuk mengintervensi Indonesia dalam misi perdamaian dunia.
“Sikap negara China itu melanggar HAM, Indonesia bisa mengajukan aduan kepada mahkamah dunia atau PBB karena China mengintervensi dan mendikte Indonesia,” kata Zuhro dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Jumat, 13 Desember 2019.
Pemerintah Indonesia pun diminta bersikap tegas terhadap China dengan menyatakan Indonesia bebas menyuarakan perdamaian dunia. Terutama mengenai Muslim Uighur.
“Indonesia jangan mau di bawah kungkungan negara lain,” tambahnya.
“Indonesia harus kedepankan visi dan misi perdamaian dunia sendiri. Jangan lemah jika mendapatkan teror atau negara China memaksa, mendikte, membujuk Indonesia untuk bungkam,” tandasnya.
Editor: Darussalam Jagad Syahdana
Sumber: Okezone.com/ RMOL.com.
