Connect with us

METROPOLITAN

Pesan Muswil FOPPSI Banten; Validitas Data Penting

Published

on

Pengukuhan pengurus Forum Operator Pendataan Pendidikan Seluruh Indonesia atau FOPPSI Banten, Selasa, 17 December 2019.(Istimewa)

Serang – Forum Operator Pendataan Pendidikan Seluruh Indonesia atau FOPPSI Banten menggelar musyawarah wilayah (Muswil) FOPPSI Banten di SMK Negeri 2 Kota Serang, Selasa, 17 Desember 2019.

Muswil Banten tersebut kembali mengukuhkan Rohmat sebagai Ketua FOPPSI Banten periode 2019-2024.

BACA JUGA: Muswil FOPPSI Banten Kukuhkan Lagi Rohmat sebagai Ketua Periode 2019-2024

Aji Yudiana, perwakilan KK Datadik yang mewakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten berpesan kepada operator sekolah tentang pentingnya validitas data terkait untuk penggunaan anggaran baik yang berasal dari pusat melalui kebijakan BOS maupun daerah yaitu BOSDA.

Beberapa waktu lalu muncul masalah, sekitar 4.500 guru dan tenaga kependidikan seperti staf TU, tenaga kebersihan, dan petugas keamanan SMA/SMK di Banten statusnya terancam tak jelas. Hal itu menyusul terbitnya Surat Edaran atau SE Dindikbud Provinsi Banten Nomor 420/3775-Dindikbud/2019.

BACA :  Rumah Ketua Fraksi PKS Ditembak, Polisi Olah TKP

SE Dindikbud yang diterbitkan 20 September 2019 dan ditandatangani Plt. Sekretaris Dindikbud Banten Ujang Rafiudin menyatakan, Dindikbud hanya mengakui data jumlah pendidik dan tenaga kependidikan di Banten per tanggal 31 Desember 2017.

Ketua Forum Operator Pendataan Pendidikan Seluruh Indonesia (FOPPSI) Provinsi Banten Rohmatul Fajri menilai, SE tersebut memunculkan interpretasi, data guru dan tenaga kependidikan di atas Januari 2018 seolah tidak diakui.

“Kalo tujuannya tertib administrasi bagus, sependapat lah. Tapi tidak dengan surat edaran yang isinya seperti itu. Padahal kalau mau tertib administrasi cukup gunakan Dapodik sebagai dasar kebijakan,” kata Rohmatul Fajri kepada BantenHits.com, Selasa, 24 September 2019.

“Dari awal saya sering teriak, mengapa Simral (Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan) itu tidak mengacu ke Dapodik? Untuk perhitungan anggaran di Simral mengacu ke jumlah siswa di Dapodik, sementara untuk pembayaran GTK (guru dan tenaga kependidikan) tidak mengacu ke Dapodik. Angka ini yang selalu menimbulkan perdebatan,” sambungnya.

BACA :  Iti Akui Sarana Prasarana Pendidikan di Lebak Belum Memadai

BACA JUGA: Gawat! Status 4.500-an Guru dan Tenaga Kependidikan di Banten Terancam, SE Dindikbud dan Visi Gubernur Tak Sejalan?

Dalam Muswil FOPPSI Banten, Boy Prihatin perwakilan MKKS mengatakan, hadirnya FOPPSI Provinsi Banten telah banyak memberikan bantuan dan support untuk operator sekolah.

Sementara KCD Serang Cilegon Nahrawi berharap supaya pemerintah yang memiliki kebijakan agar lebih memperhatikan operator sekolah, terutama dari sisi kesejahteraan mengingat beban kerja operator sekolah yang semakin hari semakin bertambah.

Ketua FOPPSI Banten Rohmat mengatakan, setelah kegiatan inti musyawarah wilayah selesai, selanjutnya panitia melakukan kegiatan verifikasi dan validasi data siswa calon peserta Ujian Nasional serta evaluasi penerapan aplikasi Peningkatan Manejemen Mutu Pendidikan (PMP).

BACA :  Ada Kwitansi Ini, PT Panca Karya Griyatama Masih Sangkal Kelola Pasar Babakan

“Materi ini dibahas dalam kegiatan Muswil mengingat banyak operator sekolah yang mengalami persoalan tersebut,” terang Rohmat.

Sebelumnya dalam laporan pertanggungjawaban, Rohmat menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pengurus periode 2016-2019 yang telah bersama-sama membangun dan membesarkan FOPPSI di Banten.

“Semoga FOPPSI Banten lebih baik lagi ke depan,” ujarnya.

Editor: Darussalam Jagad Syahdana

Darusssalam Jagad Syahdana mengawali karir jurnalistik pada 2003 di Fajar Banten--sekarang Kabar Banten--koran lokal milik Grup Pikiran Rakyat. Setahun setelahnya bergabung menjadi video jurnalis di Global TV hingga 2013. Kemudian selama 2014-1015 bekerja sebagai produser di Info TV. Darussalam JS, pernah menerbitkan buku jurnalistik, "Korupsi Kebebasan; Kebebasan Terkorupsi".

Terpopuler