Lebak- Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya kembali menjadi sorotan publik. Bagaimana tidak, bupati wanita pertama di Bumi Multatuli ini ngamuk atau marah dalam rapat pembahasan evaluasi kegiatan pembebasan lahan untuk waduk karian.
Berlangsung di Aula Multatuli Setda Lebak, Jumat, 10 Januari 2020. Bupati nyentrik ini naik pitam setelah mengetahui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) tak hadir dalam rapat.
Padahal, rapat yang dihadiri BBWSC-3, BPKP Banten, BPN, kepolisian dan pemerintah desa ini untuk membahas dan mendiskusikan proses pembayaran pembebasan lahan waduk karian bagi desa yang terdampak bencana banjir bandang.
Kekesalan mantan anggota DPR RI ini juga dipicu tidak adanya konfirmasi dari pihak LMAN untuk tidak bisa hadir dalam rapat. Padahal pemberitahuan atau undangan telah dilayangkan pemerintah sejak 3 hari lalu.
Tak sampai disitu, wanita berkacamata itu lekas menghubungi salah satu pejabat di lembaga yang dipimpin Rahayu Puspasari itu.
“Cuma dari lembaga Bapak saja yang tidak hadir di sini. (Masalah) ini sudah Pak Presiden instruksikan langsung, jadi saya rasa hambatannya bukan hanya di kami,” kata Iti kepada pria di ujung telepon.
Seharusnya rapat tersebut menjadi prioritas LMAN mengingat masyarakat yang menjadi korban banjir bandang masuk di dalam kawasan yang akan dibebaskan oleh salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut. Dibandingkan dengan persoalan lain menurut Iti, persoalan yang dihadapi masyarakatnya jauh lebih mendesak.
“Ini persoalan hajat hidup orang banyak. Kalau Bapak memahami, harusnya lembaga Bapak konfirmasi tidak ada yang bisa hadir, jadi kami menyesuaikan,” kata Iti meluapkan kemarahannya.
“Percuma kita rapat disini (Setda Lebak) yang bisa memutuskan kapan membayarnya kan LMAN,”sambungnya.
Sementara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Lahan BBWSC-3 Revita Kartikasari di Kabupaten Lebak total keseluruhan lahan yang belum terbayarkan dalam proyek waduk karian sekitar 1.007 hektar. Namun yang terdampak bencana sekitar 600 hektar.
“Ada di 2 Kecamatan Sajira dan Cimarga yang terdampak. 5 desa di Kecamatan Sajira dan 1 desa di Kecamatan Cimarga kalau dihitung sekitar 600 hektare yang terdampak banjir dan belum dibayar,”katanya.
Editor: Fariz Abdullah
