Jakarta – PKS menolak rencana Pemerintah Indonesia melakukan impor gas untuk menekan harga jual ke kalangan industri.
Pernyataan disampaikan FPKS DPR RI yang berasal dari daerah pemilihan (Dapil) Banten Mulyanto. Menurutnya, impor bukan solusi tepat untuk mengatasi harga jual gas yang dinilai masih tinggi.
Pemerintah, kata Mulyanto, jangan terjebak oleh permainan spekulan impor yang mengiming-imingi harga murah diawal tapi justru akan merusak tata kelola gas dalam negeri.
“Untuk jangka pendek opsi impor mungkin terkesan menarik karena pihak produsen menjanjikan harga lebih murah. Tapi kita tidak bisa jamin harga ini bisa berlaku untuk jangka waktu yang lama,” tegas Mulyanto melalui keterangan tertulis yang disampaikan kepada BantenHits.com, Sabtu, 11 Januari 2020.
Mulyanto menyarankan, daripada mengimpor gas, sebaiknya pemerintah melakukan efisiensi produksi dan transportasi. Sejauh ini tingginya harga gas ke kalangan industri justru disebabkan oleh tingginya harga produksi di hulu dan transportasi.
“Pemerintah jangan hanya mencari manfaat jangka pendek. Kalau impor gas dilakukan bukan tidak mungkin justru akan mengganggu keberadaan kilang-kilang gas yang berproduksi selama ini,” ujar Mulyanto.
Selain efisiensi Mulyanto juga mendesak Pemerintah untuk menambah kuota Domestic Market Obligation (DMO). Hal ini perlu untuk menjamin ketersediaan gas bagi kalangan industri dan masyarakat. Apalagi paradigma kebijakan energi kita kan menjadikan gas bukan sekedar komoditas ekonomi, tetapi gas sebagai sumber daya untuk mendorong pembangunan.
“Kita dukung kebijakan pemerintah untuk meningkatkan DMO gas untuk menurunkan harga jual gas. Tapi kalau impor, kita akan tolak,” tegas Anggota Komisi VII, DPR RI ini.
Mulyanto menjelaskan, saat ini saja defisit neraca berjalan Indonesia sudah besar akibat impor minyak olahan, yang berkontribusi mencapai 30% dari total defisit transaksi berjalan. Angka ini dipastikan akan naik jika ditambah adanya impor gas.
Editor: Darussalam Jagad Syahdana
