Connect with us

OPINI

Bola Panas PAW Caleg Terpilih PDIP

Published

on

Fran Celino Octhanto Bata. (Dok. Pribadi).

BantenHits- Komisi Pemberantasan Korupsi kembali beraksi pada awal tahun 2020 ini dengan menangkap mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Pada 8 Januari 2020, KPK menangkap tangan Wahyu Setiawan di Bandara Soekarno Hatta sekitar jam 13.00 WIB. Penangkapan ini bermula dari adanya informasi permintaan uang dari Wahyu kepada Agustiani Tio Fridelina, anggota Bawaslu, terkait Pergantian Antar Waktu (PAW) caleg DPR RI terpilih dari Fraksi PDIP. PAW tersebut dilakukan karena caleg terpilih dari PDIP, Nazarudin Kiemas meninggal dunia.

Secara regulasi, bila caleg terpilih tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai anggota DPR RI karena sesuatu hal, salah satunya meninggal dunia, maka akan digantikan oleh caleg satu partai dari dapil yang sama dengan suara perolehan terbanyak berikutnya.

Disinilah kemudian terjadi main mata antara Wahyu dengan Harun Masiku, caleg DPR RI PDIP dari dapil yang sama dengan Nazarudin Kiemas. Harun bermaksud masuk menjadi pengganti Nazarudin meski seharusnya tidak bisa karena perolehan suaranya terendah. Untuk melancarkan usaha tersebut, Wahyu meminta uang operasional kepada Harun sebesar Rp. 900 juta. Dari kasus suap ini kemudian KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka yaitu Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina, Harun Masiku, dan Saeful.

Yang menarik adalah nama salah satu tersangka, Saeful, yang pada awal KPK memberikan keterangan pers menyebutkan Saeful sebagai pihak swasta yang memberikan suap kepada KPU.

Belakangan PDIP melalui Ketua DPP Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Saiful Hidayat, mengakui Saeful sebagai staf Sekertaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. KPK sendiri hingga saat ini belum menunjukkan secara jelas apakah ada keterkaitan Sekjen PDIP atau tidak dalam kasus suap ini.

BACA :  Menengok Rumah Bersejarah yang Dibangun Sebelum Indonesia Merdeka di Pamegar Sari Pandeglang

Namun menarik untuk mencermati upaya penegakan hukum anti korupsi yang terkait dengan partai berlambang banteng moncong putih ini. Pada 2015 silam, KPK pernah mencokok Adriansyah yang saat itu menjabat legislator PDIP terkait kasus suap Izin Usaha Pertambangan.

Ardiansyah ditangkap saat PDIP menggelar Kongres ke IV di Sanur, Bali. Setelah itu pada tahun 2019, KPK kembali menangkap anggota DPR RI fraksi PDIP, I Nyoman Dhamantra, terkait kasus suap impor bawang putih.

Penangkapan tersebut dilakukan saat PDIP menggelar Kongres ke V di Bali. Lalu pada tahun ini saat PDIP menggelar Rakernas dan perayaan HUT ke 47, KPK kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan yang juga menyeret kader PDIP, Harun Masiku, yang hingga saat ini masih buron.

Tiga kali KPK melakukan penegakan hukum yang berbarengan dengan agenda besar PDIP. Hal ini juga yang dipertanyakan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di sela-sela Rakernas PDIP di Jakarta pada 12 Januari 2020. Meski begitu, Hasto menyatakan kesanggupannya apabila dipanggil KPK untuk dimintai keterangan dalam perkara ini.

Di berbagai agenda besar kepartaian, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri selalu memberikan instruksi untuk tidak mentolelir korupsi sedikit pun dan akan menindak tegas kader yang terlibat dalam kasus korupsi. Meski telah berulang kali diungkapkan, namun kasus korupsi masih tetap menyeret kader dari partai pemenang dalam pemilu 2019 ini.

BACA :  Politik Dinasti¬† yang Akan Merusak Negara Indonesia

Etika dan Moral Politik

Salah satu benteng diri terhadap perilaku negatif politisi yang kerap terlibat dalam kasus korupsi adalah perlunya memahami etika dan moral politik. Etika sendiri dalam pandangan filsafat dipahami sebagai konsep nilai baik dan buruk.

Secara keilmuan, nilai baik dan buruk tersebut akan selalu menjadi sebuah kajian yang dapat didiskusikan secara terus menerus. Etika politik sendiri dipahami sebagai praktek nilai moral dalam setiap tindakan politik. Tindakan politik tersebut terdiri dari proses politik dan regulasi politik yang ditetapkan. Moral sendiri dipahami sebagai praktik etika yang menjadi hukum perilaku.

Pada dasarnya semua orang meyakini dan menyetujui nilai-nilai kebaikan dan keburukan. Namun sebagai sebuah nilai yang mengatur perilaku kehidupan sehari-hari, tidak semua orang menjalankan pemahaman kebaikan dan keburukan tersebut, salah satunya para politisi.

Semua politisi pastilah mengetahui dan menyetujui korupsi sebagai sebuah perbuatan yang buruk dan tidak boleh dilakukan. Namun mengapa hingga saat ini, berbagai kasus korupsi masih menjerat para politisi di Indonesia? Apakah pendidikan etika dan moral masih kurang diberikan di Indonesia?

Sebenarnya pendidikan moral di Indonesia telah dilakukan sejak tahun 1959. Dari tahun ke tahun, pendidikan moral tersebut berubah dan berganti nama, hingga saat ini menjadi disebut sebagai pendidikan karakter.

Nilai Kebudiluhuran dalam Politik

Penerapan etika dan moral dalam kehidupan politik berbangsa dan bernegera merupakan sebuah keniscayaan. Namun sebagai sebuah keniscayaan bukan berarti etika dan moral politik tidak dapat diterapkan. Tingkat penerapan etika dan moral dalam kehidupan berpolitik sebuah negara dapat dinilai dari transparansi para aparatur negaranya dan semua pihak yang terlibat didalamnya termasuk partai politik.

BACA :  Mahar Politik, Muasal Segala Sial

Salah satu cara praktis untuk dapat menerapkan etika dan moral politik adalah dengan menerapkan nilai kebudiluhuran dalam kehidupan berpolitik. Nilai kebudiluhuran sendiri terdiri dari cinta kasih, suka menolong, jujur, bertanggung jawab, rendah hati, toleransi, kerjasama, sabar menyukuri, dan sopan santun.

Bila boleh berandai-andai menerapkan nilai kebudilihuran pada Pergantian Antar Waktu caleg PDIP terpilih, maka kasus suap KPU tidak akan terjadi. Seandainya saja Wahyu Setiawan mau bertanggung jawab menjalankan tugasnya sebagai Komisioner KPU yang independen dan taat aturan maka tidak akan muncul permintaan dana operasional untuk proses Pergantian Antar Waktu. Seandainya saja Agustiani Tio Fridelina mau bertanggung jawab menjalankan tugasnya makan permintaan dana operasional akan ditolak dengan tegas. Seandainya saja caleg Harun Masiku mau sabar menyukuri posisinya yang memperoleh suara terendah dan tidak memaksakan diri untuk menjadi pengganti almarhum Nazarudin Kiemas maka tidak ada kasus suap KPU. Seandainya saja Saeful mau menjadi politisi yang jujur maka tidak akan menyerahkan dana suap kepada KPU. Kenyataannya semua perandaian-perandaian tersebut tidak terjadi serta kasus suap KPU tetap bergulir di KPK. Bila boleh untuk terakhir kali berandai-andai, Harun Masiku yang telah ditetapkan sebagai tersangka masih memiliki sedikit nilai kejujuran dan tanggung jawab maka tentu akan bekerja sama dengan KPK untuk menyelesaikan proses hukum kasus suap KPU dengan menyerahkan diri secepatnya.

Penulis Fran Celino Octhanto Bata (Magister Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur)

Terpopuler