Pandeglang – Pemerintah berencana menghapus subsidi gas elpiji 3 kilogram. Rencana ini masih digodok kementerian atau lembaga terkait di kabinet Presiden Joko Widodo – Ma’ruf Amin.
Jika jadi subsidi akhirnya resmi dicabut, make harga si melon ditaksir mencapai Rp 35-40 ribu. Padahal saat ini harganya hanya kisaran Rp Rp 18-20 ribu.
BACA JUGA: Legislator dari Dapil Banten Ini Tegas Tolak Rencana Pemerintah Indonesia Impor Gas
Terkait rencana penghapusan subsidi gas elpiji ini, pedagang kecil dan masyarakat miskin di Kabupaten Pandeglang mengaku waswas.
Dadan, salah seorang pedagang nasi goreng di Kecamatan Panimbang mengaku keberatan dengan wacana itu. Menurutnya, jika subsidi si melon dicabut akan sangat membebani pedagang seperti dirinya.
“Jelas kami terbebani. 1 tabung gas elpiji 3 kilogram paling kepakai 2 hari. Dalam seminggu 2-3 tabung gas, dikalikan harga gas Rp35-40 ribu. Belum lagi harga bahan pokok yang tidak stabil, terus kami harus menjual nasi goreng berapa 1 piringnya? Pembeli juga pasti terbenani lah,” kata Dadan kepada BantenHits.com, Selasa, 21 Januari 2020.
Dadan menilai, skema penyaluran gas elpiji dengan cara tertutup atau langsung ditujukan kepada masyarakat miskin, hanya cocok untuk kebutuhan rumah tangga. Sementara untuk pedagang kecil, akan sangat memberatkan.
“Ini tidak masuk akal, kami harap pemerintah batal mencabut subsidi gas elpiji 3 kilogram,” tandasya.
Berbeda, kalangan warga miskin di Kabupaten Pandeglang mengaku tak ambil pusing dengan rencana dicabutnya subsidi gas 3 kilogram.
Mereka akan menjual tabung gas yang mereka miliki dan bersiap kembali menyalakan tungku kayu bakar untuk kebutuhan memasak.
“Kami mah enggak mau pusing. Di sini mah banyak kayu bakar. Ya pakai kayu bakar lagi, tinggal beli tungku saja. Tabung gasnya juga mau saya jual kalau gas elpiji jadi naik mah,” ujar Yuyum warga Kecamatan Cigeulis.
Tanto Tolak Subsidi Dicabut
Terpisah Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban menolak wacana subsidi Si Melon dicabut, karena sangat merugikan masyarakat kecil.
Dia menilai, saat ini banyak masyarakat menengah ke atas di Pandeglang yang menggunakan gas elpiji 3 kilogram.
“Kami harap ditunda, karena ini sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat kecil. Walaupun sekarang banyak kerugian, saya rasa kerugian itu karena dimanfaatkan oleh orang menengah ke atas, yang notabenenya tidak diperuntukan untuk itu,” katanya.
Oleh karena itu, pemerintah pusat harus bisa memperbaiki pendistribusian dan pengawasan gas elpiji 3 kilogram, sehingga masyarakat yang notabenenya mampu tidak bisa memanfaatkan fasilitas bagi warga miskin.
“Oleh karena itu perlu ada perbaikan manajemen saja dalam retribusi, tidak dipangkas subsidinya sehingga tepat sasaran bagi masyarakat miskin,” jelasnya.
Tanto juga khawtair, jika subsidi gas elpiji 3 kilogram dicabut, akan menyebabkan inflasi. Apalagi, saat ini Pemkab Pandeglang sedang kembali memulihkan ekonomi yang hancur akibat tsunami Selat Sunda tahun lalu.
“Kami khawatir, manfaat bagi masyarakat kecil hilang, kedua inflasi, ini yang paling parah. Apalagi kita sedang memulihkan ekokomi Pandeglang yang drop (akibat tsunami),” tandasnya.
Editor: Darussalam Jagad Syahdana
