Connect with us

METROPOLITAN

DPR RI dan Pemerintah Pusat Sepakat Hapus Honorer, Wahidin Halim: Saya yang Gaji!

Published

on

Gubernur Banten Wahidin Halim sebut PHK PT Krakatau Steel pasti akan menambah angka pengangguran di Provinsi Banten. (BantenHits.com/ Mahyadi)

Serang- Gubernur Banten Wahidin Halim memilih untuk bersikukuh mempertahakan 6.326 tenaga honorer yang selama ini bekerja di Pemerintah Provinsi Banten. Padahal, belakangan ini Indonesia tengah dihebohkan oleh kabar penghapusan tenaga honorer yang disepakati Pemerintah Pusat dan DPR RI.

Bahkan mantan Wali Kota Tangerang itu berencana ingin mengangkat tenaga honorer di wilayahnya menjadi pegawai tetap dengan mempertimbangkan lama kerja dan kemampuan anggaran yang cukup memadai untuk menggaji para honorer. 

“Mereka udah kerja lama, terus kita pecat gitu? Ya nggak lah. Masa mereka sudah lama kerja di kita, banyak bantu, terus mau kita bunuh? Kan punya anak istri. Kita punya duit untuk gaji ya kita gaji. Kalau perlu kita usulkan PNS, SK nya Kementerian PAN, gajinya saya yang gaji. Masih sanggup kok,”tegas Gubernur kepada wartawan pada Kamis, 23 Januari 2020.

BACA :  Bupati Pandeglang akan Surati DPRD Soal Mobdin Jadi Temuan BPK

Wahidin mengaku tidak akan tinggal diam dan akan membela kepentingan para pegawainya. Terlebih, melihat postur APBD Provinsi Banten yang dialokasikan untuk belanja pegawai masih sangat ideal untuk bisa menggaji para tenaga honorer tersebut. Bahkan ketika semisal diangkat menjadi PNS, APBD Banten masih tetap lebih ideal dibandingkan daerah-daerah lainnya dengan tetap melakukan program-program pembangunan untuk masyarakat. 

“Tapi harus dikatakan APBD kita cuma 18 persen yang dialokasikan untuk belanja pegawai. Jauh lebih rendah dibandingkan daerah-daerah lainnya. Keren kan? dimana-mana 40-50 persen. Struktur APBD kita itu tinggi untuk pembangunannya. Jadi kalau nanti 6.000 honorer itu harus kita gaji (sebagai PNS), kita masih sanggup paling 20-25 persen jadinya. Masih sangat bagus struktur APBD kita. Coba kalau daerah-daerah lain, banyak yang habis untuk pegawai. Ini artinya, intensitas pembangunan keren di Banten, berarti dana itu buat rakyat semua,”paparnya.

BACA :  Bertahan Dua Jam saat Ditemukan Terjepit Mobil, Korban Tsunami di Anyer Meninggal karena Tak Ada Pertolongan Medis

Baca Juga: Tak Hanya ‘Keukeuh’ Pertahankan Honorer, Bupati Irna Ingin Kuota Penerimaan CPNS Ditambah

Meskipun kebijakan tersebut masih dalam pembahasan dan belum ada keputusan, namun Gubernur akan menyampaikan pertimbangan-pertimbangan kepada para tenaga honorer tersebut harus ia pertahankan. Terlepas dari rencana pemberlakukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Pemprov Banten telah menghitung dan mengkajinya dan tentu melihat permasalahan-permasalahan yang mereka alami. 

“Jadi masih dibutuhkan, disamping kebutuhan juga karena alasan kemanusiaan,”ujarnya 

Untuk diektahui di Pemprov Banten sendiri terdapat sekitar 15 ribu pegawai honorer, sebanyak 6.326 orang bekerja dilingkungan Pemprov dan sisanya bekerja sebagai Guru di SMK dan SMA. 

Editor: Fariz Abdullah

BACA :  Siloam Buka Klinik Gagal Jantung Pertama di Indonesia 



Photos

  • Videos


  • Video Redaksi
    Video Redaksi
    Video Redaksi
    Video Redaksi
    1 of 3
    Video Redaksi
    2 of 3
    Video Redaksi
    3 of 3
  • Terpopuler