Pandeglang – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pandeglang meminta desa yang menerima program sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL di Kabupaten Pandeglang tidak melakukan pungutan melebihi Rp150 ribu.
Kepala BPN Pandeglang, Agus Sutrisno mengatakan sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Mentri, desa hanya boleh memungut biaya sebsar Rp150 ribu untuk biaya patok, materai, dan oprasional aparat desa yang melakukan pengukuran bidang tanah.
“Biaya itu sudah ada ketentuannya dari SKB Tiga Mentri. Di SKB itu ditentukan, bahwa desa bisa memungut biaya hanya sebesar Rp150 ribu,” kata Agus di kantornya, Kamis, 6 Februari 2020.
Agus meminta kepada masyarakat, jika ada Desa yang melakukan pungutan lebih dari Rp150 ribu melaporkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH), karena BPN tidak bisa melakukan penindakan.
“Kalau melakukan penyimpangan, BPN tidak bisa menindak, apalagi kalau sampai pidana, APH yang akan menindak,” ujarnya.
Agus mengaku sudah sering melakukan sosilaisasi kepada aparat desa dan masyarakat, bahwa biaya untuk sertifikat PTSL sampai dengan keluar hanya Rp150 ribu, karena adminitrasi di kantor pertanahan sudah di biayai oleh APBN.
“Kita sudah sampaikan, untuk kegiatan ini dari BPN tidak ada biaya. Biaya administrasi, yang berkaitan dengan kantor pertanahan sudah di anggarakan dari APBN,” tandasnya.
Terpisah, anggota Fraksi Golkar DPRD Pandeglang, Habibi Arafat mendorong agar semua pihak termasuk APH dapat melakukan pengawasan ketat terhadap pengurusan sertifikat PTSL. Karena dia khawatir terjadi penyimpangan di lapangan.
“Kami harap tidak ada Pungutan yang melebihi SKB, oleh karena itu harus di awasi oleh semua pihak, termasuk APH,” katanya.
Untuk diketahui BPN Pandeglang, menargetkan pembuatan sertifikat PTSL mencapai 58 ribu, tersebar di 68 Desa yang ada di 10 Kecamatan.
Editor: Fariz Abdullah
