Connect with us

Berita Utama

Karir Delapan Polisi di Cilegon, Lebak, Serang dan Pandeglang Berakhir Gara-gara Lakukan Ini

Published

on

Upacara pemecatan atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) anggota Polri di Banten. (Dok. Bagian Humas Polda Banten)

Serang – Delapan anggota Kepolisian Republik Indonesia atau Polri di jajaran Polda Banten dipecat tidak hormat. Upacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap delapan anggota tersebut dilakukan di lapangan Mapolda Banten, Senin, 10 Februari 2020 pukul 07.00 WIB.

Delapan oknum anggota Polri yang dipecat, yakni Brigadir KKF, anggota Polres Cilegon; Bripda BA dan Bharatu JH, anggota Satbrimobda Banten; Brigadir MYH dan Bripda MIA, anggota Polres Lebak; Brigadir SF, anggota Polres Pandeglang; Brigadir SP, anggota Polres Serang Kota, dan Briptu RMP, anggota Polres Serang.

Pemecatan delapan anggota Polri ini berdasarkan Keputusan Kapolda Banten Nomor : KEP/ 536 / II / 2020 tanggal 7 Februari 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri.

BACA :  JB Dinyatakan MK Gunakan Mesin Kekuasaan di Pemilukada Lebak

Upacara PTDH tersebut dipimpin language Kapolda Banten Irjen Pol. Agung Sabar Santoso. Namun, delapan anggota Polri yang dipecat tidak ada satu pun yang menghadiri prosesi pemecatan, sehingga upacara PTDH dilakukan secara in-absentia.

Mangkir Tugas

Dalam keterangan tertulis yang diterima BantenHits.com disebutkan, anggota yang diberhentikan tersebut melanggar PPRI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan atau Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Disebutkan, Pasal 14 ayat 1 huruf (a) aturan tersebut yakni meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 hari kerja secara berturut-turut.

Sementara pada Pasal 21 ayat 3 huruf (e) ditegaskan, sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikarenakan pelanggar KKEP meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut.

BACA :  Berkas Enam Balon Bupati Serang Diserahkan ke DPD PDI Perjuangan

Dalam amanatnya Kapolda menyampaikan bahwa proses PTDH tersebut sudah melalui proses yang panjang yaitu dengan pelaksanaan Sidang Disiplin dengan Komisi Kode Etik Polri.

Menurut Kapolda, peristiwa ini benar-benar sangat memprihatinkan institusi Polri. Hal ini tidak perlu terjadi seandainya yang bersangkutan menyadari dan memahami hakikat insan Bhayangkara, yaitu insan warga negara tauladan yang berdarma bhakti kepada negara dan masyarakat untuk menjamin ketentraman masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas.

Upacara PTDH diharapkan jadi peringatan eluruh personel Polda Banten agar selalu mawas diri serta berharap agar anggotanya tidak meniru perbuatan anggota yang dipecat yang dapat merugikan diri sendiri dan keluarga.

BACA :  Warga Blokir Jalan Diserobot Pengembang

”Peristiwa ini merupakan koreksi untuk seluruh personel Polda Banten agar lebih mawas diri dan berhati-hati agar tidak terjerumus dalam tindakan tindakan yang bisa merugikan Institusi Polri dan keluarga,” tegas Agung.

Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Edy Sumardi menambahkan, delapan personel Polda Banten dilakukan PTDH karena yang bersangkutan terlibat pelanggaran disersi yang meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya selama 30 hari secara berturut-turut.

“Diharapkan dalam Upacara PTDH ini dapat dijadikan pelajaran bagi seluruh anggota Polri, serta seluruh anggota Polri agar dapat menghindari segala bentuk pelanggaran, dan dapat meningkatkan kedisiplinan, sikap, penampilan, semangat dan dedikasi sebagai pelindung, pengayom, dan pembimbing masyarakat dengan tetap berpedoman pada ajaran agama dan nilai-nilai Tribrata serta menjadi insan Polri yang profesional dan modern,” tutup Edy.

Editor: Darussalam Jagad Syahdana



Terpopuler