Connect with us

METROPOLITAN

Pimpinan F-PKS DPR RI Asal Banten Soroti Minimnya Kontribusi BUMN terhadap PNBP

Published

on

Anggota Komisi VII DPR-RI dari Fraksi Partai Keadilan (FPKS) dari dapil Banten, Mulyanto saat rapat di Gedung DPR RI. (Foto: Dok. Tim Media Mulyanto)

Jakarta – Kontribusi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pertambangan terhadap pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sektor tambang, dinilai masih sangat kecil dibandingkan dengan kontribusi badan usaha swasta. Untuk itu pemerintah perlu mendorong kinerja BUMN sektor pertambangan ini, agar kontribusinya semakin meningkat di masa-masa yang akan datang.

Kebijakan penguatan BUMN pertambangan di atas, penting untuk dicantumkan secara jelas dalam Rancangan Undang-Undang Minerba yang saat ini baru mulai akan dibahas di DPR RI.

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi VII dan juga Baleg DPR RI, dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Mulyanto saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, di Gedung Nusantara 1, Senayan, Rabu, 12 Februari 2020.

BACA :  Temui Menteri PUPR, Arief Minta Tambahan Rusun dan Penataan Aset

“Karenanya, pemerintah perlu membina dan mendorong peran dan kinerja BUMN Pertambangan tersebut agar memiliki kinerja yang baik. Jangan malah termarjinalisasi seperti sekarang ini,” tegas Mulyanto saat RDP seperti dilansir dalam keterangan tertulis yang diterima BantenHits.com.

Mulyanto menilai rendahnya kontribusi perusahaan pertambangan negara itu disebabkan oleh rendahnya kinerja investasi yang dialokasikan.

Dalam RDP itu Dirjen Minerba Kementerian ESDM melaporkan bahwa anggaran investasi BUMN sektor minerba hanya sebesar USD 194 juta atau sekitar 2% dari total anggaran investasi minerba nasional. Realisasi dari alokasi anggaran itu pun terbilang rendah yaitu hanya 23% dari target.

“Angka-angkanya masih sangat kecil. Saya melihat Pemerintah harus lebih intensif memberi perhatian pada BUMN pertambangan ini jika kelak ingin diandalkan sebagai operator pengelolaan minerba nasional.

BACA :  Mengaku Polwan, Wanita Asal Lebak Bawa Kabur Sepeda Motor

Pemerintah harus membuat kebijakan yang memungkinkan perusahaan pertambangan milik negara ini berkembang. Jika tidak maka kondisinya akan begini saja. Terus termarjinalkan,” tegas Mulyanto.

Editor: Darussalam Jagad Syahdana

Darusssalam Jagad Syahdana mengawali karir jurnalistik pada 2003 di Fajar Banten--sekarang Kabar Banten--koran lokal milik Grup Pikiran Rakyat. Setahun setelahnya bergabung menjadi video jurnalis di Global TV hingga 2013. Kemudian selama 2014-1015 bekerja sebagai produser di Info TV. Darussalam JS, pernah menerbitkan buku jurnalistik, "Korupsi Kebebasan; Kebebasan Terkorupsi".

Terpopuler