Connect with us

Berita Utama

Nah Loh! DPMPTSP Ungkap Ratusan Waralaba Tak Berizin di Kota Cilegon Didominasi Indomaret

Published

on

Suasana hearing Komisi I DPRD Cilegon dengan kepala OPD dan camat di Lingkungan Pemkot Cilegon. (BantenHits.com/ Iyus Lesmana)

Cilegon – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cilegon mengungkap, sebanyak 116 waralaba yang berada di Kota Cilegon tidak berizin dan itu didominasi Indomaret.

Data ratusan Waralaba tak berijin itu terungkap saat hearing antara Pemkot Cilegon dengan Komisi I DPRD Kota Cilegon, Selasa, 3 Maret 2020.

Informasi yang dihimpun BantenHits.com, hearing yang dilakukan di ruang rapat kantor DPRD Cilegon itu dihadiri Asda II Tb Dikrie Maulawardana, Kepala DPMPTSP Wilastri Rahayu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Abadiah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Ridwan, dan sejumlah jajaran pejabat lain.

BACA :  Dr. Zaenal Muttaqien Dilantik Jadi KUDD PMI Kabupaten Tangerang

Saat memberikan pemaparan di depan anggota dewan Kepala DPMPTSP Kota Cilegon Wilastri Rahayu membeberkan saat ini waralaba yang tercatat berdiri di Kota Cilegon terdapat lima waralaba seperti Indomaret 92 waralaba, Alfamart 52 waralaba, Alfamidi 11 waralaba, Dan-Dan dua waralaba, dan Boemi Mart satu waralaba.

“Jumlah total 158 minimarket, yang tidak berizin 116. Mayoritas Indomaret, dari total 92 Indomaret, 81 di antaranya tidak berizin. Sementara Alfamart, dari total 52, sebanyak 23 tidak berizin Dan-Dan dan Boemimart seluruhnya belum memiliki izin,” ujar Wilastri.

Selain Kepala DPMPTSP memberikan pemaparan, Kepala Disperindag Kota Cilegon Abadiah juga melakukan hal yang sama. Bahkan, saat itu ia pun menegaskan bahwa pihaknya sudah melakukan peneguran kepada seluruh pengelola minimarket yang tidak berizin.

BACA :  20 Ribu Warga Meriahkan Pawai Ta'aruf MTQ ke-49 Kabupaten Tangerang

Pemerintah sudah menegur manajemen sebanyak dua kali. Menurutnya, jika teguran ketiga masih belum mengurus perizinan maka pemerintah akan melakukan penutupan paksa.

“Kita sudah menegur sebanyak dua kali, dan teguran ketiga masih maka pemerintah akan melakukan penutupan paksa. Tanggal 26 (Maret) kalau masih belum mengurus izin akan kita eksekusi bersama Dinas Satpol PP, tadi di rapat sudah disepakati hal itu,” tandasnya.

Sementara di tempat yang sama Ketua Komisi I DPRD Kota Cilegon Hasbudin menegaskan bahwa selain banyak waralaba tidak memiliki izin, jumlahnya pun melebihi quota sehingga dapat melanggar Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pembatasan Toko Modern dan Kewajiban Kemitraan Toko Modern dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah.

BACA :  Lagi, Buruh Unras di Kantor Walikota Cilegon Desak PT Aditya Wahana Nusa Ditindak Tegas

Hasbudin menjelaskan, berdasarkan Perwal Tahun 2016 tersebut jumlah minimarket di Kota Cilegon dibatasi maksimal 146 toko, sedangkan saat ini yang ada sebanyak 158 toko.

“Perwalnya 146 toko dan sekarang ada 158 toko artinya jumlah minimarket over kuota, tidak mengindahkan Perwal yang ada,” tegasnya.

Editor: Darussalam Jagad Syahdana

 



Terpopuler