Connect with us

Berita Terbaru

Gara-gara Dua Kebijakan soal Wabah Corona, Koordinasi Gubernur Banten Dinilai Buruk dan Hanya Cari Panggung

Published

on

Gubernur Banten Wahidin Halim saat memberikan pernyataan soal warga Banten terjangkit Corona. (BantenHits.com/ Mahyadi)

Serang – Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan kejadian luar biasa atau KLB wabah virus Corona (Covid-19), Sabtu, 14 Maret 2020. Kebijakan itu disusul dengan menetapkan libur dua pekan untuk SMA/SMK di seluruh Banten terhitung 16-30 Maret 2020.

Kebijakan Pemprov Banten yang mengumumkan libur untuk SMA/SMK, diapresiasi sejumlah pihak. Namun, menurut aktivis dari perkumpulan pemerhati kebijakan publik Indonesia, Ojat Sudrajat, semestinya Pemprov Banten berkoordinasi dengan pemkab/pemkot di Banten.

“Akan lebih baik jika ada juga koordinasi dengan bupati/wali kota. Karena bidang pendidikan itu juga meliputi SD dan SMP. Memang benar kewenangan SD dan SMP itu ada di tingkat kabupaten/ kota. Akan tetapi sama seperti ketika mengumumkan adanya penderita yang positif virus Corona maka kebijakannya pun harus buat seluruh masyarakat Banten,” kata Ojat.

BACA :  Heboh! Mayat Pria Membusuk Ditemukan di Pulau Tunda

Apa yang disampaikan Ojat bukan tanpa alasan. Sesaat setelah Pemprov Banten menetapkan status KLB Wabah Corona dan meliburkan SMA/SMK, orangtua siswa TK, SD, dan SMP mengaku kebingungan. Sejumlah WhatsApp grup terpantau diramaikan diskusi soal ini.

Kebijakan meliburkan PAUD, TK, SD, dan SMP baru dikeluarkan, Minggu siang, 15 Maret 2020. Pemkot dan pemkab di Banten ramai-ramai menetapkan libur sekolah selama dua pekan. Kecuali Pemkot Cilegon yang masih menunggu arahan khusus.

“Itulah perlunya koordinasi baik dengan pemerintah daerah tingkat II maupun pemerintah pusat,” jelas Ojat.

Sebelumnya, kebijakan Gubernur Banten Wahidin Halim mengumumkan empat warganya positif Corona, menuai kontroversi. WH pun mengakui jika langkah menyalahi prosedur protokoler. Namun, WH memastikan itu semata-mata untuk keterbukaan informasi publik.

BACA :  Parkir Ilegal di Kawasan Kesultanan Banten Dikeluhkan Warga, Muncul Karcis Mahal Berlabel Dishub Kota Serang

WH juga mengklaim, data yang dimiliki dirinya terkait empat warga Banten positif Corona, bersumber dari sumber resmi.

Serangkaian kebijakan WH soal Corona yang memicu reaksi negatif itu, dinilai Ojat diduga hanya mencari panggung.

“Poinnya, diduga cari panggung. Kemarin dulu melanggar protokoler dan itu diakui ketika mengumumkan warga Banten yang terinfeksi covid 19 dan sekarang pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota juga diduga tidak ada atau diajak untuk koordinasi masalah kebijakan pendidikan dalam meliburkan para siswa. Begitu juga dengan para santri. Kami cuma berharap dalam masalah ini janganlah ada yang cari panggung,” tegas Ojat.

Editor: Darussalam Jagad Syahdana



Darusssalam Jagad Syahdana mengawali karir jurnalistik pada 2003 di Fajar Banten--sekarang Kabar Banten--koran lokal milik Grup Pikiran Rakyat. Setahun setelahnya bergabung menjadi video jurnalis di Global TV hingga 2013. Kemudian selama 2014-2015 bekerja sebagai produser di Info TV (Topaz TV). Darussalam JS, pernah menerbitkan buku jurnalistik, "Korupsi Kebebasan; Kebebasan Terkorupsi".

Terpopuler