Connect with us

Berita Utama

Banten Tak Masuk List Penerima Bantuan Penanggulan Covid-19, PKS Minta Realokasi APBN 2020 Direvisi

Published

on

Anggota Komisi VII DPR-RI dari Fraksi Partai Keadilan (FPKS) dari dapil Banten, Mulyanto saat rapat di Gedung DPR RI. (Foto: Dok. Tim Media Mulyanto)

Tangerang – Pemerintah diminta untuk merevisi realokasi APBN 2020 untuk penanggulangan virus Corona atau Covid-19.

Dalam realokasi APBN 2020 sebelumnya, pemerintah belum memasukan Provinsi Banten, khususnya wilayah Tangerang Raya, yang meliputi Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang sebagai penerima bantuan penanggulangan Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua FPKS DPR RI, Mulyanto di Tangerang di sela acara PKS Berkhidmat di Kabupaten Tangerang, Jumat, 27 Maret 2020.

Menurut Mulyanto, sudah seharusnya Tangerang Raya masuk ke dalam penerima realokasi APBN 2020 untuk penanggulangan Corona, karena Tangerang Raya telah ditetapkan sebagai daerah dengan status transmisi lokal bagi penyebaran virus corona, sehingga perlu mendapat prioritas bantuan penanganan Covid 19.

BACA :  Doktor Nuklir Lulusan Jepang Ini Ingatkan RUU Minerba Jangan Sampai Utamakan Kepentingan Asing, Ada Apa?

“Suatu wilayah akan berstatus transmisi lokal, apabila terjadi penyebaran virus dari orang ke orang dalam lokalitas yang sama dan bukan tertular saat berada di daerah lain,” kata Mulyanto melalui keterangan tertulis kepada BantenHits.com.

“Penduduk daerah (berstatus) transmisi lokal sangat berpotensi menjadi orang dalam pengawasan (ODP). Sehingga penanganan persebaran virus akan menjadi lebih sulit,” sambungnya.

Mulyanto menerangkan, berdasarkan situs covid19.kemenkes.go.id, hingga 26 Maret 2020, pemerintah menyebut Tangerang Selatan sebagai daerah berstatus transmisi lokal bagi penyebaran Virus Corona, menyusul Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang yang sudah ditetapkan terlebih dahulu.

“Sesuai dengan penetapan itu maka selayaknya Tangerang Raya mendapat prioritas bantuan penanggulanan VCovid-19,” jelasnya.

BACA :  Setelah Tiba-tiba Pindahkan Uang Kasda di Bank Banten ke BJB, Gubernur Banten Ajukan Utang Rp 800 M

Dalam Instruksi Presiden tentang Realokasi APBN 2020 untuk penanggulangan Covid-19, lanjutnya, Provinsi Banten, khususnya Tangerang Raya, tidak termasuk sebagai wilayah yang mendapat bantuan APD (alat pelindung diri) bagi tenaga medis.

Sementara DKI Jakarta mendapat bantuan APD sebanyak 40.000, Jawa Barat 15.000, Jawa Tengah 10.000, Yogyakarta 1.000, Bali 4.000.

Untuk itu, wakil rakyat dari Dapil Tangerang Raya ini minta relokasi APBN 2020 itu direvisi dengan memasukan Banten sebagai salah satu penerima bantuan.

“Banten, dalam hal ini Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang adalah daerah yang berbatasan dengan DKI Jakarta yang merupakan episentrum persebaran virus corona. Jadi perlu mendapat perhatian yang khusus juga,” jelas Mulyanto.

BACA :  Blender Sabu 330,2 Gram yang Disita di Apartemen Green Lake; BNN Provinsi Banten Selamatkan 1.320 Anak Bangsa

Mulyanto juga mengusulkan agar pemerintah segera mengkarantina wilayah dengan status transmisi lokal. Hal ini merupakan amanah UU No. 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

“Tindakan mengkarantina suatu wilayah merupakan bukti nyata keseriusan pemerintah menanggulangi persebaran wabah Covid-19 ini. Tempat keramaian bukan sekedar dibatasi atau dihimbau untuk tidak beroperasi tetapi harus ditutup untuk sementara waktu,” ungkapnya.

Pada sisi lain, kata Mulyanto, pemerintah perlu menghitung dengan cermat efek ekonomi dari tindakan karantina wilayah ini, terutama bagi pekerja titak tetap dan UMKM serta merancang dukungan afirmatifnya.

Dalam kegiatan PKS Berkhidmat, Mulyanto menyerahkan bantuan dalam bentuk pembagian 15 unit sprayer, 1.500 botol hand sanitizer, 10 paket disinfektan, dan 2 unit ozon water untuk pembuatan disinfektan di Kantor Dewan Pengurus Daerah PKS Kabupaten Tangerang.

Editor: Darussalam Jagad Syahdana



Darusssalam Jagad Syahdana mengawali karir jurnalistik pada 2003 di Fajar Banten--sekarang Kabar Banten--koran lokal milik Grup Pikiran Rakyat. Setahun setelahnya bergabung menjadi video jurnalis di Global TV hingga 2013. Kemudian selama 2014-1015 bekerja sebagai produser di Info TV. Darussalam JS, pernah menerbitkan buku jurnalistik, "Korupsi Kebebasan; Kebebasan Terkorupsi".

Terpopuler

Please disable your adblock for read our content.
Refresh