Connect with us

Berita Utama

Pemberlakuan PSBB di Tangerang Dihantui Buruknya Koordinasi Pemprov Banten dengan Kota/Kabupaten

Published

on

Petugas Polresta Tangerang menggelar razia wajib masker jelang diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB di Tangerang. (BantenHits.com/ Hendra Wibisana)

Tangerang – Status Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB resmi ditetapkan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto untuk tiga wilayah di Provinsi Banten yang menjadi zona merah penyebaran virus Corona (Covid-19), yakni Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangsel.

Keputusan tersebut telah ditetapkan tanggal 12 April 2020 melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/249/2020.

Bersamaan dengan ditetapkan PSBB di Tangerang, tiba-tiba Wali Kota Serang Syafrudin blak-blakan mengungkap buruknya koordinasi penanganan Covid-19 di Banten.

Menurut Syafrudin, bupati dan wali kota di Banten bahkan tidak pernah diajak komunikasi perihal program maupun anggaran khusus Covid-19.

Hal tersebut diungkap Syafrudin saat menerima kunjungan kerja Sekretaris Komisi V DPRD Banten Fitron Nur Ikhsan, Minggu, 12 April 2020.

BACA :  Irna Pastikan Bantuan Banjir BNPB Tepat Sasaran

“Kalau koordinasinya baik, kan Pemprov (Banten) paham apa kekurangan yang dibutuhkan Kota Serang. Tinggal mereka bantu kami, sesuai kewenangan,” ungkap Wali Kota Serang Syafrudin.

Syafrudin mengaku, bersama pemerintah kabupaten/kota yang lain, baru sekali diundang Wahidin Halim untuk membahas soal Corona, yakni ketika awal-awal kasus Covid-19 muncul.

Belakangan, tanpa ada koordinasi dengan jajarannya, Syafrudin mendapatkan informasi Pemprov Banten akan membeli lahan untuk pemakaman korban Covid-19 di wilayahnya, yakni Kelurahan Sayar, Kecamatan Taktakan, Kota Serang.

Tak hanya itu, Syafrudin juga mengungkap buruknya koordinasi dari hal kecil semisal penyemprotan disinfektan yang akhirnya jadi tumpang tindih. Padahal, dengan keterbatasan anggaran, jika koordinasinya baik, program bisa lebih dioptimalkan.

BACA :  Perempuan Asal Cina Nekat Masukan Belasan Lovebird ke Dalam Celana

“Misalnya lagi, kami melakukan penyemprotan disinfektan di Terminal Pakupatan. Pemprov juga melakukan. Harusnya kan koordinasi dulu, ajak kami bicara soal apa yang mau Pemprov bantu,” ujarnya.

Yang lebih parahnya lagi, lanjutnya, Pemkot Serang bersama pemerintah kabupaten/kota sudah melakukan pergeseran anggaran untuk covid-19. Namun Gubernur malah meminta agar pemerintah kabupaten/kota melakukan pergeseran anggaran dari bantuan keuangan Pemprov Banten.

“Kami ingin Covid-19 tertangani, tapi pembangunan prioritas juga tetap jalan. Nanti saya mau kirim surat keberatan soal keputusan (pergeseran bankeu Pemprov) itu,” tandasnya.

Humas Pemprov Banten Amal Herawan tak merespon upaya konfirmasi soal koordinasi di institusinya yang dinilai buruk. 

PSBB untuk Percepatan Penanganan

Dikutip BantenHits.com dari Tempo.co, Terawan menetapkan status PSBB di tiga wilayah di Banten dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Pasalnya terjadi peningkatan dan penyebaran kasus Covid-19 yang signifikan di wilayah-wilayah itu

BACA :  Pemkab Lebak Waspadai Peredaran Jajanan Berbahaya di Sekolah

“PSBB di Banten perlu diterapkan mengingat peningkatan kasus dan penyebaran virus meningkat signifikan,” ucap Terawan dalam keterangan tertulis, Ahad, 12 April 2020.

Persetujuan Terawan atas proposal yang diajukan Provinsi Banten didasarkan pada kajian epidemiologi dan pertimbangan kesiapan daerah wilayah-wilayah tersebut dalam aspek sosial, ekonomi, serta aspek lainnya.

Selanjutnya, ia mengatakan Pemerintah Banten wajib melaksanakan PSBB dan secara konsisten mendorong serta mensosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat.

Disetujuinya proposal Provinsi Banten ini melengkapi wilayah lain yang sudah menerapkan PSBB terlebih dulu, yakni DKI Jakarta dan lima daerah di Provinsi Jawa Barat, yakni Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi.

Editor: Darussalam Jagad Syahdana



Darusssalam Jagad Syahdana mengawali karir jurnalistik pada 2003 di Fajar Banten--sekarang Kabar Banten--koran lokal milik Grup Pikiran Rakyat. Setahun setelahnya bergabung menjadi video jurnalis di Global TV hingga 2013. Kemudian selama 2014-2015 bekerja sebagai produser di Info TV (Topaz TV). Darussalam JS, pernah menerbitkan buku jurnalistik, "Korupsi Kebebasan; Kebebasan Terkorupsi".

Terpopuler