Connect with us

Berita Utama

Mahasiswa di Banten Minta KPK Hadir, Sebut Merger Bank Banten-BJB Akal-akalan untuk Dapatkan Pinjaman Rp 800 M Tanpa Bunga

Published

on

Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Serang Faisal Dudayef Payumi Padma menyebut pinjaman Rp 800 M tanpa bunga dari BJB merupakan tujuan utama dari merger Bank Banten dan penarikan RKUD Pemprov Banten di Bank Banten yang dilakukan Gubernur Banten Wahidin Halim.(ISTIMEWA)

Serang – Pengajuan pinjaman Pemprov Banten ke BJB senilai Rp 800 miliar dinilai menjadi tujuan utama di balik rencana penyehatan Bank Banten oleh Gubernur Banten Wahidin Halim alias WH.

Langkah merger hingga pemindahan rekening kas umum daerah (RKUD) Pemprov Banten ke BJB hanyalah akal-akalan belaka. 

Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Serang, Faisal Dudayef Payumi Padma mengatakan, langkah WH patut dicurigai.

BACA :  Ibu Hamil Penjual Nasi Uduk Tewas Ditabrak Motor di Legok Tangerang

Faisal Dudayef meminta lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus turun langsung melihat persoalan ini. 

“Saya lihat prosesnya tak ubah seperti akal-akalan saja. Mulai merger Bank Banten ke Bank BJB sampai pengajuan pinjaman,” kata Faisal melalui keterangan tertulis kepada wartawan di Serang, Rabu 6 Mei 2020.

Menurut Faisal, keterlibatan KPK dalam proses pengawalan kegiatan ini sangat penting dilakukan. Terlebih, masyarakat Banten tengah fokus mengantisipasi wabah Covid-19. Ia pun mendorong agar proses berjalan transparan dan tak melanggar hukum.

“Bank Banten dalam proses pembentukkan diwarnai kasus korupsi. Sekarang, dalam proses merger diakhiri peminjaman bernilai Rp 800 miliar. KPK harus hadir,” jelasnya. 

BACA :  Cara IPHI-BIAK Isi Tradisi Hari ke 15 Bulan Ramadhan; Santuni 250 Anak Yatim

Kecurigaan Faisal diperkuat adanya beberapa pernyataan dari anggota DPRD Banten yang mengaku kaget dengan rencana peminjaman uang ke Bank BJB. Terlebih, pinjaman tersebut tanpa bunga.

Faisal menegaskan, bank merupakan lembaga keuangan berbasis bisnis to bisnis tak mungkin memberikan pinjaman tanpa keuntungan.

“Beberapa waktu lalu, lembaga sekelas DPRD pun kaget dengan rencana ini. Ada apa?” terangnya. 

WH-Andika Minim Upaya

Mahasiswa Jurusan Sosiologi FKIP Untirta itu mengungkapkan, selama tiga tahun kepimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten belum pernah melakukan upaya menyehatkan seperti memberikan kucuran bantuan ke Bank Banten.

“Setahu saya, Pak Wahidin dan Pak Andika belum pernah menyuntik dana ke Bank Banten. Tiba-tiba, mau menjadi penyelamat. Kan semua bertanya-bertanya,” katanya. 

BACA :  Calon Kades Ini Punya Empat Nama Berbeda pada Dokumen Negara, Dua Lawan Politiknya Pilih Mundur

Faisal pun meminta, DPRD Banten tak diam dan duduk manis, terlebih meratapi langkah-langkah pemprov Banten. Menurutnya, setiap proses pemindahan hingga peminjaman harus transparan.

“Dewan jangan hanya diam. Di sini tunjukkan peran fungsi DPRD yang melekat. Gunakan hak interplasi!” imbuhnya.

Pemprov Banten belum berkomentar terkait pernyataan Faisal Dudayef ini. Upaya konfirmasi BantenHits.com ke Kepala Dinas Kominfo Banten Eneng Nurcahyati, Rabu siang, 6 Mei 2020 tak direspons. 

Sebelumnya, saat dikonfirmasi soal ajuan pinjaman Pemprov Banten ke BJB, Eneng menyarankan BantenHits.com menghubungi langsung kepala BPKAD Provinsi Banten. 

“Sebaiknya dapat langsung (konfirmasi) ke Kepala BPKAD saja,” kata Eneng, Selasa, 5 Mei 2020.

Hingga berita ini dipublikasikan, BantenHits.com masih kesulitan mendapatkan penjelasan. BantenHits.com masih terus mengupayakan konfirmasi. 

Editor: Darussalam Jagad Syahdana



Terpopuler