Connect with us

Berita Utama

RUU Omnibus Law Ciptaker Disebut Berpotensi Kacaukan Sistem Jaminan Produk Halal, Kok Bisa?

Published

on

RUU Omnibus Law Ciptaker disebut berpotensi kacaukan sistem jaminan produk halal. FOTO lustrasi sertifikat halal MUI: www.halalmui.org.

Tangerang – Rancangan Undang-undang atau RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker), disebut berpotensi kacaukan sistem jaminan produk halal.

Pasalnya, dalam RUU tersebut, setiap ormas yang terdaftar bisa menetapkan kehalalan produk. Konsekuensinya, Majelis Ulama Indonesia atau MUI tak lagi menjadi lembaga tunggal yang memiliki otoritas menetapkan kehalalan produk.

Pernyataan tersebut disampaikan mantan Inspektur Jenderal Departemen Pertanian yang juga anggota DPR RI asal Banten, Mulyanto.

“Dalam RUU Ciptaker, sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH) didasarkan pada fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI dan Ormas Islam yang berbadan hukum. Jadi penetapan kehalalan produk dapat diterbitkan ormas Islam terdaftar apapun. Konsekuensinya MUI tidak lagi menjadi otoritas tunggal dalam soal fatwa halal ini,” kata Mulyanto melalui keterangan tertulis yang diterima BantenHits.com.

“Padahal ketentuan pengurusan jaminan produk halal sudah diatur secara baik dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pemerintah tinggal melaksanakan sebagai ketentuan yang sudah ditetapkan,” sambungnya.

BACA :  DPRD Tangsel Anggarkan Rp 136 Miliar Tuntaskan Program UHC BPJS Kesehatan

Menurut Mulyanto, ada tiga ketentuan dalam RUU Ciptaker yang dapat mengacaukan sistem jaminan produk halal. Pertama, penentuan lembaga berwenang dalam menetapkan produk halal. Kedua, penetapan sertifikat halal produk UMKM dan usaha kecil berdasarkan “pernyataan”. Ketiga, dihapuskan lembaga auditor halal dan penyelia halal. 

“Bagi masyarakat, banyaknya otoritas pemberi fatwa halal ini, akan menimbulkan keraguan dan kebingungan, yang pada akhirnya dapat memunculkan ketidakpastian hukum dan ketidakpercayaan kepada penyelenggara jaminan produk halal. Ini harus kita timbang dengan cermat,” jelasnya.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini juga menilai, kemudahan pemberian wewenang mengeluarkan sertifikat halal kepada ormas terdaftar dapat memicu perbedaan pendapat akibat perbedaan pemilihan dalil dan metode penelitian. Jika kondisi ini dibiarkan umat Islam selaku konsumen akan bingung menentukan pilihan. 

BACA :  Bupati Iti Janjikan Rumah untuk Warga yang Tinggal di Bekas Kandang Kambing

Terkait penetapan sertifikat halal bagi produk UMKM yang hanya didasarkan pada “pernyataan” sepihak dari pihak pengusaha, hal ini juga akan menjadi masalah baru. Bagi Mulyanto, harusnya setiap produk yang ingin mendapat sertifikat halal wajib melakukan proses pengujian. Jadi halal dan tidaknya suatu produk UMKM bisa dijamin berdasar hasil penelitian. 

“Pertanyaannya, apakah sebuah pernyataan subyektif secara sepihak dari pengusaha kecil dan mikro tersebut dapat memberikan “jaminan” kepada masyarakat luas konsumen, bahwa produk itu benar-benar halal. Dengan kata lain apakah sekedar pernyataan saja dapat memberikan jaminan?” tanya Mulyanto.

“Tentu ini merupakan kondisi yang cukup berisiko untuk menimbulkan keraguan dan ketidakpercayaan konsumen, yang akhirnya dapat menurunkan permintaan kepada usaha kecil dan mikro tersebut,” ucapnya.

Sebenarnya, lanjut Mulyanto, bila Pemerintah ingin memberikan fasilitasi sertifikasi halal bagi UMKM, Pemerintah dapat melakukan revisi PP No. 31/2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Jaminan Produk Halal. Tidak harus mengubah substansi masalah di tingkat UU.

BACA :  Bongkar Bangli di Paninggilan, Pemkot Tangerang Bangun Puskesmas Rawat Inap

Sedangkan terkait penghapusan lembaga Auditor Halal dan Penyelia Halal, Mulyanto menganggap upaya ini akan memperlemah sistem pengawasan proses penetapan jaminam produk halal.

Padahal, Auditor Halal dan Penyelia Halal memiliki fungsi kritikal terhadap penetapan fatwa halal dan pengeluaran sertifikasi halal, sehingga persyaratan minimal Auditor Halal sudah sepantasnya diatur dalam UU Jaminan Produk Halal, bukan dalam Peraturan Pemerintah.

“Masalah-masalah itu harus dibahas secara komprehensif, mendalam dan cermat oleh semua pihak yang terkait. Tidak boleh grasa-grusu dan sikap menggampangkan. Kita butuh suasana yang tenang. Masak membahas hal besar seperti ini hanya melalui rapat secara virtual. Sebab masalah ini berkaitan langsung dengan rasa aman bagi masyarakat Muslim Indonesia,” terangnya.

“Jika kita tidak seksama membahas pokok masalah tersebut, maka kita hanya akan menuai kondisi ketidakmampuan Negara dalam melindungi dan menjamin rasa aman dan keyakinan konsumen Muslimin. Ini tentu tidak kita kehendaki,” pungkasnya.

Editor: Darussalam Jagad Syahdana



Darusssalam Jagad Syahdana mengawali karir jurnalistik pada 2003 di Fajar Banten--sekarang Kabar Banten--koran lokal milik Grup Pikiran Rakyat. Setahun setelahnya bergabung menjadi video jurnalis di Global TV hingga 2013. Kemudian selama 2014-2015 bekerja sebagai produser di Info TV (Topaz TV). Darussalam JS, pernah menerbitkan buku jurnalistik, "Korupsi Kebebasan; Kebebasan Terkorupsi".

Terpopuler