Tangerang – Pemerintah harus menjelaskan kepada publik mengenai konsep kenormalan baru alias new normal, kemudian apa bedanya dengan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB.
Hari-hari ini, masyarakat seperti dibiarkan mencari pengertian dan pemahaman sendiri soal new normal, karena pemerintah belum optimal menjelaskan kepada publik mengenai konsep new normal.
Hal tersebut disampaikan legislator asal Banten yang menjabat Wakil Ketua FPKS DPR RI, Bidang Industri dan Pembangunan, Mulyanto.
“Apa artinya new normal? Apa yg harus dilakukan masyarakat? Apa bedanya dengan PSBB hari ini? Kapan saatnya new normal diterapkan di daerah tertentu?” kata Mulyanto melalui keterangan tertulis, Selasa, 26 Mei 2020.
Menurut Mulyanto, sebelum pemberlakuan kebijakan new normal, sebaiknya Pemerintah menjelaskan terlebih dahulu hal tersebut kepada masyarakat.
Gunakan berbagai saluran komunikasi yang dapat diakses masyarakat secara mudah agar masyarakat dapat memahami dan mengikuti kebijakan tersebut secara baik.
Jangan Buru-buru
Mulyanto juga meminta Pemerintah jangan terburu-buru menerapkan kondisi new normal tanpa pertimbangan ilmiah secara komprehensif. Pasalnya, keputusan pemberlakuan new normal dianggap sangat beresiko jika dilakukan sembarangan. Hal itu justru akan menimbulkan masalah baru yang lebih berat.
Pemerintah, lanjutnya, harus belajar dari kelemahan yang pernah dilakukan pada awal-awal pandemi Covid-19 melanda Indonesia, di mana kordinasi sosialisasi kebijakan tidak berjalan secara terpadu.
Selain itu kebijakan yang diberlakukan juga berubah-ubah. Akibatnya berbagai keputusan yang diambil menjadi tidak efektif.
“Pemerintah jangan terlalu berat mempertimbangkan aspek ekonomi, dan longgar terhadap aspek kesehatan masyarakat,” ucapnya.
“Pemerintah wajib menerapkan evidence based policy, yakni kebijakan yang diambil atas analisis cermat terhadap data penyebaran Covid-19 di setiap daerah. Logikanya, new normal masuk setelah grafik Covid-19 melewati puncak lalu landai dengan jumlah kasus baru yang rendah,” sambungnya.
Terkait new normal ini, Mulyanto mengingatkan Pemerintah akan pentingnya sosialisasi kebijakan, persiapan dan penetapan waktu yang tepat untuk masing-masing daerah. Jangan sampai kebijakan baru tersebut membuat masyarakat bingung dan menimbulkan masalah baru.
Editor: Darussalam Jagad Syahdana
