Connect with us

Berita Terbaru

Sampai 5 Juni 2020, Pengguna KRL Tujuan Maja, Citeras dan Rangkasbitung Bakal Diputarbalik, Jika …

Published

on

Petugas saat memeriksa pengguna KRL di Stasiun Rangkasbitung. (Foto Tangkap Layar @infoRangkasbitung)

Lebak- Pemerintah Kabupaten Lebak kembali memperketat akses keluar masuk. Tujuannya untuk memutus sebaran Covid-19.

Selain pendirian posko Check Point di 10 titik, Pemkab Lebak juga mulai membatasi warga yang keluar masuk melalui transportasi umum seperti Kereta Rel Listrik (KRL).

Caranya, setiap pengguna KRL dari zona merah dengan titik berhenti di Stasiun Maja, Citeras dan Rangkasbitung akan diperiksa surat kesehatan.

”Warga yang turun akan diperiksa (Surat Kesehatan) sementara yang berangkat hanya akan diimbau agar melengkapi dokumen tersebut terlebih dahulu, karena hal serupa juga diterapkan di Jakarta,”kata Feby Kordinator BPBD di Pos Stasiun Rangkabitung, Kamis, 28 Mei 2020.

BACA :  Ponpes Al Mubarok Milad ke-22, Wali Kota Serang Ungkap Peran Pesantren dalam Peningkatan SDM

Menurutnya, pemeriksaan surat kesehatan telah sesuai dengan Surat Edaran (SE) Nomor 440/1824-GT/2020, tentang pelaksanaan protokol kesehatan ditempat umum di wilayah Kabupaten Lebak.

Isinya, kata Feby, para pengguna yang turun di Stasiun Rangkasbitung, khususnya penumpang yang berasal dari zona merah penyebaran covid-19 untuk menunjukan surat keterangan sehat, dan dokumen lainnya sesuai dengan Permenhub Nomor 25 Tahun 2020, tentang pengendalian transportasi selama mudik Idul Fitri dalam rangka pencegahan Covid-19.

“Sementara untuk warga Lebak sendiri, hanya perlu menunjukan kartu identitas seperti E-KTP, atau SIM,”katanya.

Ia mengungkapkan, Kamis, 28 Mei 2020 lebih dari 50 pengguna KRL diputarbalikan karena tak bisa menunjukan surat sehat.

“Kebanyakan mereka berasal dari daerah zona merah seperti Jakarta dan Bekasi, mereka diputarbalikan karena tidak melengkapi dokumen,”ungkapnya.

BACA :  Sembako Jokowi, Warga Serang: Mau Dua atau Tiga KK dapatnya Satu

Feby menegaskan pemeriksaan tersebut akan berlangsung hingga 5 Juni 2020. Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Lebak juga masih menunggu keputusan masa Perbatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta.

“Apabila PSBB diperpanjang, kita akan mengikuti PSBB di Jakarta,” katanya.

Editor: Fariz Abdullah



Terpopuler