Serang – Fraksi PDIP DPRD Banten telah sukses menjadi inisiator penggunaan hak interpelasi kepada Gubernur Banten Wahidin Halim terkait sengkarut yang terjadi di Bank Banten.
Meski belum resmi didaftarkan ke pimpinan DPRD Banten, sejak Selasa, 2 Juni 2020, 15 anggota dari tiga fraksi DPRD Provinsi Banten telah menandatangani usulan hak interpelasi.
Artinya, jumlah tersebut sudah memenuhi syarat minimal pengajuan interpelasi yaitu 15 anggota dari dua fraksi.
Saat penggunaan interpelasi sedang berproses di DPRD, mendadak Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Provinsi Banten meminta fraksi PDIP DPRD Provinsi Banten untuk konsisten dan meneruskan perjuangan menggoalkan interpelasi hingga diparipurnakan.
DPD PDIP juga minta anggotanya tak mudah untuk digembosi. Pasalnya, hak interpelasi merupakan hak yang melekat pada setiap anggota DPRD. Sehingga interpelasi harus sampai diparipurnakan di DPRD Banten.
Sekretaris DPD PDIP Provinsi Banten Asep Rahmatullah mengaku dari awal pihaknya sudah menyerahkan sepenuhnya ke fraksi dalam mengambil sikap politik soal interpelasi.
“DPD memberi keluasaan, DPD menghargai apa yang diambil partai lain dalam konteks sikap politik. Hanya saja DPD PDIP menyetujui apa yang menjadi langkah fraksi. Bank Banten ini lahir bukan karena keinginan perorangan, tapi amanat dari RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) dan perda (peraturan daerah),” ujarnya usai menggelar rapat koordinasi di Sekretariat DPD PDIP Banten, Kota Serang, Kamis 4 Juni 2020.
Asep menjelaskan, pada dasarnya fraksi adalah kepanjangan tangan dari partai dan para anggota fraksilah yang memahami kondisi di DPRD dan pemerintah provinsi Banten saat ini.
Mantan Ketua DPRD Banten tersebut meyakini, hak interpelasi bakal terus bergulir. Asep mengaku, belum melakukan komunikasi dengan partai lain karena dianggap memang dalam dinamikanya bukan sesuatu yang memang butuh penguatan atau proses dari parpol lainnya.
“Sehingga kami menghormati ketika menganggap interpelasi tidak perlu dan kami menganggap perlu. Persoalan interpelasi ada langkah ke sana, kami sudah menyarankan ke frasi agar ini jalan terus,” katanya.
Ia menegaskan, usulan interpelasi yang dipelopori oleh Fraksi PDIP bukan dalam keputusan yang tiba-tiba.
Pihaknya menilai, apa yang terjadi di Bank Banten dari laporan direksian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terdapat indikasi adanya pembiaran. Akibatnya, likuiditas Bank Banten menjadi terpuruk.
“Ini yang menjadi fungsi kontrol kita, artinya ini jangan sampai berkelanjutan,” ucapnya.
Kata Asep, pembentukan Bank Banten dilakukan dengan sejumlah rangkaian seperti due diligence atau uji tuntas. Dari sekian target akhirnya dipilihlah Bank Pundi untuk diakuisisi.
Adapun hal yang dianggap menjadi pembiaran oleh pemprov adalah tak dilaksanakanmannya amanat Perda Nomor 5 Tahun 2013. Dari kewajiban memberikan suntikkan modal Rp900 miliar, baru Rp600 yang direalisasikan.
“Ini by process, bahwa anggaran yang selama ini masih gantung Rp300 miliar dari kewajiban pemprov untuk permodalan sampai detik ini, selama pemerintahan WH itu belum dilakukan,” tuturnya.
Selain penyertaan modal, Asep juga memertanyakan rencana pemiasahan Bak Banten dengan PT Banten Global Development (BGD) yang sama-sama tak kunjung teralisasi.
“Akhir cerita ada pemindahan RKUD (rekening kas umum daerah), jadi perlu pendalaman. Jangan diartinya interpelasi sesuatu hal yang bagaimana. Namanya menjalankan roda pemerintahan ini fungsi kontrol, check and balance harus dilakukan. PDIP melalui fraksi silakan, ketika penguatan DPD, DPD menyerahkan untuk pengambilan keputusan politik yang salah satunya adalah interpelasi,” pungkasnya.
Editor: Darussalam Jagad Syahdana
