Connect with us

Berita Terbaru

Jangan Hanya Sehatkan Bank Banten, Anak Buah Prabowo Juga Minta Gubernur Tarik Lagi RKUD dari BJB

Published

on

Wakil Ketua Komisi III DPRD Banten Ade Hidayat meminta Gubernur Banten Wahidin Halim berupaya konkret untuk menyehatkan Bank Banten. (Istimewa)

Serang – Rencana Gubernur Banten Wahidin Halim alias WH yang akan menyuntikkan dana senilai Rp 1,9 triliun sebagai penyertaan modal Bank Banten, diapresiasi politisi Partai Gerindra yang menjabat Wakil Ketua Komisi III DPRD Banten, Ade Hidayat.

Namun, menurut Ade, setelah menyuntikkan dana, Gubernur Banten juga diminta memikirkan pemindahan RKUD kembali ke Bank Banten.

Melalui keterangan tertulis yang diterima BantenHits.com, Ade Hidayat mengatakan, penyuntikan dana yang dilakukan oleh Gubernur Banten kepada Bank Banten merupakan langkah yang baik untuk menyehatkan Bank Banten.

BACA :  PWI Kabupaten Tangerang: Asian Games Momen Pemkab Memperbaiki Diri

Melalui kebijakan itu, Bank Banten memiliki harapan baru untuk bisa berkembang menjadi bank yang sehat.

“Saya merasa lega mendengar Gubernur Banten bakal menyuntikan dana kembali kepada Bank Banten. Langkah inilah yang sejak awal saya inginkan,” katanya, Kamis, 18 Juni 2020.

Ade ingin, penyertaan modal yang diberikan dimanfaatkan dengan baik oleh Bank Banten. Misalnya, untuk pengembangan bisnis dan berbagai macam kebutuhan yang berarti bagi pengembangan Bank Banten.

“Jalankan program yang bisa menyentuh masyarakat Banten. Pengembangan UMKM, atau program lain yang meringankan kebutuhan pembiayaan masyarakat,” katanya.

Surat Gubernur Banten Wahidin Halim kepada Ketua DPRD Banten soal penyehatan Bank Banten. (Istimewa)

Dana Pengelolaan Pajak

BACA :  Dishub Lebak Akui Banyak Mobil Pengangkut Pasir Lolos Pengawasan

Ia memastikan bakal menindaklanjuti rencana Gubernur Banten memberikan penyertaan modal kepada Bank Banten.

“Hari ini kami (Kamis, 18 Juni 2020) Komisi III DPRD Banten akan menggelar rapat dengan Pemprov Banten untuk membahasanya,” katanya.

Selain menyuntikan dana, dia meminta Pemprov Banten juga memikirkan kembali pemindahan kembali RKUD ke Bank Banten. Sehingga pembayaran pajak bisa dikelola kembali oleh Bank Banten.

“Pemindahan RKUD ke BJB kan itu otomatis membuat pembayaran pajak dikelola oleh BJB. Berdasarkan hasil temuan bahwa pengelolaan pajak kendaraan bermotor (PKB) di BJB masih dilakukan manual. BJB menerima secara global uang dari PKB, lalu mencocokannya dengan nama wajib pajak yang membayar, ini dilakukan secara manual. Dengan cara seperti ini saya khawatir terjadi penyelewengan uang PKB,” ujarnya.

BACA :  10 Ribu Orang Ditargetkan Ikuti Jalan Santai Gemilang Tangerang

Untuk pengelolaan PKB cara yang dilakukan Bank Banten dinilai lebih baik.

“Di Bank Banten semuanya dilakukan berbasis sistem. Sehingga tak perlu lagi mencocokan manual. Semuanya udah diatur oleh sistem itu sendiri,” ujarnya.

Jika RKUD kembali ke Bank Banten, ia mengaku sudah mendengar terdapat arahan OJK yang menyebutkan RKUD tersebut hanya untuk penerimaan atau tidak diperkenankan digunakan untuk bisnis lain di Bank Banten.

Editor: Darussalam Jagad Syahdana



Darusssalam Jagad Syahdana mengawali karir jurnalistik pada 2003 di Fajar Banten--sekarang Kabar Banten--koran lokal milik Grup Pikiran Rakyat. Setahun setelahnya bergabung menjadi video jurnalis di Global TV hingga 2013. Kemudian selama 2014-2015 bekerja sebagai produser di Info TV (Topaz TV). Darussalam JS, pernah menerbitkan buku jurnalistik, "Korupsi Kebebasan; Kebebasan Terkorupsi".

Terpopuler