Connect with us

Berita Utama

Kira-kira Berapa Bunga yang Diterima Pemprov Banten dari BJB selama Kas Daerah Rp 1,9 T Dialihkan dari Bank Banten?

Published

on

Aksi GMNI Banten menyuarakan kekecewaan soal kondisi Bank Banten, Senin, 15 Juli 2020. (Istimewa)

Serang – Rencana Pemerintah Provinsi atau Pemprov Banten memberikan penyertaan modal ke Bank Banten melalui Kas Daerah senilai Rp 1,9 triliun diapresiasi sejumlah kalangan.

Dalam surat Gubernur Banten Wahidin Halim bernomor : 580/1135-ADPEMDA/2020 Tanggal 16 Juni 2020 disebutkan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memerintahkan Pemprov Banten agar menyehatkan Bank Banten dengan mengonversi dana Kasda sebesar Rp 1,9 triliun sebagai penyertaan modal untuk menjadi bank sehat.

“Kami mengapresiasi langkah Pemprov Banten yang akhirnya mau menyetorkan modal untuk Bank Banten walaupun dengan cara mengonversi dana Kasda sebesar Rp 1,9 T dan setelah dikurangi dengan kewajiban yang belum dipenuhi sebesar Rp 335 M, maka Pemprov Banten menambahkan Rp 1,565 T,” kata Ketua Perhimpunan Masyarakat Pemerhati Kebijakan Publik, Ojat Sudrajat dalam keterangan tertulis kepada BantenHits.com, Kamis, 18 Juni 2020.

BACA :  Tukar Guling, Empat Lokasi Disiapkan Pemkab Lebak untuk Huntap Korban Banjir dan Longsor Lebakgedong

Menurut Ojat, dikarenakan akan adanya penambahan penyertaan modal yang jadi kewajiban Pemprov Banten, pihaknya meminta segera diterbitkan peraturan daerah untuk penyertaan modal tersebut agar mempunyai payung hukum.

Ojat juga mengusulkan, agar peraturan daerah yang akan diterbitkan nanti tidak lagi melibatkan PT Banten Global Development (BGD), akan tetapi langsung ke Bank Banten.

“Sehingga tidak lagi ada saling menyalahkan jika terjadi suatu permasalahan kelak. Cukup Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Bank Banten yang bertanggung jawab,” jelasnya.

Surat Gubernur Banten Wahidin Halim kepada Ketua DPRD Banten soal penyehatan Bank Banten. (Istimewa)

Nilai Lalu lintas Dana selama RKUD dialihkan ke BJB

Jika kebijakan menyehatkan Bank Banten kemudian diikuti penarikan kembali RKUD dari BJB, lanjut Ojat, pihaknya meminta Pemprov Banten melibatkan tenaga profesional atau akuntan publik independen untuk menghitung besaran lalu lintas dana selama RKUD dialihkan dari Bank Banten ke BJB.

BACA :  Dipimpin Fraksi Golkar, DPRD Kabupaten Serang Akomodir Aspirasi Buruh Tolak UU Cipta Kerja

Lalu lintas dana yang dimaksud Ojat meliputi bunga yang didapat Pemprov Banten selama RKUD dialihkan ke BJB, termasuk di dalamnya
nilai bunga dari kredit para PNS yang sebelumnya sudah terlanjur dipindahkan ke BJB.

Ojat menganalogikan hal itu dengan nasabah bank konvensional yang pasti akan mendapat reward dari bank untuk deposito dengan besaran tertentu.

“Orang simpan uang Rp 100 M di bank dapat dipastikan ada reward dari bank,” ungkap Ojat.

Terkait soal itu, tambahnya, Pemprov Banten dalam hal ini BPKAD harus terbuka karena menyangkut uang rakyat Banten yang nilainya fantastis mencapai Rp 1,9 T.

“Bahwa tujuan perhitungan sedetail itu adalah agar ada neraca Bank Banten yang memang fixed sesuai dengan kondisi sebenarnya,” terangnya.

BACA :  Banten KLB Corona, Bule-bule Asyik Telanjang Dada di Pantai Carita

“Kami berharap perda yang baru nanti dalam salah satu pasalnya berisi adanya kewajiban bagi kabupaten/kota di wilayah Provinsi Banten untuk menempatkan RKUD-nya di Bank Banten,” sambungnya.

Terkait soal besaran lalu lintas dana selama RKUD dialihkan ke BJB–termasuk soal bunga yang diterima–Kepala BPKAD Banten, Rina Dewiyanti tak merespons konfirmasi yang diajukan BantenHits.com.

Rina hanya merespons pertanyaan soal kredit ASN yang dialihkan ke BJB dan besaran pajak yang diterima Pemprov Banten selama RKUD dialihkan ke BJB.

“BPKAD tidak mengelola pinjaman, silahkan tanyakan langsung ke pihak banknya. Silahkan masalah pajak koordinasi ke Bapenda ya,” kata Rina melalui pesan WhatsApp kepada BantenHits.com, Kamis sore, 18 Juni 2020.

Editor: Darussalam Jagad Syahdana



Darusssalam Jagad Syahdana mengawali karir jurnalistik pada 2003 di Fajar Banten--sekarang Kabar Banten--koran lokal milik Grup Pikiran Rakyat. Setahun setelahnya bergabung menjadi video jurnalis di Global TV hingga 2013. Kemudian selama 2014-2015 bekerja sebagai produser di Info TV (Topaz TV). Darussalam JS, pernah menerbitkan buku jurnalistik, "Korupsi Kebebasan; Kebebasan Terkorupsi".

Terpopuler