Pandeglang – Sejumlah Mahasiswa dan Relawan Peduli Kemanusiaan di Kabupaten Pandeglang, menilai pelayanan dan fasilitas kesehatan di kabupaten yang dipimpin Irna Narulita masih buruk.
Indikatornya, pelayanan kesehatan di 35 puskesmas dan RSUD Pandeglang, kerap menjadi keluhan masyarakat miskin. Selain itu, ketidak lengkapan fasilitas kesehatan juga kerap menjadi hambatan pelayanan.
Padahal, menurut mahasiswa, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pandeglang didongkrak dari kesehatan yang bersumber dari RSUD Berkah. Namun hal tersebut, tak menjadi catatan untuk Pemkab Pandeglang memperbaiki kekurangan di RSUD plat merah itu.
Pernyataan mahasiswa dan relawan ini disampaikan saat menggelar aksi unjuk rasa (Unras) di depan kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) dan kantor DPRD Pandeglang, Rabu, 17 Juni 2020.
Dalam aksi ini, Korlap Aksi, Masnun memberikan catatan pertama yakni, RSUD Berkah yang sudah memiliki CT-scan dan Hemodialis atau alat cuci darah, sampai saat ini belum pernah dioperasikan. Bahkan kekurangan dokter spesialis bedah anak tak pernah dipenuhi.
“Pemerintah daerah memiliki tanggungjawab, menyediakan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan,” kata Masnun.
Catatan kedua, masyarakat miskin yang harus di rujuk ke luar daerah, tak mendapat pendampingan secara maksimal, baik pendamipngan medis, transportasi atau ambulans gratis dan rumah singgah.
“Hal itu tidak pernah dipikirkan oleh Pemda, serta tak pernah ada solusi kecuali mengandalkan bantuan tak terduga yang nilainya hanya Rp5 juta, itupun proses pengajuannya sangat lama, sampai berbulan-bulan,” ujarnya.
Catatan ketiga, ada sekitar 64.624 jiwa warga miskin di Kabupaten Pandeglang, mulai 1 Januari 2020 tak lagi mendapat jaminan kesehatan dari BPJS-PBI. Parahnya, sampai sekarang tak ada solusi diarahkan untuk membuat surat keterangan miskin (SKM).
“Pemda harus segera membenahi buruknya pelayanan kesehatan di 35 Puskesmas dan RSUD Berkah,” tutupnya.
Editor: Darussalam Jagad Syahdana
