Connect with us

Berita Terbaru

Tanah Bengkok yang Jadi Gudang PT Pratama Galuh Perkasa Disoal Warga Rawa Arum Cilegon

Published

on

Warga saat berada di lokasi tanah bengkok milik Pemkot Cilegon yang dijadikan gudang PT Pratama Galuh Perkasa (PGP). (BantenHits.com/ Iyus Lesmana)

Cilegon – Warga Kelurahan Rawa Arum, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, mempertanyakan tanah bengkok milik Pemkot Cilegon yang kini menjadi gudang PT Pratama Galuh Perkasa (PGP).

Warga juga mempertanyakan terkait perizinan penguasaan lahan yang dijadikan gudang perusahaan itu.

Kepada awak media tokoh masyarakat Kelurahan Rawa Arum, Husein Saidan mengatakan, gudang PT PGP memang telah lama berdiri di sekitar Blok Larangan.

Namun lambat laun, tanah bengkok seluas 3.000 meter persegi yang lokasinya tidak jauh dari gudang ikut dimanfaatkan.

“Tanah bengkok itu dipakai juga untuk menyimpan potongan besi dan alat berat milik PT PGP. Ini ketika gudang milik perusahaan sudah penuh,” katanya saat ditemui di salah satu rumah makan di Kota Cilegon, Jumat, 18 Juni 2020.

BACA :  Jadikan Destnasi Wisata Religi, Pemkab Lebak Desain Ulang Masjid Agung Al-A'raf Rangkasbitung

Husein membeberkan, PT PGP diduga mulai menghilangkan batas-batas tanah bengkok. Sehingga lama kelamaan warga tidak bisa lagi menemukan batasan lahan milik PT PGP dan lahan bengkok.

“Batas-batas lahan bengkoknya diratakan oleh pihak perusahaan. Jadi kami tidak bisa menentukan mana tanah bengkok. Seolah-olah sudah bagian dari lahan gudang PT PGP,” bebernya.

Untuk itu Husein menambahkan, ia telah melaporkan persoalan ini ke sejumlah instansi. Seperti Pemkot Cilegon, DPRD Kota Cilegon, Polres Cilegon, Kejari Cilegon, hingga Polda Banten.

“Kami akhirnya menyurati sejumlah pihak. Intinya kami ingin klarifikasi, tanah milik negara itu sekarang statusnya apa. Sebab masyarakat pun butuh lahan itu untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan,” imbuhnya.

BACA :  LBH KNPI Lebak Cabut Laporan Pungli Sertifikasi, MATA Banten: Kejari Bisa Jalan Terus

Sementara Humas PT PGP Fadlan saat dihubungi melalui telepon genggam menegaskan jika lahan itu saat ini dalam status sewa dari Pemkot Cilegon. Pihaknya menyewa dengan harga Rp12 juta per tahun.

“Sesuai anjuran pemerintah, kami sewa tanah itu Rp 12 juta per tahun. Kami sewa ke Bagian Aset BPKAD Kota Cilegon, Kalau pemerintah meminta kami beli, karena itu aturannya, kami siap saja. Berhubung pentunjuknya sewa, ya kami sewa,” tegasnya.

Editor: Darussalam Jagad Syahdana

 



Terpopuler