Serang – Langkah para mahasiswa kritis di Banten untuk menyuarakan sengkarut Bank Banten seperti tak pernah surut.
Jumat, 26 Juni 2020, giliran mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Serang menggelar aksi di depan Kantor DPRD Provinsi Banten, Jumat, 26 Juni 2020.
Dalam aksinya,mahasiswa membawa keranda mayat dan melemparkan tomat busuk ke Gedung DPRD Provinsi Banten. Mahasiswa mengaku kecewa atas ditundanya hak interpelasi tekait penarikan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dari Bank Banten ke BJB yang disusul rencana merger kedua bank tersebut.
Koordinator Aksi, Muhamad Soleh mengatakan, dengan keranda mayat serta tomat busuk merupakan wujud nyata dari matinya serta busuknya kinerja DPRD Provinsi Banten, lantaran enggan melanjutkan Hak Interpelasi terkait kebijakan Gubenur Banten Wahidin Halim (WH) menarik RKUD dan merencanakan merger Bank Banten dan BJB.
“Yang kami bawa hari ini bisa diartikan sebagai matinya keberanian DPRD Banten tidak mau melanjutkan Hak Interpelasi kepada gubernur Banten,” ucap Soleh.
Diguyur Beras CSR
Mahasiswa juga menduga ditundanya hak interpelasi akibat taburan beras Corporate Social Responsibility (CSR) dari BJB kepada setiap anggota DPRD.
Ketua umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Serang Faisal Dudayef Payumi Padma mengatakan dirinya kecewa atas sikap para anggota DPRD yang kendor terhadap Hak interpelasi.
“Saya kecewa atas ditundanya hak interpelasi kepada Gubernur Banten. Apa ada karena taburan beras sehingga dewan enggan melanjutkan hak interpelasinya?” katanya.
Hak interpelasi, lanjutnya, sangat penting karena di situlah gubenur Banten dapat menjelaskan kepada masyarakat melalui para anggota DPRD terkait pemindahan RKUD dan merger Bank Banten ke Bank BJB di tengah pandemi Covid-19.
“Hak interpelasi itu jangan kendor, di sinilah seharusnya gubenur Banten dapat menjelaskan secara detail terkait dirinya memindahan RKUD dan merger Bank Banten di tengah Pandemi,” katanya.
Sementara, Ketua Umum Korps HMI-Wati (Kohati) HMI Cabang Serang, Iis Solihat berharap, kepada legislatif mampu bersikap tegas dan menjaga komitmen nya dalam menjalankan fungsinya sebagai Legislator.
“Bapak-Bapak dan ibu-ibu (legislatif) harus mampu menjaga komitmen nya dalam menjalankan fungsinya salah satunya pengawasan,” tegas Iis.
Dengan pengawalan ketat dari kepolisian, aksi berakhir damai dan tertib. Para peserta aksi juga terlihat mematuhi protokol kesehatan.
Editor: Darussalam Jagad Syahdana
