Connect with us

Berita Utama

Masih Banyak Jalan Mencari Kebenaran dalam Sengkarut Bank Banten, Class Action Salah Satunya

Published

on

Warga Banten yang menjadi nasabah Bank Banten ramai-ramai menarik uang di tabungan mereka. Antrean tampak mengular di Kantor Bank Banten Cabang Serang, Kamis, 23 April 2020. Antrean terlihat mengabaikan protokol Covid-19. (BantenHits.com/ Mahyadi)

Serang – Upaya untuk menemukan kebenaran terkait sengkarut Bank Banten tak terbatas pada gugatan perdata perbuatan melawan hukum (PMH) atau penggunaan Hak Interpelasi di DPRD.

Dua upaya tersebut yang sebelumnya diharapkan publik bisa menjadi jalan untuk mengetahui kebenaran yang sesungguhnya kini telah kandas. Gugatan dicabut dan interpelasi ditunda.

Ketua Pusat Kajian Konstitusi Perundang-undangan dan Pemerintahan atau PKK2P Fakultas Hukum Untirta Lia Riesta Dewi mengungkapkan, penggunaan Hak Interpelasi dan gugatan PMH belum gagal.

BACA :  PDAM TKR Jadi Trainer Pelatihan Service Excellence

“Menurut saya interpelasi DPRD tidak dapat dikatakan gagal karena belum pernah terjadi. Bisa kita bilang gagal apabila sudah masuk dalam Rapat Paripurna. Pengajuan interpelasi belum pernah ada. Yang ada baru wacana dan gugatan PMH yang dicabut tidak dapat dikatakan gagal karen kita harus sabar menunggu akan dimasukan kembali (gugatan baru) oleh para penggugat,” kata Lia dalam wawancara melalui aplikasi berbagi pesan, WhatsApp dengan BantenHits.com, Kamis, 25 Juni 2020.

Sepengetahuan Lia, tiga warga Banten yang mencabut gugatannya, alasannya karena ingin menambahkan pihak tergugat baru, yaitu PT Banten Global Development (BGD) sebagai pemilik Bank Banten.

“Langkah tersebut sudah tepat karena semua kemelut Bank Banten tidak akan terjadi apabila PT BGD serius untuk mengelola anak perusahaannya,” terangnya.

Ketua Pusat Kajian Konstitusi Perundang-undangan dan Pemerintahan Fakultas Hukum Untirta Serang, Lia Riesta Dewi (kiri) saat menghadiri diskusi terbatas tentang “Nasib Interpelasi Pasca Divestasi Kasda” yang dilaksanakan Banten Lawyers Club (BLC) di salah satu rumah makan di Kota Serang, Senin, 22 Juni 2020.(Istimewa)

Kebijakan yang Buru-buru

BACA :  Dana Desa Tak Cukup, Kades Sukalancar Minta Pemkab Pandeglang Bantu Perbaiki Jembatan

Lia menyebut, penarikan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Banten dari Bank Banten kemudian dipindahkan ke BJB yang dilakukan Gubernur Banten Wahidin Halim sangat terburu-buru dan kurang memperhatikan dampak yang luas untuk masyarakat sehingga menjadi kemelut untuk Bank Banten.

Untuk menentukan telah terjadinya pelanggaran hukum pada kebijakan itu, lanjutnya, harus dipelajari lebih dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.

Ketika disinggung soal surat OJK dan pendapat hukum yang diabaikan Pemprov Banten, Lia menilai, keduanya tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan sama seperti surat yang dikeluarkan oleh Gubernur Banten kepada Pimpinan DPRD soal Konversi Dana Kasda Menjadi Penyertaan Modal Bank Banten.

“(Surat OJK dan pendapat hukum Kejagung) tidak menimbulkan akibat hukum apa pun terhadap Bank Banten,” jelasnya.

BACA :  Angkut Puluhan Ton Pakan Ternak, Truk Terguling di Ruas Tol Tangerang-Merak

Hanya saja menurut Lia, dari surat OJK dan pendapat hukum Kejagung publik bisa melihat bahwa Gubernur Banten memang tidak pernah punya niat untuk menyelamatkan Bank Banten sebagai bank kebanggaan warga Banten.

Lia menyebutkan, masih banyak cara untuk mendapatkan kepastian hukum terkait sengkarut Bank Banten, di antaranya gugatan di PTUN dan class action atau gugatan kelompok.

“Dan salah satu cara untuk mendapat kepastian hukum terhadap SK Gubernur yang telah dikeluarkan sehingga mengakibatkan permasalahan dengan upaya PTUN,” urainya.

“Untuk class action ( juga) bisa saja dilakukan,” sambungnya.

Lia menambahkan, untuk class action setidaknya harus terpenuhi persyaratan seperti menyangkut kepentingan orang banyak, mewakili kesamaan dasar hukum dan kesamaan fakta, apa yang menjadi tuntutannya sama, dan harus memenuhi kelayakan mengajukan gugatan.

Editor: Darussalam Jagad Syahdana



Darusssalam Jagad Syahdana mengawali karir jurnalistik pada 2003 di Fajar Banten--sekarang Kabar Banten--koran lokal milik Grup Pikiran Rakyat. Setahun setelahnya bergabung menjadi video jurnalis di Global TV hingga 2013. Kemudian selama 2014-1015 bekerja sebagai produser di Info TV. Darussalam JS, pernah menerbitkan buku jurnalistik, "Korupsi Kebebasan; Kebebasan Terkorupsi".

Terpopuler