Connect with us

Berita Pemda

Pemprov Banten Akhirnya Jelaskan Alasan Tak Setor Penyertaan Modal Bank Banten seperti Saran OJK

Published

on

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Banten, Jumat, 26 Juni 2020. Andika menjelaskan alasan kenapa Pemprov Banten tak menyetorkan sisa penyertaan modal Bank Banten selama 2017-2020.(FOTO: Dinas Kominfo Banten)

Serang – Pemprov Banten menjelaskan alasan kenapa tak menyetorkan penyertaan modal Bank Banten sejak 2017-2020.

Penjelasan disampaikan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy saat menghadiri Rapat Paripurna di DPRD Banten, Jumat, 26 Juni 2020.

Menurut Andika, terkait anggaran pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 131 miliar yang tidak terealisasi tersebut, disebabkan karena hingga akhir tahun 2019 belum ada strategic partner yang dapat menguntungkan pihak Bank Banten.

Kondisi tersebut, kata Andika, membuat Pemprov Banten khawatir dana penyertaan modal tersebut akan habis digunakan untuk biaya operasional bank bukan untuk modal bank.

BACA :  Modus Baru Perampok di Rangkasbitung; Kontrakan Korban Disatroni Lalu Dituduh Mencuri, Motor dan HP Dibawa Pergi

“Pemprov Banten menggunakan azas kehati-hatian dalam rangka penyertaan modal Bank Banten ini,” jelas Andika seperti dilansir dalam keterangan tertulis Dinas Kominfo Banten. 

Sebelumnya, Kejaksaan Agung melalui legal opinion atau pendapat hukum Nomor B-713/G/Gph.1/12/2019 tanggal 30 Desember 2019, menyebutkan hingga Desember 2018 Pemprov Banten selaku PSPT tak kunjung setor tambahan modal.

“Bahwa dalam proses pelaksanaan penyehatan Bank Banten terdapat hambatan di mana hingga saat ini Pemerintah Provinsi Banten sebagai Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT) belum menyetor penambahan modal,” demikian tertulis dalam dokumen pendapat hukum itu.

Akibat tak kunjung disetorkannya penambahan modal, lanjut pendapat hukum dalam dokumen itu, dapat berdampak terhadap keberlangsungan usaha Bank Banten, baik melalui pembekuan usaha dan atau likuidasi.

BACA :  Tangerang Great Sale 2018 Tawarkan Diskon 25%

Senada disampaikan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK melalui surat bernomor SR 83/PB.31/2019 tanggal 14 Juni 2019.

Dalam surat tersebut OJK menyatakan, berdasarkan pengawasan hingga 14 Juni 2019, kinerja keuangan Bank Banten belum menunjukkan perbaikan signifikan.

“Bahkan terjadi peningkatan kerugian tahun berjalan, serta belum terealisasinya rencana tambahan modal disetor oleh Pemegang Saham Pengendali Terakhir (SPPT),” begitu tertulis dalam surat.

Sejak Bank Banten resmi dimiliki Pemprov Banten melalui BUMD PT Banten Global Development (BGD) 2013 lalu, diketahui Pemprov Banten sudah menyetorkan tambahan modal sebesar Rp 614,6 miliar.

Saat ditanya BantenHits.com soal masa penyetoran tambahan modal senilai Rp 614,6 miliar itu, Kepala BPKAD Banten Rina Dewiyanti mengatakan setoran dilakukan dua tahap.

BACA :  Maklumat Kapolri Dipasang di Setiap "Penjuru" Banten; Berharap Warga Kompak Cegah Penyebaran Covid-19

“Tahun 2013 sebesar Rp 314 M dan tahun 2016 sebesar Rp 300 M,” kata Rina melalui pesan WhatsApp, Minggu, 21 Juni 2020.

Praktis,sejak saat itu hingga 2020 ini Pemprov Banten tak pernah menyetorkan tambahan pernyataan modal.

Wahidin Halim dalam Surat Gubernur Banten yang ditujukan kepada Ketua DPRD Banten bernomor 580/1135-ADPEMDA/2020 tanggal 16 Juni 2020 menyatakan akan menyetorkan sisa penyertaan modal melalui APBD Perubahan Provinsi Banten 2020.

Dalam surat dinyatakan Pemprov Banten akan menyetorkan sisa kewajiban penambahan penyertaan modal sebesar Rp 335,4 miliar dari seluruh total Rp 950 miliar.

Penyetoran sisa penyertaan modal Bank Banten tidak dalam bentuk kucuran dana segar melainkan konversi Kas Daerah Banten senilai yang masih ada di Bank Banten senilai Rp 1,9 triliun.

Editor: Darussalam Jagad Syahdana



Terpopuler