Connect with us

Berita Pemda

Momen Langka saat Bupati Tangerang ‘Cecar’ Ketua Komisi II DPR RI, Komisioner KPU dan Dirjen Kemendagri soal Pilkada

Published

on

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar saat jadi moderator webinar Pilkada di tengah Pandemi yang digelar APKASI. (FOTO: Dinas Kominfo Kabupaten Tangerang)

Jakarta – Momen langka tercipta di Kantor Sekretariat Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI di Jakarta, Selasa, 30 Juni 2020.

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar dengan leluasa ‘mencecar’ Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Dolly K.T; Dirjen Politik dan PUM Kemendagri, Cahyo Ariawan, Plh; Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid; dan Bupati Ngawi, Budi Sulistyono.

Zaki ‘memberondong’ para pejabat tersebut dengan pertanyaan karena dia sedang didaulat jadi moderator webinar bertajuk “Kesiapan Daerah Hadapi Pilkada Serentak di Tengah Pandemi Covid 19”.

Selain para narasumber, hadir juga Ketua Umum APKASI, Azwar Anas yang juga menjabat sebagai Bupati Banyuwangi. Acara diikuti seluruh bupati di Indonesia.

Zaki mengatakan, proses demokrasi harus terus berjalan, tidak boleh berhenti karena Covid-19 dan tentu saja APKASI sangat mendukung langkah dari pemerintah untuk tetap melanjutkan Pilkada Serentak 2020.

“Tentu saja dengan protokol-protokol kesehatan yang harus ditempuh secara ketat dan demokrasi harus terus berjalan, maka setiap daerah pun bersiap dalam menghadapi Pilkada Serentak 2020 karena itu adalah tujuan pemerintah dan DPR,” ujar Zaki seperti dilansir laman tangerangkab.go.id.

BACA :  DBD Buat Resah Warga Cimanuk Pandeglang; Empat Positif sampai Permohonan Fogging Tak Diakomodir

Menurut Zaki, melalui webinar kali ini akan melihat dan memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di daerah-daerah yang nantinya akan melakukan pemilihan serentak 2020.

“Dalam webinar ini mari kita mengurai permasalahan-permasalahan yang ada di daerah dalam pelaksanaan pilkada serentak,” katanya.

Zaki memulai pertanyaan kepada Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Dolly soal peranan DPR RI dalam mendorong pemerintah pusat untuk membantu daerah dalam pemilukada serentak.

Ahmad Dolly memaparkan bahwa, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang akan digelar pada Desember 2020 diputuskan secara politik maupun hukum dan akan segera diundangkan di DPR sebuah Perppu yang mengatur pilkada serentak 2020.

Pilkada serentak tahun 2020 yang digelar di tengah Covid-19, lanjutnya, tentu harus ada penyesuaian di lapangan, harus ada protokol-protokol yang harus ditaati dan diterapkan.

“Kita juga sudah menyepakati akan memberikan dukungan penuh terhadap konsekuensi penyesuaian ini, selain ada peraturan yang harus disesuaikan, juga ada penambahan-penambahan kebutuhan peralatan untuk memenuhi pilkada serentak tersebut,” katanya.

Ia melanjutkan, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan sudah berkomitmen dalam pemenuhan kebutuhan tambahan karena pemilukada kali ini yang pertama dilakukan di tengah pandemi dan tentu saja ada tambahan alat kelengkapan dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi.

Zaki pun kembali bertanya kepada Komisioner KPU, Pramono Ubaid bagaimana kesiapan KPU dan langkah-langkah apa saja yang sudah diambil oleh KPU RI karena pemilukada kali ini pertama dalam sejarah ada di tengah situasi pandemi.

BACA :  Pria di Gardu Tanjak Pandeglang yang Dievakuasi Paksa ke Wisma Atlet Positif Covid-19 tanpa Gejala

Mendengar pertanyaan Zaki, Pramono Ubaid memaparkan, pemilu serentak di tengah pandemi pasti memiliki tingkat kesulitan tersendiri dan itu semua akan diatur dalam peraturan yang tertuang sampai proses pemungutan dan penghitungan suara harus diatur sesuai dengan protokol kesehatan covid-19 dan ada beberapa penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan.

“Peserta pemilu, panitia, maupun petugas harus benar-benar disiplin dalam menerapkan protokol kesehatannya karena itu adalah kunci utama dalam pelaksanaan pemilu di tengah pandemi covid-19, seperti kampanye dan jam datang kehadiran para pemilih harus diatur jangan sampai berjubel, ke depan semuanya harus diatur sesuai dengan protokol covid-19,” paparnya.

KPU menyadari bahwa pelaksanaan pemilukada di tengah pandemi pasti banyak menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat.

“Karena kekhawatiran kita begitu besar sekali terhadap permasalahan ini dan kita semua belum pernah mengalami situasi seperti ini. Oleh karena itu kedisiplinan menjadi kunci utama,” terangnya.

KPU RI juga mendorong pemerintah pusat agar mensupport bantuan dari APBN terutama dalam pemenuhan elemen-elemen dalam pemilukada serentak tersebut karena tentu saja hal ini membutuhkan anggaran yang lebih dibandingkan pemilu biasanya.

BACA :  Dibuat 'Melohok' oleh Lebak Data Center, DPRD Banten: Inovasi Cukup Bagus

Bupati Zaki yang juga Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga APKASI lanjut bertanya kepada Cahyo, selaku Plh. Dirjen Kemendagri bagaimana langkah Kemendagri dalam mendukung suksesnya pilkada serentak 2020, dan bagaimana daerah bisa sukses dan berhasil menjalankan pilkada serentak 2020 di tengah pandemi Covid 19.

Cahyo mengharapkan, jajarannya harus mampu memfasilitasi daerah-daerah yang melaksanakan pemilu serentak di tengah pandemi Covid 19 ini. Kesuksesan pilkada serentak 2020 nanti di tengah pandemi menjadi acuan kesuksesan negara kita dalam berdemokrasi.

Kemendagri juga memberikan indikator kunci sukses untuk melaksanakan pilkada 2020 di tengah pandemi.

Pertama, fokus dan dukung penuh KPU dan jajarannya serta DKPP dan jajarannya dan pemerintah secara spesifik, yaitu Kemendagri beserta kementerian dan lembaga lainnya tetap konsisten mendukung langkah-langkah suksesnya pemilukada 2020.

Kedua, bagi para peserta, baik partai politik maupun calon yang berkompetisi harus mengedepankan prinsip berkompetensi secara sehat sesuai aturan siap menang dan siap kalah serta anjuran untuk mengikuti protokol kesehatan covid-19.

Tiga, aparat keamanan harus bersifat netral dan bersifat tegas guna menjamin kesuksesan pemilu.

Empat, yang tak kalah penting adalah media massa memiliki peranan penting dengan memberikan data, fakta dan informasi yang positif mengenai sosialisasi penerapan protokol kesehatan Covid-19.

Yang kelima, partisipasi masyarakat sebagai cerminan pelaksanaan pemilu yang baik dan berhasil dengan memperhatikan protokol kesehatan Covid- 19.

Editor: Darussalam Jagad Syahdana



Darusssalam Jagad Syahdana mengawali karir jurnalistik pada 2003 di Fajar Banten--sekarang Kabar Banten--koran lokal milik Grup Pikiran Rakyat. Setahun setelahnya bergabung menjadi video jurnalis di Global TV hingga 2013. Kemudian selama 2014-1015 bekerja sebagai produser di Info TV. Darussalam JS, pernah menerbitkan buku jurnalistik, "Korupsi Kebebasan; Kebebasan Terkorupsi".

Terpopuler